DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018

Nomor: 35
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3.Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 256);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada suatu organisasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3.Petugas Pencatat Kehadiran adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menangani dan bertanggung jawab atas administrasi pencatatan kehadiran Pegawai.
4.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi berdasarkan penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
5.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja yang ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e.Pegawai yang ditugaskan pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 4

(1)Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b karena sedang dilakukan penahanan tidak diberikan Tunjangan Kinerja.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku di bulan berikutnya pada tanggal ditetapkan.
(3)Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

BAB II

DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan:
1. a.kehadiran Pegawai; dan
2. b.hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai.
(2)Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Kelas Jabatan dan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
(3)Hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB III

HARI, JAM KERJA, PELAKSANAAN TUGAS DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 6

Hari kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai berikut:

a.pukul 08.00 - 16.30 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
b.pukul 08.00 - 16.00 waktu setempat pada hari Jumat;
c.pukul 12.00 - 12.45 waktu setempat untuk istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
d.pukul 11.45 - 13.15 waktu setempat untuk istirahat pada hari Jumat.

Pasal 7

Jumlah jam kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam satu minggu yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Pasal 8

Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan dan keadaan kahar/bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengganti waktu keterlambatan selama 15 (lima belas) menit pada waktu kepulangan di hari yang sama.
(2)Pegawai yang telah mengganti waktu keterlampatan di hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja.
(3)Terhadap Pegawai yang mengganti jumlah menit waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan hukuman disiplin.
(4)Hukuman disiplin dikenakan apabila yang bersangkutan tidak mengganti jumlah menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Hukuman disiplin mulai dikenakan pada menit ke-16 (enam belas) dihitung mulai 1 (satu) menit sejak pukul 08.15 sesuai dengan waktu setempat.

Pasal 10

(1)Pegawai yang izin keluar kantor pada saat jam kerja karena keperluan penting atau mendesak harus mendapat izin dari atasan langsung dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja pada hari yang sama dan penilaian terhadap kehadiran pada saat jam kerja.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewenangan atasan langsung.

Pasal 11

(1)Setiap Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran elektronik.
(2)Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, dalam hal telah terjadi kondisi tertentu sebagai berikut:
1. a.perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
2. b.pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
3. c.dimensi anggota tubuh (sidik jari dan/atau wajah) Pegawai tidak terbaca dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; atau
4. d.terjadi keadaan kahar.
(3)Pencatatan kehadiran secara manual menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Kepala unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan bertanggung jawab terhadap keabsahan pencatatan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5)Bagi Pegawai yang lupa melakukan pencatatan kehadiran secara elektronik wajib mengisi formulir menggunakan contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3.Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 256);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada suatu organisasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3.Petugas Pencatat Kehadiran adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menangani dan bertanggung jawab atas administrasi pencatatan kehadiran Pegawai.
4.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi berdasarkan penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
5.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja yang ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e.Pegawai yang ditugaskan pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 4

(1)Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b karena sedang dilakukan penahanan tidak diberikan Tunjangan Kinerja.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku di bulan berikutnya pada tanggal ditetapkan.
(3)Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

BAB II

DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan:
1. a.kehadiran Pegawai; dan
2. b.hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai.
(2)Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Kelas Jabatan dan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
(3)Hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB III

HARI, JAM KERJA, PELAKSANAAN TUGAS DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 6

Hari kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai berikut:

a.pukul 08.00 - 16.30 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
b.pukul 08.00 - 16.00 waktu setempat pada hari Jumat;
c.pukul 12.00 - 12.45 waktu setempat untuk istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
d.pukul 11.45 - 13.15 waktu setempat untuk istirahat pada hari Jumat.

Pasal 7

Jumlah jam kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam satu minggu yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Pasal 8

Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan dan keadaan kahar/bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengganti waktu keterlambatan selama 15 (lima belas) menit pada waktu kepulangan di hari yang sama.
(2)Pegawai yang telah mengganti waktu keterlampatan di hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja.
(3)Terhadap Pegawai yang mengganti jumlah menit waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan hukuman disiplin.
(4)Hukuman disiplin dikenakan apabila yang bersangkutan tidak mengganti jumlah menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Hukuman disiplin mulai dikenakan pada menit ke-16 (enam belas) dihitung mulai 1 (satu) menit sejak pukul 08.15 sesuai dengan waktu setempat.

Pasal 10

(1)Pegawai yang izin keluar kantor pada saat jam kerja karena keperluan penting atau mendesak harus mendapat izin dari atasan langsung dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja pada hari yang sama dan penilaian terhadap kehadiran pada saat jam kerja.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewenangan atasan langsung.

Pasal 11

(1)Setiap Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran elektronik.
(2)Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, dalam hal telah terjadi kondisi tertentu sebagai berikut:
1. a.perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
2. b.pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
3. c.dimensi anggota tubuh (sidik jari dan/atau wajah) Pegawai tidak terbaca dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; atau
4. d.terjadi keadaan kahar.
(3)Pencatatan kehadiran secara manual menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Kepala unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan bertanggung jawab terhadap keabsahan pencatatan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5)Bagi Pegawai yang lupa melakukan pencatatan kehadiran secara elektronik wajib mengisi formulir menggunakan contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.