DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pembayaran Tunjangan Kinerja; dasar pemberian Tunjangan Kinerja; dan pengurangan Tunjangan Kinerja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3.Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 256);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
4.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja dengan besaran sesuai kelas jabatan.
5.Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas hasil evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara baik secara periodik maupun tahunan.
6.Evaluasi Kinerja Pegawai adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
7.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
8.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, karena pejabat definitif berhalangan tetap.
9.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
10.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
11.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada Pegawai.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat dalam jabatan dan/atau diberikan penugasan di lingkungan BPOM terdiri atas:
1. a.Aparatur Sipil Negara BPOM;
2. b.Aparatur Sipil Negara NonBPOM;
3. c.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
4. d.Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan besarannya berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Petunjuk teknis pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sesuai Kelas Jabatan.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Kelas Jabatan pada setiap jabatan di lingkungan BPOM ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e.Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 5

(1)Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b karena sedang dilakukan penahanan tidak diberikan Tunjangan Kinerja.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai bulan berjalan sejak tanggal ditetapkan.
(3)Jika Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 6

(1)Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi Pegawai, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan Kelas Jabatan yang baru.
(2)Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi Pegawai, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat perintah melaksanakan tugas.
(3)Dalam hal calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat perintah melaksanakan tugas.

Pasal 7

(1)Pegawai instansi lain yang pindah kerja ke BPOM, pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan yang ditetapkan di lingkungan BPOM.
(2)Tunjangan Kinerja untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
1. a.mulai bulan berjalan sejak tanggal penetapan sebagai Pegawai di BPOM bagi Pegawai yang melaksanakan tugas di hari pertama atau hari kerja pertama pada bulan berjalan; atau
2. b.mulai bulan berikutnya sejak tanggal penetapan sebagai Pegawai di BPOM bagi Pegawai yang melaksanakan tugas selain hari pertama atau hari kerja pertama pada bulan berjalan.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.

Pasal 9

Tunjangan Kinerja hari raya dan Tunjangan Kinerja ke-13 (tiga belas) diberikan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Calon pegawai negeri sipil di lingkungan BPOM diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam jabatannya setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.
(2)Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan BPOM diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penugasan dalam jabatannya setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.
(3)Pegawai Aparatur Sipil Negara NonBPOM, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan BPOM diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penugasan dalam jabatannya setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.
(4)Pegawai yang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas dalam jabatannya diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya selama masa keputusan penugasan belajar;
2. b.diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya selama masa perpanjangan penugasan belajar pertama; atau
3. c.tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa perpanjangan penugasan belajar kedua dan/atau seterusnya.
(5)Pegawai yang menjalani tugas belajar dengan melaksanakan tugas dalam jabatannya diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) pada jabatan definitifnya.
(6)Pegawai yang telah menyelesaikan masa tugas belajar, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah aktif bekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan telah melaksanakan tugas kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
2. b.besaran Tunjangan Kinerja yang diberikan sesuai dengan penugasan dalam jabatan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.
(7)Tunjangan Kinerja untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan mulai bulan berjalan sejak tanggal melaksanakan tugas.
(8)Tunjangan Kinerja untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diberikan mulai bulan berikutnya sejak tanggal melaksanakan tugas.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2025