DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
8.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
9.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
11.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
4.Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
5.Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
6.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
7.Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.
8.Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
9.Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan.
10.Kemasan Pangan Sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mengemas Kemasan Primer, yang dapat dibuka tanpa mempengaruhi karakteristik produk, baik yang ditujukan untuk pengguna akhir atau konsumen maupun berfungsi sebagai tempat untuk memajang.
11.Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam Produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dari organisasi yang kompeten.
12.Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan IRTP dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.
13.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
14.Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP.
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

BAB II

PEMBERIAN SPP-IRT

Pasal 2

(1)SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2. b.hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
3. c.Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pedoman Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pasal 3

(1)Ketentuan dan/atau persyaratan memperoleh SPP-IRT untuk jenis Pangan IRTP yang diizinkan diproduksi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Pangan yang wajib fortifikasi dan Pangan berklaim harus didaftarkan untuk mendapatkan Izin Edar.

Pasal 4

(1)SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT.
(2)Permohonan perpanjangan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
(3)Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, Pangan Produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

BAB III

PENCABUTAN SPP-IRT

Pasal 5

(1)SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan;
2. b.Pangan Produksi IRTP terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;
3. c.Pangan IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat (BKO);
4. d.Pangan Produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai Pangan Produksi IRTP;
5. e.lokasi sarana produksi Pangan Produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPP- IRT dan/atau dokumen yang didaftarkan pada saat pemberian SPP-IRT; dan/atau
6. f.sarana dan/atau produk Pangan Olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang telah diberikan.
(2)Pencabutan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan terkait SPP-IRT yang telah diterbitkan secara berkala kepada Kepala Badan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan Pangan Produksi IRTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, IRTP yang memiliki SPP-IRT berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA A. PENDAHULUAN Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan: (1) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan (2). Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga. Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT. Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis. Mengingat hal tersebut di atas, dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). B. TUJUAN Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). C. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

1.Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT adalah seperti deskripsi yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan tidak termasuk:

a.pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi
b.pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
c.pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
d.Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.
1. 2.Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.
2. 3.Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk). D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT
3. 1.Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dievaluasi kelengkapannya secara administrative yang meliputi:

(1)Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut: (a) Nama jenis pangan (b) Nama dagang (c) Jenis kemasan (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl) (e) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan (f) Tahapan produksi (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP (h) Nama pemilik (i) Nama penanggungjawab (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) (k) Informasi tentang kode produksi
(2)Dokumen lain antara lain: (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Camat/Lurah/Kepala desa. (b) Rancangan label pangan. (c) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi pemohon baru).

2.Evaluasi terhadap Dokumen dan Kelengkapan Permohonan SPP-IRT terkait dengan Keamanan Pangan: a) Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan berkas permohonan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi kesesuaian isi formulir permohonan tersebut di atas dengan persyaratan yang ditetapkan dan terkait keamanan pangan. b) Jika ada kekurangan atau hal yang kurang tepat dalam isian dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT, Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk perbaikan rancangan label pangan agar sesuai dengan persyaratan tentang label pangan. c) Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b) sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan.
3.Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan a) Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi dan ditugaskan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat atau dari instansi/lembaga lain yang kompeten di bidangnya. d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP. e) Contoh Daftar Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 2. f) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari:

(1)Materi Utama (a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan (b) Keamanan dan Mutu pangan (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP) (e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) (f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) (g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
(2)Materi Pendukung (a) Pencantuman label Halal (b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP g) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video, pembelajaran jarak jauh (e-learning) dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan. h) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 3
(1)Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60)
(2)Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut: Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut: Keterangan penomoran adalah sebagai berikut: (a) angka ke–1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan setiap awal tahun dimulai dengan angka 001; (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan; dan (c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat. i) Contoh laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT menjadi satu dengan laporan 123 / 4567 / 89 pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 4 dan 5.

4.Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga a) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan setelah pemilik atau penangungjawab IRTP memiliki Sertifikat penyuluhan keamanan pangan b) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFI (District Food Inspector) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota. d) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. e) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 6.
5.Pemberian Nomor P-IRT a) Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut: P-IRT No. 1234567890123–45 b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

(1)digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub Lampiran 7;
(2)digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP sesuai Sub Lampiran 8;
(3)digit ke – 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan kode Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Sub Lampiran 9;
(4)digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT di IRTP yang bersangkutan;
(5)digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan [Jika ada IRTP yang tutup tidak berproduksi lagi, maka nomor urut IRTP tersebut tidak bisa digunakan untuk IRTP lainnya, jika suatu saat IRTP tersebut ingin berproduksi kembali maka nomor urut tersebut dapat digunakan kembali oleh IRTP yang bersangkutan]
(6)digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku. c) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT. d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan Provinsi, Kabupaten/Kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode Provinsi, Kabupaten dan Kota. e) Nomor P-IRT dicantumkan pada bagian utama label. f) Jika ukuran kemasan primer ≤ 10 cm2, maka informasi yang wajib dicantumkan adalah nama jenis pangan, nomor P-IRT, nama dan alamat IRTP yang memproduksi dengan ukuran huruf dan angka yang dicantumkan tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm. Kemudian pangan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan sekunder yang lebih besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus dicantumkan. Meskipun informasi yang diwajibkan tersebut (Nomor P-IRT) dicantumkan pada kemasan sekunder, kode kemasan produk merupakan kode kemasan ganda.

6.Penyerahan SPP-IRT a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan rekomendasi SPP-IRT ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu b) Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan SPP-IRT kepada pemilik/penanggungjawab IRTP yang telah memenuhi persyaratan. E. PERPANJANGAN SPP – IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK
1.Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
2.Perubahan pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.Proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan SPP-IRT pada huruf D di atas.
4.Pemilik atau penanggungjawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, tidak diwajibkan mengikuti kembali Penyuluhan Keamanan Pangan.
5.IRT yang telah memiliki Nomor SPP-IRT dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, untuk menyesuaikan dengan ketentuan penomoran dalam Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2018. F. SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN
1.Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat Contoh daftar IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT tercantum dalam Sub Lampiran 5.
2.Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
3.Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP-IRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dan dapat dilakukan secara on-line ke alamat web yang sudah ditetapkan. H. MONITORING SPP-IRT
1.Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun
2.Hasil monitoring dilaporkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. PENNY K. LUKITO Sub Lampiran 1 LOGO PEMDA KAB/KOTA*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ................ DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .................................... Jl. ................................................................................ KABUPATEN/KOTA *........................ KODE POS ........... TELP : ..................................... FAX : .......................... E-MAIL : ....................................................................... LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP- IRT)
1.Nama jenis pangan : .....................................................................
2.Nama dagang (jika ada) : ....................................................................
3.Jenis kemasan : .....................................................................

a.Kemasan Primer .....................................
b.Kemasan Sekunder ...............................
1. 4.Berat bersih/isi bersih : ................................................................... (g/mg/kg atau l/ml/kl)
2. 5.Bahan baku dan : .................................................................. bahan lainnya
3. 6.Proses Produksi : ...................................................................
4. 7.Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) : .................................................................
5. 8.Informasi tentang kode produksi : ..............................................................
6. 9.Nama, alamat, kode pos : ................................................................. dan nomor telepon IRTP ................................................................
7. 10.Nama pemilik : ........................................................................
8. 11.Nama penanggungjawab : ……………………............................................... ............................, ................................. Pemilik/ Penanggungjawab Ttd ( .............................................................) *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 2 DAFTAR PESERTA PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN SPP-IRT NO NAMA JABATAN (PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB) NO. SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN : NAMA DAN ALAMAT IRTP NILAI PRE TES POST TES ..............................................., ................................. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA ................................ KEPALA, ............................................................. NIP. ....................................... *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 3 LOGO PEMDA KAB/KOTA*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) .............. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA ................................... Jl. ............................................................................... KABUPATEN/KOTA *) ..................... KODE POS ........... TELP: .................................... FAX: .......................... E-MAIL: ..................................................................... LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN NOMOR: . . . / . . . . / . . Diberikan kepada : Nama : ............................................................................................... Jabatan : Pemilik/Penanggungjawab *) Alamat : ............................................................................................... yang telah mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diselenggarakan di : Kabupaten/Kota *) : ....................................................................................... Provinsi : ........................................................................................ Pada tanggal : ............................. s/d .................................................... ..............................................., ................................. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota...............*) ttd ( ....................................................) *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 4 CONTOH LAPORAN PEMBERIAN SPP-IRT Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor .............(diisi) tanggal .............(diisi) tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten/Kota*) .......................c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ..........................., melaporkan :
9. 1.Penyuluhan keamanan pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT:
a.Pada tanggal ................. s/d .............
b.Dengan jumlah peserta ................... orang dan nilai rata-rata .........
c.Pemberian Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Nomor ............... s/d ............
1. 1.Pemberian SPP-IRT: a) Jumlah sarana yang diperiksa ................... dengan hasil................. b) Jumlah SPP-IRT yang diterbitkan ........... (terlampir SPP-IRT yang diterbitkan). ..............................................., ................................. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA ................................. KEPALA, ............................................................. NIP. ....................................... *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 5 DAFTAR IRTP YANG TELAH MEMPEROLEH SPP-IRT NO NAMA DAN ALAMAT IRTP NAMA PEMILIK JENIS PANGAN P-IRT NOMOR: MEREK DAGANG (Jika ada) ..............................................., ................................. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA ................................ KEPALA, ............................................................. NIP. ....................................... *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 6 LOGO PEMDA KAB/KOTA*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ................ UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB/KOTA .................................... Jl. ................................................................................. KABUPATEN/KOTA *) ...................... KODE POS ........... TELP : .................................. FAX : ............................. E-MAIL : ...................................................................... LOGO PTSP KAB/KOTA SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA P-IRT NO. . . . . . . . . . . . . Diberikan kepada : Nama IRT : ................................................................................................ Nama Pemilik : ......................................................................................... Alamat : ................................................................................................. Jenis Pangan : .......................................................................................... Kemasan Primer :........................................................................................... yang telah memenuhi persyaratan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan di: Kabupaten/Kota *) : ..................................................................................... Provinsi : ...................................................................................... Pada tanggal : ............................. s/d ................................................ ..............................................., ................................. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota...............*) ttd (.....................................................) *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 7 KODE KEMASAN PANGAN IRT *) Catatan : *) yang dimaksud dengan kemasan disini adalah kemasan eceran baik berupa kemasan primer atau kemasan primer dan sekunder (lihat kemasan ganda) **) Aluminium kombinasi plastik : yaitu kemasan aluminium di satu sisi dan sisi lainnya berupa plastik transparan yang tembus pandang sehingga bentuk dan warna produk pangan di dalamnya dapat dilihat, umumnya berbentuk standing pouch ***) Kemasan Komposit adalah adalah kemasan yang terbuat dari dua atau lebih bahan kemasan yang berbeda, misal plastik dengan alumonium foil, kertas dengan aluminium foil ****) Kemasan Ganda adalah adalah kemasan yang terdiri dari dua atau lebih jenis kemasan yang berbeda pada satu produk pangan, contoh: kemasan primer dan sekunder pada satu produk, misalnya Aluminium Foil sebagai kemasan primer dan Karton sebagai kemasan sekunder KODE JENIS KEMASAN KETERANGAN 1 Gelas Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial 2 Plastik Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial atau pasteurisasi 3 Karton / Kertas 4 Kaleng Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial 5 Aluminium Foil Termasuk aluminium foil kombinasi plastik **) 6 Lain-lain Misalnya daun 7 Komposit ***) 8 Ganda ****) Sub Lampiran 8 KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT * * Lihat Lampiran II untuk deskripsi jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT KODE JENIS PANGAN 01 HASIL OLAHAN DAGING KERING 02 HASIL OLAHAN IKAN KERING 03 HASIL OLAHAN UNGGAS KERING 04 HASIL OLAHAN SAYUR 05 HASIL OLAHAN KELAPA 06 TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA 07 MINYAK DAN LEMAK 08 SELAI, JELI DAN SEJENISNYA 09 GULA, KEMBANG GULA DAN MADU 10 KOPI DAN TEH KERING 11 BUMBU 12 REMPAH-REMPAH 13 MINUMAN SERBUK 14 HASIL OLAHAN BUAH 15 HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG- KACANGAN DAN UMBI Sub Lampiran 9 KODE PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1100 Prov. Aceh 1101 Kab. Simeulue 1102 Kab. Aceh Singkil 1103 Kab. Aceh Selatan 1104 Kab. Aceh Tenggara 1105 Kab. Aceh Timur 1106 Kab. Aceh Tengah 1107 Kab. Aceh Barat 1108 Kab. Aceh Besar 1109 Kab. Pidie 1110 Kab. Bireuen 1111 Kab. Aceh Utara 1112 Kab. Aceh Barat Daya 1113 Kab. Gayo Lues 1114 Kab. Aceh Tamiang 1115 Kab. Nagan Raya 1116 Kab. Aceh Jaya 1117 Kab. Bener Meriah 1118 Kab. Pidie Jaya 1171 Kota Banda Aceh 1172 Kota Sabang 1173 Kota Langsa 1174 Kota Lhokseumawe 1175 Kota Subulussalam 1200 Prov. Sumatera Utara 1201 Kab. Nias No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1202 Kab. Mandailing Natal 1203 Kab. Tapanuli Selatan 1204 Kab. Tapanuli Tengah 1205 Kab. Tapanuli Utara 1206 Kab. Toba Samosir 1207 Kab. Labuhan Batu 1208 Kab. Asahan 1209 Kab. Simalungun 1210 Kab. Dairi 1211 Kab. Karo 1212 Kab. Deli Serdang 1213 Kab. Langkat 1214 Kab. Nias Selatan 1215 Kab. Humbang Hasundutan 1216 Kab. Pakpak Bharat 1217 Kab. Samosir 1218 Kab. Serdang Bedagai 1219 Kab. Batu Bara 1220 Kab. Padang Lawas Utara 1221 Kab. Padang Lawas 1222 Kab. Labuhan Batu Selatan 1223 Kab. Labuhan Batu Utara 1224 Kab. Nias Utara 1225 Kab. Nias Barat No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1271 Kota Sibolga 1272 Kota Tanjung Balai 1273 Kota Pematang Siantar 1274 Kota Tebing Tinggi 1275 Kota Medan 1276 Kota Binjai 1277 Kota Padang Sidimpuan 1278 Kota Gunungsitoli 1300 Prov. Sumatera Barat 1301 Kab. Kepulauan Mentawai 1302 Kab. Pesisir Selatan 1303 Kab. Solok 1304 Kab. Sijunjung 1305 Kab. Tanah Datar 1306 Kab. Padang Pariaman 1307 Kab. Agam 1308 Kab. Lima Puluh Kota 1309 Kab. Pasaman 1310 Kab. Solok Selatan 1311 Kab. Dharmas Raya 1312 Kab. Pasaman Barat 1371 Kota Padang 1372 Kota Solok 1373 Kota Sawah Lunto 1374 Kota Padang Panjang No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1375 Kota Bukittinggi 1376 Kota Payakumbuh 1377 Kota Pariaman 1400 Prov. Riau 1401 Kab. Kuantan Singingi 1402 Kab. Indragiri Hulu 1403 Kab. Indragiri Hilir 1404 Kab. Pelalawan 1405 Kab. Siak 1406 Kab. Kampar 1407 Kab. Rokan Hulu 1408 Kab. Bengkalis 1409 Kab. Rokan Hilir 1410 Kab. Kepulauan Meranti 1471 Kota Pekan Baru 1473 Kota Dumai 1500 Prov. Jambi 1501 Kab. Kerinci 1502 Kab. Merangin 1503 Kab. Sarolangun 1504 Kab. Batang Hari 1505 Kab. Muaro Jambi 1506 Kab. Tanjung Jabung Timur 1507 Kab. Tanjung Jabung Barat 1508 Kab. Tebo 1509 Kab. Bungo 1571 Kota Jambi 1572 Kota Sungai Penuh No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1600 Prov. Sumatera Selatan 1601 Kab. Ogan Komering Ulu 1602 Kab. Ogan Komering Ilir 1603 Kab. Muara Enim 1604 Kab. Lahat 1605 Kab. Musi Rawas 1606 Kab. Musi Banyu Asin 1607 Kab. Banyuasin 1608 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1609 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1610 Kab. Ogan Ilir 1611 Kab. Empat Lawang 1612 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 1613 Kab. Musi Rawas Utara 1671 Kota Palembang 1672 Kota Prabumulih 1673 Kota Pagar Alam 1674 Kota Lubuk Linggau 1700 Prov. Bengkulu 1701 Kab. Bengkulu Selatan 1702 Kab. Rejang Lebong 1703 Kab. Bengkulu Utara 1704 Kab. Kaur No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1705 Kab. Seluma 1706 Kab. Mukomuko 1707 Kab. Lebong 1708 Kab. Kepahiang 1709 Kab. Bengkulu Tengah 1771 Kota Bengkulu 1800 Prov. Lampung 1801 Kab. Lampung Barat 1802 Kab. Tanggamus 1803 Kab. Lampung Selatan 1804 Kab. Lampung Timur 1805 Kab. Lampung Tengah 1806 Kab. Lampung Utara 1807 Kab. Way Kanan 1808 Kab. Tulang Bawang 1809 Kab. Pesawaran 1810 Kab. Pringsewu 1811 Kab. Mesuji 1812 Kab. Tulang Bawang Barat 1813 Kab. Pesisir Barat 1871 Kota Bandar Lampung 1872 Kota Metro 1900 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 1901 Kab. Bangka 1902 Kab. Belitung 1903 Kab. Bangka Barat No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1904 Kab. Bangka Tengah 1905 Kab. Bangka Selatan 1906 Kab. Belitung Timur 1971 Kota Pangkal Pinang 2100 Prov. Kepulauan Riau 2101 Kab. Karimun 2102 Kab Bintan 2103 Kab. Natuna 2104 Kab. Lingga 2105 Kab. Kepulauan Anambas 2171 Kota Batam 2172 Kota Tanjung Pinang 3100 Prov. D K I Jakarta 3101 Kab. Adm. Kepulauan Seribu 3171 Kodya Jakarta Selatan 3172 Kodya Jakarta Timur 3173 Kodya Jakarta Pusat 3174 Kodya Jakarta Barat 3175 Kodya Jakarta Utara 3200 Prov. Jawa Barat 3201 Kab. Bogor 3202 Kab. Sukabumi 3203 Kab. Cianjur No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 3204 Kab. Bandung 3205 Kab. Garut 3206 Kab. Tasikmalaya 3207 Kab. Ciamis 3208 Kab. Kuningan 3209 Kab. Cirebon 3210 Kab. Majalengka 3211 Kab. Sumedang 3212 Kab. Indramayu 3213 Kab. Subang 3214 Kab. Purwakarta 3215 Kab. Karawang 3216 Kab. Bekasi 3217 Kab. Bandung Barat 3218 Kab. Pangandaran 3271 Kota Bogor 3272 Kota Sukabumi 3273 Kota Bandung 3274 Kota Cirebon 3275 Kota Bekasi 3276 Kota Depok 3277 Kota Cimahi 3278 Kota Tasikmalaya 3279 Kota Banjar 3300 Prov. Jawa Tengah 3301 Kab. Cilacap 3302 Kab. Banyumas 3303 Kab. Purbalingga 3304 Kab. Banjarnegara 3305 Kab. Kebumen 3306 Kab. Purworejo 3307 Kab. Wonosobo 3308 Kab. Magelang 3309 Kab. Boyolali No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 3310 Kab. Klaten 3311 Kab. Sukoharjo 3312 Kab. Wonogiri 3313 Kab. Karanganyar 3314 Kab. Sragen 3315 Kab. Grobogan 3316 Kab. Blora 3317 Kab. Rembang 3318 Kab. Pati 3319 Kab. Kudus 3320 Kab. Jepara 3321 Kab. Demak 3322 Kab. Semarang 3323 Kab. Temanggung 3324 Kab. Kendal 3325 Kab. Batang 3326 Kab. Pekalongan 3327 Kab. Pemalang 3328 Kab. Tegal 3329 Kab. Brebes 3371 Kota Magelang 3372 Kota Surakarta 3373 Kota Salatiga 3374 Kota Semarang 3375 Kota Pekalongan 3376 Kota Tegal 3400 Prov. D I Yogyakarta 3401 Kab. Kulon Progo 3402 Kab. Bantul 3403 Kab. Gunung Kidul 3404 Kab. Sleman 3471 Kota Yogyakarta No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 3500 Prov. Jawa Timur 3501 Kab. Pacitan 3502 Kab. Ponorogo 3503 Kab. Trenggalek 3504 Kab. Tulungagung 3505 Kab. Blitar 3506 Kab. Kediri 3507 Kab. Malang 3508 Kab. Lumajang 3509 Kab. Jember 3510 Kab. Banyuwangi 3511 Kab. Bondowoso 3512 Kab. Situbondo 3513 Kab. Probolinggo 3514 Kab. Pasuruan 3515 Kab. Sidoarjo 3516 Kab. Mojokerto 3517 Kab. Jombang 3518 Kab. Nganjuk 3519 Kab. Madiun 3520 Kab. Magetan 3521 Kab. Ngawi 3522 Kab. Bojonegoro 3523 Kab. Tuban 3524 Kab. Lamongan 3525 Kab. Gresik 3526 Kab. Bangkalan 3527 Kab. Sampang 3528 Kab. Pamekasan 3529 Kab. Sumenep 3571 Kota Kediri 3572 Kota Blitar 3573 Kota Malang 3574 Kota Probolinggo 3575 Kota Pasuruan 3576 Kota Mojokerto No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 3577 Kota Madiun 3578 Kota Surabaya 3579 Kota Batu 3600 Prov. Banten 3601 Kab. Pandeglang 3602 Kab. Lebak 3603 Kab. Tangerang 3604 Kab. Serang 3671 Kota Tangerang 3672 Kota Cilegon 3673 Kota Serang 3674 Kota Tangerang Selatan 5100 Prov. Bali 5101 Kab. Jembrana 5102 Kab. Tabanan 5103 Kab. Badung 5104 Kab. Gianyar 5105 Kab. Klungkung 5106 Kab. Bangli 5107 Kab. Karang Asem 5108 Kab. Buleleng 5171 Kota Denpasar 5200 Prov. Nusa Tenggara Barat 5201 Kab. Lombok Barat 5202 Kab. Lombok Tengah 5203 Kab. Lombok Timur 5204 Kab. Sumbawa 5205 Kab. Dompu 5206 Kab. Bima 5207 Kab. Sumbawa Barat No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 5208 Kab. Lombok Utara 5271 Kota Mataram 5272 Kota Bima 5300 Prov. Nusa Tenggara Timur 5301 Kab. Sumba Barat 5302 Kab. Sumba Timur 5303 Kab. Kupang 5304 Kab. Timor Tengah Selatan 5305 Kab. Timor Tengah Utara 5306 Kab. Belu 5307 Kab. Alor 5308 Kab. Lembata 5309 Kab. Flores Timur 5310 Kab. Sikka 5311 Kab. Ende 5312 Kab. Ngada 5313 Kab. Manggarai 5314 Kab. Rote Ndao 5315 Kab. Manggarai Barat 5316 Kab Sumba Tengah 5317 Kab. Sumba Barat Daya 5318 Kab. Nagekeo 5319 Kab. Manggarai Timur 5320 Kab. Sabu Raijua 5321 Kab. Malaka 5371 Kota Kupang No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 6100 Prov. Kalimantan Barat 6101 Kab. Sambas 6102 Kab. Bengkayang 6103 Kab. Landak 6104 kab. Mempawah 6105 Kab. Sanggau 6106 Kab. Ketapang 6107 Kab. Sintang 6108 Kab. Kapuas Hulu 6109 Kab. Sekadau 6110 Kab. Melawi 6111 Kab. Kayong Utara 6112 Kab. Kubu Raya 6171 Kota Pontianak 6172 Kota Singkawang 6200 Prov. Kalimantan Tengah 6201 Kab. Kotawaringin Barat 6202 Kab. Kotawaringin Timur 6203 Kab. Kapuas 6204 Kab. Barito Selatan 6205 Kab. Barito Utara 6206 Kab. Sukamara 6207 Kab. Lamandau 6208 Kab. Seruyan 6209 Kab. Katingan 6210 Kab. Pulang Pisau 6211 Kab. Gunung Mas 6212 Kab. Barito Timur 6213 Kab. Murung Raya 6271 Kota Palangka Raya No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 6300 Prov. Kalimantan Selatan 6301 Kab. Tanah Laut 6302 Kab. Kota Baru 6303 Kab. Banjar 6304 Kab. Barito Kuala 6305 Kab. Tapin 6306 Kab. Hulu Sungai Selatan 6307 Kab. Hulu Sungai Tengah 6308 Kab. Hulu Sungai Utara 6309 Kab. Tabalong 6310 Kab. Tanah Bumbu 6311 Kab. Balangan 6371 Kota Banjarmasin 6372 Kota Banjar Baru 6400 Prov. Kalimantan Timur 6401 Kab. Paser 6402 Kab. Kutai Barat 6403 Kab. Kutai Kartanegara 6404 Kab. Kutai Timur 6405 Kab. Berau 6409 Kab. Penajam Paser Utara 6410 Kab. Tana Tidung 6411 Kab. Mahakam Hulu 6471 Kota Balikpapan 6472 Kota Samarinda 6474 Kota Bontang No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 6500 Prov. Kalimantan Utara 6501 Kab. Malinau 6502 Kab. Bulungan 6503 Kab. Tana Tidung 6504 Kab. Nunukan 6571 Kota Tarakan 7100 Prov. Sulawesi Utara 7101 Kab. Bolaang Mongondow 7102 Kab. Minahasa 7103 Kab. Kepulauan Sangihe 7104 Kab. Kepulauan Talaud 7105 Kab. Minahasa Selatan 7106 Kab. Minahasa Utara 7107 Kab. Bolaang Mongondow Utara 7108 Kab. Siau Tagulandang Biaro 7109 Kab. Minahasa tenggara 7110 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 7111 Kab. Bolaang Mongondow Timur 7171 Kota Manado 7172 Kota Bitung 7173 Kota Tomohon 7174 Kota Kotamobagu 7200 Prov. Sulawesi Tengah 7201 Kab. Banggai Kepulauan No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 7202 Kab. Banggai 7203 Kab. Morowali 7204 Kab. Poso 7205 Kab. Donggala 7206 Kab. Toli-Toli 7207 Kab. Buol 7208 Kab. Parigi Moutong 7209 Kab. Tojo Una-Una 7210 Kab. Sigi 7211 Kab. Banggai Laut 7212 Kab. Morowali Utara 7271 Kota Palu 7300 Prov. Sulawesi Selatan 7301 Kab. Kepulauan Selayar 7302 Kab. Bulukumba 7303 Kab. Bantaeng 7304 Kab. Jeneponto 7305 Kab. Takalar 7306 Kab. Gowa 7307 Kab. Sinjai 7308 Kab. Maros 7309 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 7310 Kab. Barru 7311 Kab. Bone 7312 Kab. Soppeng 7313 Kab. Wajo 7314 Kab. Sidenreng Rappang 7315 Kab. Pinrang 7316 Kab. Enrekang 7317 Kab. Luwu 7318 Kab. Tana Toraja No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 7322 Kab. Luwu Utara 7325 Kab. Luwu Timur 7326 Kab. Toraja Utara 7371 Kota Makassar 7372 Kota Pare-Pare 7373 Kota Palopo 7400 Prov. Sulawesi Tenggara 7401 Kab. Buton 7402 Kab. Muna 7403 Kab. Konawe 7404 Kab. Kolaka 7405 Kab. Konawe Selatan 7406 Kab. Bombana 7407 Kab. Wakatobi 7408 Kab. Kolaka Utara 7409 Kab. Buton Utara 7410 Kab. Konawe Utara 7411 Kab. Kolaka Timur 7412 Kab. Konawe Kepulauan 7413 Kab. Muna Barat 7414 Kab. Buton Tengah 7415 Kab. Buton Selatan 7471 Kota Kendari 7472 Kota Bau-bau 7500 Prov. Gorontalo 7501 Kab. Boalemo 7502 Kab. Gorontalo 7503 Kab. Pohuwato 7504 Kab. Bone Bolango No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 7505 Kab. Gorontalo Utara 7571 Kota Gorontalo 7600 Prov. Sulawesi Barat 7601 Kab. Majene 7602 Kab. Polewali Mandar 7603 Kab. Mamasa 7604 Kab. Mamuju 7605 Kab. Mamuju Utara 7606 Kab. Mamuju Tengah 8100 Prov. Maluku 8101 Kab. Maluku Tenggara Barat 8102 Kab. Maluku Tenggara 8103 Kab. Maluku Tengah 8104 Kab. Buru 8105 Kab. Kepulauan Aru 8106 Kab. Seram Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 8200 Prov. Maluku Utara 8201 Kab. Halmahera Barat 8202 Kab. Halmahera Tengah 8203 Kab. Kepulauan Sula 8204 Kab. Halmahera Selatan 8205 Kab. Halmahera Utara 8206 Kab. Halmahera Timur 8207 Kab. Pulau Morotai 8208 Kab. Pulau Taliabu 8271 Kota Ternate 8272 Kota Tidore Kepulauan 9100 Prov. Papua Barat 9101 Kab. Fakfak 9102 Kab. Kaimana 9103 Kab. Teluk Wondama 9104 Kab. Teluk Bintuni 9105 Kab. Manokwari 9106 Kab. Sorong Selatan 9107 Kab. Sorong 9108 Kab. Raja Ampat 9109 Kab. Tambrauw 9110 Kab. Maybrat 9111 Kab. Manokwari Selatan No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 9112 Kab. Pegunungan Arfak 9171 Kota Sorong 9400 Prov. Papua 9401 Kab. Merauke 9402 Kab. Jayawijaya 9403 Kab. Jayapura 9404 Kab. Nabire 9408 Kab. Kepulauan Yapen 9409 Kab. Biak Numfor 9410 Kab. Paniai 9411 Kab. Puncak Jaya 9412 Kab. Mimika 9413 Kab. Boven Digoel 9414 Kab. Mappi 9415 Kab. Asmat 9416 Kab. Yahukimo 9417 Kab. Pegunungan Bintang 9418 Kab. Tolikara 9419 Kab. Sarmi 9420 Kab. Keerom 9426 Kab. Waropen 9427 Kab. Supiori 9428 Kab. Mamberamo Raya 9429 Kab. Nduga 9430 Kab. Lanny Jaya 9431 Kab. Mamberamo Tengah 9432 Kab. Yalimo 9433 Kab. Puncak 9434 Kab. Dogiyai 9435 Kab. Intan Jaya 9436 Kab. Deiyai 9471 Kota Jayapura LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DESKRIPSI JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT
2. 01.HASIL OLAHAN DAGING KERING Deskripsi Hasil olahan daging kering adalah daging termasuk jeroan, kulit dan serangga yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
3. 1.Abon Daging
4. 2.Dendeng Daging
5. 3.Paru Goreng Kering
6. 4.Kerupuk Kulit
7. 5.Rendang Daging/Jeroan
8. 6.dan sejenisnya
9. 02.HASIL OLAHAN IKAN KERING Deskripsi Hasil olahan ikan kering adalah ikan dan sejenisnya yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
10. 1.Abon
11. 2.Ikan Kering
12. 3.Ikan Asin
13. 4.Ikan Asap
14. 5.Keripik Ikan
15. 6.Udang Kering (Ebi)
16. 7.Terasi kering
17. 8.Ikan Goreng
18. 9.Dendeng Ikan
19. 10.Rendang Ikan
20. 11.Serundeng Ikan
21. 12.Keripik Bekicot
22. 13.dan sejenisnya
23. 03.HASIL OLAHAN UNGGAS KERING Deskripsi Hasil olahan unggas kering adalah unggas termasuk jeroan dan kulit yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
24. 1.Abon Unggas
25. 2.Unggas Goreng
26. 3.Dendeng
27. 4.Rendang Unggas
28. 5.dan sejenisnya
29. 04.HASIL OLAHAN SAYUR Deskripsi Hasil olahan sayur adalah sayuran yang diolah dengan penambahan garam (asinan) atau gula (manisan) atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga sayur asin dan sayur kering dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
30. 1.Acar
31. 2.Asinan Sayur
32. 3.Manisan Sayur
33. 4.Jamur Asin/Kering
34. 5.Sayur Asin Kering
35. 6.Sayur Kering
36. 7.Keripik/Criping Sayur
37. 8.Emping Melinjo/Labu
38. 9.Manisan Rumput Laut
39. 10.dan sejenisnya
40. 05.HASIL OLAHAN KELAPA Deskripsi Hasil olahan kelapa adalah daging buah kelapa yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan gula sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
41. 1.Kelapa Parut Kering
42. 2.Geplak
43. 3.Serundeng Kelapa
44. 4.dan sejenisnya
45. 06.TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA Deskripsi Tepung dan hasil olahnya adalah biji-bijian, umbi-umbian, kacang- kacangan atau empulur dari batang pohon yang diolah dengan cara ekstraksi, dan/atau pengeringan dan penepungan menjadi produk tepung, dan/atau selanjutnya diolah menjadi produk baik dengan penggorengan, pengeringan, atau pemanggangan sehingga tepung dan hasil olahnya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. . Contoh:
46. 1.Bihun
47. 2.Biskuit
48. 3.Bagelen/Bagelan
49. 4.Dodol
50. 5.Kerupuk
51. 6.Brem
52. 7.Kue Kering
53. 8.Makaroni Goreng
54. 9.Mi Kering
55. 10.Misua
56. 11.Mi Lethek
57. 12.Tepung Tapioka
58. 13.Tepung Aren
59. 14.Tepung Beras/Ketan
60. 15.Tepung Hunkwee
61. 16.Tepung Kedele
62. 17.Tepung Kentang
63. 18.Tepung Sagu
64. 19.Tepung Iles-iles
65. 20.Tepung premiks
66. 21.Produk Bakeri
67. 22.Rempeyek
68. 23.Sohun
69. 24.Bakpia/Pia
70. 25.Bika Ambon
71. 26.Kue Semprong
72. 27.Kulit Lumpia/Pangsit
73. 28.Moci
74. 29.Molen/Bolen
75. 30.Mutiara/Pacar Cina
76. 31.Pilus
77. 32.Yangko
78. 33.Lanting
79. 34.dan sejenisnya
80. 07.MINYAK DAN LEMAK Deskripsi Minyak dan lemak adalah produk yang diperoleh dari tanaman maupun hewan dengan cara ekstraksi kering melalui pengepresan maupun ekstraksi basah menggunakan air atau pelarut organik untuk memperoleh produk minyak dan lemak dalam kemasan yang dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
81. 1.Minyak Kacang Tanah
82. 2.Minyak Kelapa
83. 3.Minyak Wijen
84. 4.Minyak Samin
85. 5.dan sejenisnya
86. 08.SELAI, JELI DAN SEJENISNYA Deskripsi: Selai, jeli dan sejenisnya adalah produk berbentuk gel yang diperoleh dari buah-buahan, rumput laut, umbi atau daun penghasil gel yang diproses dengan penambahan gula, pengentalan dengan pemanasan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
87. 1.Jem/Selai
88. 2.Jeli Buah
89. 3.Jeli Agar
90. 4.Jeli Bubuk Rasa Buah
91. 5.Jeli Rumput Laut
92. 6.Jeli Lidah Buaya
93. 7.Konnyaku
94. 8.Marmalad
95. 9.Serikaya
96. 10.Cincau
97. 11.dan sejenisnya
98. 09.GULA, KEMBANG GULA DAN MADU Deskripsi: Gula, kembang gula dan madu adalah produk yang diperoleh dari hasil ekstraksi dan kristalisasi sari tebu atau hasil pengentalan cairan bunga aren atau kelapa, atau hasil pemanenan sarang lebah, dan/atau dibuat menjadi produk olahannya, termasuk produk hasil olahan cokelat dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
99. 1.Gula Merah
100. 2.Gula Batu
101. 3.Gula Semut
102. 4.Kembang Gula/Permen
103. 5.Kembang Gula Cokelat
104. 6.Gulali
105. 7.Gula Kapas Arumanis
106. 8.Madu
107. 9.Sirup
108. 10.Enting-enting/Kipang Kacang/Ampyang
109. 11.Noga
110. 12.Cokelat Cetak
111. 13.dan sejenisnya.
112. 10.KOPI DAN TEH KERING Deskripsi: Kopi dan teh kering adalah produk berasal dari biji kopi dan daun teh yang diproses dengan penggilingan dan/atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
113. 1.Kopi Biji Kering/Bubuk
114. 2.Teh/Teh Hijau/Hitam Daun Kering/Bubuk
115. 3.Kopi Campur (Kopi giling dengan campuran gandum, jagung atau wijen, margarin atau gula. Kadar kopi tidak kurang dari 50 persen)
116. 4.dan sejenisnya
117. 11.BUMBU Deskripsi: Bumbu adalah produk yang berasal dari tanaman atau hewan termasuk cuka fermentasi/vinegar, pada umumnya digunakan dalam masak- memasak untuk meningkatkan citarasa baik berupa bubuk, pasta atau cairan yang diproses dengan pemanasan, pengeringan dan penggilingan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
118. 1.Bumbu Masakan Kering
119. 2.Bumbu Cabe
120. 3.Bawang Goreng
121. 4.Cuka Fermentasi/Vinegar
122. 5.Kecap Asin /Manis
123. 6.Saos Cabe
124. 7.Saos Tomat
125. 8.Saos Ikan
126. 9.Tauco
127. 10.Sambal
128. 11.Bumbu Kacang
129. 12.Petis
130. 13.dan sejenisnya
131. 12.REMPAH-REMPAH Deskripsi: Rempah-rempah adalah bagian tanaman yang dapat berupa biji, buah, bunga, daun, kulit batang dan rimpang yang mempunyai flavor tajam untuk memberi aroma dan rasa pada makanan atau dapat mewarnai dan digunakan untuk meningkatkan selera makan yang diolah dengan cara dikeringkan dan/atau digiling menjadi bubuk, sehingga dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
132. 1.Bawang Merah Kering/Bubuk
133. 2.Bawang Putih Kering/Bubuk
134. 3.Cabe Kering/Bubuk
135. 4.Cengkeh Kering/Bubuk
136. 5.Jahe Kering/Bubuk
137. 6.Kayu Manis Kering/Bubuk
138. 7.Ketumbar Kering/Bubuk
139. 8.Kunyit Kering/Bubuk
140. 9.Lada Putih /Hitam Kering/Bubuk
141. 10.Biji Pala Kering/Bubuk
142. 11.Bunga Pala Kering/Bubuk
143. 12.dan sejenisnya
144. 13.MINUMAN SERBUK Deskripsi: Minuman serbuk adalah produk minuman berupa serbuk yang diperoleh dengan mencampurkan dua atau lebih bahan kering dan dapat diseduh atau diencerkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
145. 1.Minuman Serbuk Kopi
146. 2.Minuman Serbuk Berperisa (rasa jeruk, rasa anggur)
147. 3.Minuman Serbuk Kopi Gula
148. 4.Minuman Serbuk Kopi Gula, Susu
149. 5.Minuman Serbuk Kopi Gula, Creamer
150. 6.Minuman Serbuk Tradisional
151. 7.Minuman Serbuk Teh
152. 8.Minuman Serbuk Kedele
153. 9.Minuman Serbuk Kurma
154. 10.Minuman Serbuk Daun/Batang/Kulit tanaman/Akar/Bunga
155. 11.Minuman Serbuk Jahe
156. 12.dan sejenisnya
157. 14.HASIL OLAHAN BUAH Deskripsi: Hasil olahan buah adalah buah-buahan yang diolah dengan penambahan garam (asinan) atau gula (manisan) atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
158. 1.Keripik Buah
159. 2.Buah Kering
160. 3.Lempok Buah
161. 4.Asinan Buah
162. 5.Manisan Buah
163. 6.Pisang Sale
164. 7.Wajik/Wajit Buah
165. 8.dan sejenisnya
166. 15.HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN DAN UMBI Deskripsi: Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi adalah biji-bijian dan umbi yang diproses dengan fermentasi atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
167. 1.Keripik Umbi
168. 2.Keripik Biji-bijian
169. 3.Rangginang
170. 4.Keremes Umbi
171. 5.Jipang Kipang
172. 6.Jagung Berondong
173. 7.Marning Jagung
174. 8.Emping
175. 9.Getuk Goreng
176. 10.Kacang Salut
177. 11.Kacang Goreng
178. 12.Kwaci
179. 13.Opak
180. 14.Alen-alen
181. 15.Tape Ketan
182. 16.Tape Singkong
183. 17.Keripik Singkong
184. 18.Tiwul
185. 19.Wingko Babat
186. 20.Wajik/Wajit ketan
187. 21.Wijen
188. 22.dan sejenisnya KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. PENNY K. LUKITO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
8.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
9.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
11.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
4.Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
5.Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
6.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
7.Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.
8.Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
9.Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan.
10.Kemasan Pangan Sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mengemas Kemasan Primer, yang dapat dibuka tanpa mempengaruhi karakteristik produk, baik yang ditujukan untuk pengguna akhir atau konsumen maupun berfungsi sebagai tempat untuk memajang.
11.Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam Produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dari organisasi yang kompeten.
12.Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan IRTP dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.
13.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
14.Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP.
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

BAB II

PEMBERIAN SPP-IRT

Pasal 2

(1)SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2. b.hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
3. c.Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pedoman Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pasal 3

(1)Ketentuan dan/atau persyaratan memperoleh SPP-IRT untuk jenis Pangan IRTP yang diizinkan diproduksi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Pangan yang wajib fortifikasi dan Pangan berklaim harus didaftarkan untuk mendapatkan Izin Edar.

Pasal 4

(1)SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT.
(2)Permohonan perpanjangan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
(3)Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, Pangan Produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

BAB III

PENCABUTAN SPP-IRT

Pasal 5

(1)SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan;
2. b.Pangan Produksi IRTP terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;
3. c.Pangan IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat (BKO);
4. d.Pangan Produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai Pangan Produksi IRTP;
5. e.lokasi sarana produksi Pangan Produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPP- IRT dan/atau dokumen yang didaftarkan pada saat pemberian SPP-IRT; dan/atau
6. f.sarana dan/atau produk Pangan Olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang telah diberikan.
(2)Pencabutan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan terkait SPP-IRT yang telah diterbitkan secara berkala kepada Kepala Badan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan Pangan Produksi IRTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pasal 10

1.Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT adalah seperti deskripsi yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan tidak termasuk:

a.pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi
b.pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
c.pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
d.Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.
1. 2.Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.
2. 3.Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk). D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT
3. 1.Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dievaluasi kelengkapannya secara administrative yang meliputi:

(1)Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut: (a) Nama jenis pangan (b) Nama dagang (c) Jenis kemasan (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl) (e) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan (f) Tahapan produksi (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP (h) Nama pemilik (i) Nama penanggungjawab (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) (k) Informasi tentang kode produksi
(2)Dokumen lain antara lain: (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Camat/Lurah/Kepala desa. (b) Rancangan label pangan. (c) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi pemohon baru).

2.Evaluasi terhadap Dokumen dan Kelengkapan Permohonan SPP-IRT terkait dengan Keamanan Pangan: a) Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan berkas permohonan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi kesesuaian isi formulir permohonan tersebut di atas dengan persyaratan yang ditetapkan dan terkait keamanan pangan. b) Jika ada kekurangan atau hal yang kurang tepat dalam isian dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT, Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk perbaikan rancangan label pangan agar sesuai dengan persyaratan tentang label pangan. c) Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b) sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan.
3.Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan a) Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi dan ditugaskan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat atau dari instansi/lembaga lain yang kompeten di bidangnya. d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP. e) Contoh Daftar Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 2. f) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari:

(1)Materi Utama (a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan (b) Keamanan dan Mutu pangan (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP) (e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) (f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) (g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
(2)Materi Pendukung (a) Pencantuman label Halal (b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP g) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video, pembelajaran jarak jauh (e-learning) dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan. h) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 3
(1)Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60)
(2)Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut: Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut: Keterangan penomoran adalah sebagai berikut: (a) angka ke–1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan setiap awal tahun dimulai dengan angka 001; (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan; dan (c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat. i) Contoh laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT menjadi satu dengan laporan 123 / 4567 / 89 pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 4 dan 5.

4.Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga a) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan setelah pemilik atau penangungjawab IRTP memiliki Sertifikat penyuluhan keamanan pangan b) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFI (District Food Inspector) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota. d) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. e) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 6.
5.Pemberian Nomor P-IRT a) Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut: P-IRT No. 1234567890123–45 b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

(1)digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub Lampiran 7;
(2)digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP sesuai Sub Lampiran 8;
(3)digit ke – 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan kode Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Sub Lampiran 9;
(4)digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT di IRTP yang bersangkutan;
(5)digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan [Jika ada IRTP yang tutup tidak berproduksi lagi, maka nomor urut IRTP tersebut tidak bisa digunakan untuk IRTP lainnya, jika suatu saat IRTP tersebut ingin berproduksi kembali maka nomor urut tersebut dapat digunakan kembali oleh IRTP yang bersangkutan]
(6)digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku. c) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT. d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan Provinsi, Kabupaten/Kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode Provinsi, Kabupaten dan Kota. e) Nomor P-IRT dicantumkan pada bagian utama label. f) Jika ukuran kemasan primer ≤ 10 cm2, maka informasi yang wajib dicantumkan adalah nama jenis pangan, nomor P-IRT, nama dan alamat IRTP yang memproduksi dengan ukuran huruf dan angka yang dicantumkan tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm. Kemudian pangan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan sekunder yang lebih besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus dicantumkan. Meskipun informasi yang diwajibkan tersebut (Nomor P-IRT) dicantumkan pada kemasan sekunder, kode kemasan produk merupakan kode kemasan ganda.

6.Penyerahan SPP-IRT a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan rekomendasi SPP-IRT ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu b) Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan SPP-IRT kepada pemilik/penanggungjawab IRTP yang telah memenuhi persyaratan. E. PERPANJANGAN SPP – IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK
1.Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
2.Perubahan pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.Proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan SPP-IRT pada huruf D di atas.
4.Pemilik atau penanggungjawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, tidak diwajibkan mengikuti kembali Penyuluhan Keamanan Pangan.
5.IRT yang telah memiliki Nomor SPP-IRT dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, untuk menyesuaikan dengan ketentuan penomoran dalam Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2018. F. SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN
1.Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat Contoh daftar IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT tercantum dalam Sub Lampiran 5.
2.Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
3.Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP-IRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dan dapat dilakukan secara on-line ke alamat web yang sudah ditetapkan. H. MONITORING SPP-IRT
1.Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun
2.Hasil monitoring dilaporkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. PENNY K. LUKITO Sub Lampiran 1 LOGO PEMDA KAB/KOTA*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ................ DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .................................... Jl. ................................................................................ KABUPATEN/KOTA *........................ KODE POS ........... TELP : ..................................... FAX : .......................... E-MAIL : ....................................................................... LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP- IRT)
1.Nama jenis pangan : .....................................................................
2.Nama dagang (jika ada) : ....................................................................
3.Jenis kemasan : .....................................................................

a.Kemasan Primer .....................................
b.Kemasan Sekunder ...............................
1. 4.Berat bersih/isi bersih : ................................................................... (g/mg/kg atau l/ml/kl)
2. 5.Bahan baku dan : .................................................................. bahan lainnya
3. 6.Proses Produksi : ...................................................................
4. 7.Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) : .................................................................
5. 8.Informasi tentang kode produksi : ..............................................................
6. 9.Nama, alamat, kode pos : ................................................................. dan nomor telepon IRTP ................................................................
7. 10.Nama pemilik : ........................................................................
8. 11.Nama penanggungjawab : ……………………............................................... ............................, ................................. Pemilik/ Penanggungjawab Ttd ( .............................................................) *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 2 DAFTAR PESERTA PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN SPP-IRT NO NAMA JABATAN (PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB) NO. SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN : NAMA DAN ALAMAT IRTP NILAI PRE TES POST TES ..............................................., ................................. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA ................................ KEPALA, ............................................................. NIP. ....................................... *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 3 LOGO PEMDA KAB/KOTA*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) .............. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA ................................... Jl. ............................................................................... KABUPATEN/KOTA *) ..................... KODE POS ........... TELP: .................................... FAX: .......................... E-MAIL: ..................................................................... LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN NOMOR: . . . / . . . . / . . Diberikan kepada : Nama : ............................................................................................... Jabatan : Pemilik/Penanggungjawab *) Alamat : ............................................................................................... yang telah mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diselenggarakan di : Kabupaten/Kota *) : ....................................................................................... Provinsi : ........................................................................................ Pada tanggal : ............................. s/d .................................................... ..............................................., ................................. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota...............*) ttd ( ....................................................) *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 4 CONTOH LAPORAN PEMBERIAN SPP-IRT Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor .............(diisi) tanggal .............(diisi) tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten/Kota*) .......................c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ..........................., melaporkan :
9. 1.Penyuluhan keamanan pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT:
a.Pada tanggal ................. s/d .............
b.Dengan jumlah peserta ................... orang dan nilai rata-rata .........
c.Pemberian Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Nomor ............... s/d ............
1. 1.Pemberian SPP-IRT: a) Jumlah sarana yang diperiksa ................... dengan hasil................. b) Jumlah SPP-IRT yang diterbitkan ........... (terlampir SPP-IRT yang diterbitkan). ..............................................., ................................. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA ................................. KEPALA, ............................................................. NIP. ....................................... *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 5 DAFTAR IRTP YANG TELAH MEMPEROLEH SPP-IRT NO NAMA DAN ALAMAT IRTP NAMA PEMILIK JENIS PANGAN P-IRT NOMOR: MEREK DAGANG (Jika ada) ..............................................., ................................. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA ................................ KEPALA, ............................................................. NIP. ....................................... *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 6 LOGO PEMDA KAB/KOTA*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ................ UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB/KOTA .................................... Jl. ................................................................................. KABUPATEN/KOTA *) ...................... KODE POS ........... TELP : .................................. FAX : ............................. E-MAIL : ...................................................................... LOGO PTSP KAB/KOTA SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA P-IRT NO. . . . . . . . . . . . . Diberikan kepada : Nama IRT : ................................................................................................ Nama Pemilik : ......................................................................................... Alamat : ................................................................................................. Jenis Pangan : .......................................................................................... Kemasan Primer :........................................................................................... yang telah memenuhi persyaratan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan di: Kabupaten/Kota *) : ..................................................................................... Provinsi : ...................................................................................... Pada tanggal : ............................. s/d ................................................ ..............................................., ................................. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota...............*) ttd (.....................................................) *) Coret yang tidak perlu Sub Lampiran 7 KODE KEMASAN PANGAN IRT *) Catatan : *) yang dimaksud dengan kemasan disini adalah kemasan eceran baik berupa kemasan primer atau kemasan primer dan sekunder (lihat kemasan ganda) **) Aluminium kombinasi plastik : yaitu kemasan aluminium di satu sisi dan sisi lainnya berupa plastik transparan yang tembus pandang sehingga bentuk dan warna produk pangan di dalamnya dapat dilihat, umumnya berbentuk standing pouch ***) Kemasan Komposit adalah adalah kemasan yang terbuat dari dua atau lebih bahan kemasan yang berbeda, misal plastik dengan alumonium foil, kertas dengan aluminium foil ****) Kemasan Ganda adalah adalah kemasan yang terdiri dari dua atau lebih jenis kemasan yang berbeda pada satu produk pangan, contoh: kemasan primer dan sekunder pada satu produk, misalnya Aluminium Foil sebagai kemasan primer dan Karton sebagai kemasan sekunder KODE JENIS KEMASAN KETERANGAN 1 Gelas Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial 2 Plastik Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial atau pasteurisasi 3 Karton / Kertas 4 Kaleng Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial 5 Aluminium Foil Termasuk aluminium foil kombinasi plastik **) 6 Lain-lain Misalnya daun 7 Komposit ***) 8 Ganda ****) Sub Lampiran 8 KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT * * Lihat Lampiran II untuk deskripsi jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT KODE JENIS PANGAN 01 HASIL OLAHAN DAGING KERING 02 HASIL OLAHAN IKAN KERING 03 HASIL OLAHAN UNGGAS KERING 04 HASIL OLAHAN SAYUR 05 HASIL OLAHAN KELAPA 06 TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA 07 MINYAK DAN LEMAK 08 SELAI, JELI DAN SEJENISNYA 09 GULA, KEMBANG GULA DAN MADU 10 KOPI DAN TEH KERING 11 BUMBU 12 REMPAH-REMPAH 13 MINUMAN SERBUK 14 HASIL OLAHAN BUAH 15 HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG- KACANGAN DAN UMBI Sub Lampiran 9 KODE PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1100 Prov. Aceh 1101 Kab. Simeulue 1102 Kab. Aceh Singkil 1103 Kab. Aceh Selatan 1104 Kab. Aceh Tenggara 1105 Kab. Aceh Timur 1106 Kab. Aceh Tengah 1107 Kab. Aceh Barat 1108 Kab. Aceh Besar 1109 Kab. Pidie 1110 Kab. Bireuen 1111 Kab. Aceh Utara 1112 Kab. Aceh Barat Daya 1113 Kab. Gayo Lues 1114 Kab. Aceh Tamiang 1115 Kab. Nagan Raya 1116 Kab. Aceh Jaya 1117 Kab. Bener Meriah 1118 Kab. Pidie Jaya 1171 Kota Banda Aceh 1172 Kota Sabang 1173 Kota Langsa 1174 Kota Lhokseumawe 1175 Kota Subulussalam 1200 Prov. Sumatera Utara 1201 Kab. Nias No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1202 Kab. Mandailing Natal 1203 Kab. Tapanuli Selatan 1204 Kab. Tapanuli Tengah 1205 Kab. Tapanuli Utara 1206 Kab. Toba Samosir 1207 Kab. Labuhan Batu 1208 Kab. Asahan 1209 Kab. Simalungun 1210 Kab. Dairi 1211 Kab. Karo 1212 Kab. Deli Serdang 1213 Kab. Langkat 1214 Kab. Nias Selatan 1215 Kab. Humbang Hasundutan 1216 Kab. Pakpak Bharat 1217 Kab. Samosir 1218 Kab. Serdang Bedagai 1219 Kab. Batu Bara 1220 Kab. Padang Lawas Utara 1221 Kab. Padang Lawas 1222 Kab. Labuhan Batu Selatan 1223 Kab. Labuhan Batu Utara 1224 Kab. Nias Utara 1225 Kab. Nias Barat No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1271 Kota Sibolga 1272 Kota Tanjung Balai 1273 Kota Pematang Siantar 1274 Kota Tebing Tinggi 1275 Kota Medan 1276 Kota Binjai 1277 Kota Padang Sidimpuan 1278 Kota Gunungsitoli 1300 Prov. Sumatera Barat 1301 Kab. Kepulauan Mentawai 1302 Kab. Pesisir Selatan 1303 Kab. Solok 1304 Kab. Sijunjung 1305 Kab. Tanah Datar 1306 Kab. Padang Pariaman 1307 Kab. Agam 1308 Kab. Lima Puluh Kota 1309 Kab. Pasaman 1310 Kab. Solok Selatan 1311 Kab. Dharmas Raya 1312 Kab. Pasaman Barat 1371 Kota Padang 1372 Kota Solok 1373 Kota Sawah Lunto 1374 Kota Padang Panjang No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1375 Kota Bukittinggi 1376 Kota Payakumbuh 1377 Kota Pariaman 1400 Prov. Riau 1401 Kab. Kuantan Singingi 1402 Kab. Indragiri Hulu 1403 Kab. Indragiri Hilir 1404 Kab. Pelalawan 1405 Kab. Siak 1406 Kab. Kampar 1407 Kab. Rokan Hulu 1408 Kab. Bengkalis 1409 Kab. Rokan Hilir 1410 Kab. Kepulauan Meranti 1471 Kota Pekan Baru 1473 Kota Dumai 1500 Prov. Jambi 1501 Kab. Kerinci 1502 Kab. Merangin 1503 Kab. Sarolangun 1504 Kab. Batang Hari 1505 Kab. Muaro Jambi 1506 Kab. Tanjung Jabung Timur 1507 Kab. Tanjung Jabung Barat 1508 Kab. Tebo 1509 Kab. Bungo 1571 Kota Jambi 1572 Kota Sungai Penuh No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1600 Prov. Sumatera Selatan 1601 Kab. Ogan Komering Ulu 1602 Kab. Ogan Komering Ilir 1603 Kab. Muara Enim 1604 Kab. Lahat 1605 Kab. Musi Rawas 1606 Kab. Musi Banyu Asin 1607 Kab. Banyuasin 1608 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1609 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1610 Kab. Ogan Ilir 1611 Kab. Empat Lawang 1612 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 1613 Kab. Musi Rawas Utara 1671 Kota Palembang 1672 Kota Prabumulih 1673 Kota Pagar Alam 1674 Kota Lubuk Linggau 1700 Prov. Bengkulu 1701 Kab. Bengkulu Selatan 1702 Kab. Rejang Lebong 1703 Kab. Bengkulu Utara 1704 Kab. Kaur No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1705 Kab. Seluma 1706 Kab. Mukomuko 1707 Kab. Lebong 1708 Kab. Kepahiang 1709 Kab. Bengkulu Tengah 1771 Kota Bengkulu 1800 Prov. Lampung 1801 Kab. Lampung Barat 1802 Kab. Tanggamus 1803 Kab. Lampung Selatan 1804 Kab. Lampung Timur 1805 Kab. Lampung Tengah 1806 Kab. Lampung Utara 1807 Kab. Way Kanan 1808 Kab. Tulang Bawang 1809 Kab. Pesawaran 1810 Kab. Pringsewu 1811 Kab. Mesuji 1812 Kab. Tulang Bawang Barat 1813 Kab. Pesisir Barat 1871 Kota Bandar Lampung 1872 Kota Metro 1900 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 1901 Kab. Bangka 1902 Kab. Belitung 1903 Kab. Bangka Barat No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 1904 Kab. Bangka Tengah 1905 Kab. Bangka Selatan 1906 Kab. Belitung Timur 1971 Kota Pangkal Pinang 2100 Prov. Kepulauan Riau 2101 Kab. Karimun 2102 Kab Bintan 2103 Kab. Natuna 2104 Kab. Lingga 2105 Kab. Kepulauan Anambas 2171 Kota Batam 2172 Kota Tanjung Pinang 3100 Prov. D K I Jakarta 3101 Kab. Adm. Kepulauan Seribu 3171 Kodya Jakarta Selatan 3172 Kodya Jakarta Timur 3173 Kodya Jakarta Pusat 3174 Kodya Jakarta Barat 3175 Kodya Jakarta Utara 3200 Prov. Jawa Barat 3201 Kab. Bogor 3202 Kab. Sukabumi 3203 Kab. Cianjur No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 3204 Kab. Bandung 3205 Kab. Garut 3206 Kab. Tasikmalaya 3207 Kab. Ciamis 3208 Kab. Kuningan 3209 Kab. Cirebon 3210 Kab. Majalengka 3211 Kab. Sumedang 3212 Kab. Indramayu 3213 Kab. Subang 3214 Kab. Purwakarta 3215 Kab. Karawang 3216 Kab. Bekasi 3217 Kab. Bandung Barat 3218 Kab. Pangandaran 3271 Kota Bogor 3272 Kota Sukabumi 3273 Kota Bandung 3274 Kota Cirebon 3275 Kota Bekasi 3276 Kota Depok 3277 Kota Cimahi 3278 Kota Tasikmalaya 3279 Kota Banjar 3300 Prov. Jawa Tengah 3301 Kab. Cilacap 3302 Kab. Banyumas 3303 Kab. Purbalingga 3304 Kab. Banjarnegara 3305 Kab. Kebumen 3306 Kab. Purworejo 3307 Kab. Wonosobo 3308 Kab. Magelang 3309 Kab. Boyolali No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 3310 Kab. Klaten 3311 Kab. Sukoharjo 3312 Kab. Wonogiri 3313 Kab. Karanganyar 3314 Kab. Sragen 3315 Kab. Grobogan 3316 Kab. Blora 3317 Kab. Rembang 3318 Kab. Pati 3319 Kab. Kudus 3320 Kab. Jepara 3321 Kab. Demak 3322 Kab. Semarang 3323 Kab. Temanggung 3324 Kab. Kendal 3325 Kab. Batang 3326 Kab. Pekalongan 3327 Kab. Pemalang 3328 Kab. Tegal 3329 Kab. Brebes 3371 Kota Magelang 3372 Kota Surakarta 3373 Kota Salatiga 3374 Kota Semarang 3375 Kota Pekalongan 3376 Kota Tegal 3400 Prov. D I Yogyakarta 3401 Kab. Kulon Progo 3402 Kab. Bantul 3403 Kab. Gunung Kidul 3404 Kab. Sleman 3471 Kota Yogyakarta No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 3500 Prov. Jawa Timur 3501 Kab. Pacitan 3502 Kab. Ponorogo 3503 Kab. Trenggalek 3504 Kab. Tulungagung 3505 Kab. Blitar 3506 Kab. Kediri 3507 Kab. Malang 3508 Kab. Lumajang 3509 Kab. Jember 3510 Kab. Banyuwangi 3511 Kab. Bondowoso 3512 Kab. Situbondo 3513 Kab. Probolinggo 3514 Kab. Pasuruan 3515 Kab. Sidoarjo 3516 Kab. Mojokerto 3517 Kab. Jombang 3518 Kab. Nganjuk 3519 Kab. Madiun 3520 Kab. Magetan 3521 Kab. Ngawi 3522 Kab. Bojonegoro 3523 Kab. Tuban 3524 Kab. Lamongan 3525 Kab. Gresik 3526 Kab. Bangkalan 3527 Kab. Sampang 3528 Kab. Pamekasan 3529 Kab. Sumenep 3571 Kota Kediri 3572 Kota Blitar 3573 Kota Malang 3574 Kota Probolinggo 3575 Kota Pasuruan 3576 Kota Mojokerto No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 3577 Kota Madiun 3578 Kota Surabaya 3579 Kota Batu 3600 Prov. Banten 3601 Kab. Pandeglang 3602 Kab. Lebak 3603 Kab. Tangerang 3604 Kab. Serang 3671 Kota Tangerang 3672 Kota Cilegon 3673 Kota Serang 3674 Kota Tangerang Selatan 5100 Prov. Bali 5101 Kab. Jembrana 5102 Kab. Tabanan 5103 Kab. Badung 5104 Kab. Gianyar 5105 Kab. Klungkung 5106 Kab. Bangli 5107 Kab. Karang Asem 5108 Kab. Buleleng 5171 Kota Denpasar 5200 Prov. Nusa Tenggara Barat 5201 Kab. Lombok Barat 5202 Kab. Lombok Tengah 5203 Kab. Lombok Timur 5204 Kab. Sumbawa 5205 Kab. Dompu 5206 Kab. Bima 5207 Kab. Sumbawa Barat No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 5208 Kab. Lombok Utara 5271 Kota Mataram 5272 Kota Bima 5300 Prov. Nusa Tenggara Timur 5301 Kab. Sumba Barat 5302 Kab. Sumba Timur 5303 Kab. Kupang 5304 Kab. Timor Tengah Selatan 5305 Kab. Timor Tengah Utara 5306 Kab. Belu 5307 Kab. Alor 5308 Kab. Lembata 5309 Kab. Flores Timur 5310 Kab. Sikka 5311 Kab. Ende 5312 Kab. Ngada 5313 Kab. Manggarai 5314 Kab. Rote Ndao 5315 Kab. Manggarai Barat 5316 Kab Sumba Tengah 5317 Kab. Sumba Barat Daya 5318 Kab. Nagekeo 5319 Kab. Manggarai Timur 5320 Kab. Sabu Raijua 5321 Kab. Malaka 5371 Kota Kupang No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 6100 Prov. Kalimantan Barat 6101 Kab. Sambas 6102 Kab. Bengkayang 6103 Kab. Landak 6104 kab. Mempawah 6105 Kab. Sanggau 6106 Kab. Ketapang 6107 Kab. Sintang 6108 Kab. Kapuas Hulu 6109 Kab. Sekadau 6110 Kab. Melawi 6111 Kab. Kayong Utara 6112 Kab. Kubu Raya 6171 Kota Pontianak 6172 Kota Singkawang 6200 Prov. Kalimantan Tengah 6201 Kab. Kotawaringin Barat 6202 Kab. Kotawaringin Timur 6203 Kab. Kapuas 6204 Kab. Barito Selatan 6205 Kab. Barito Utara 6206 Kab. Sukamara 6207 Kab. Lamandau 6208 Kab. Seruyan 6209 Kab. Katingan 6210 Kab. Pulang Pisau 6211 Kab. Gunung Mas 6212 Kab. Barito Timur 6213 Kab. Murung Raya 6271 Kota Palangka Raya No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 6300 Prov. Kalimantan Selatan 6301 Kab. Tanah Laut 6302 Kab. Kota Baru 6303 Kab. Banjar 6304 Kab. Barito Kuala 6305 Kab. Tapin 6306 Kab. Hulu Sungai Selatan 6307 Kab. Hulu Sungai Tengah 6308 Kab. Hulu Sungai Utara 6309 Kab. Tabalong 6310 Kab. Tanah Bumbu 6311 Kab. Balangan 6371 Kota Banjarmasin 6372 Kota Banjar Baru 6400 Prov. Kalimantan Timur 6401 Kab. Paser 6402 Kab. Kutai Barat 6403 Kab. Kutai Kartanegara 6404 Kab. Kutai Timur 6405 Kab. Berau 6409 Kab. Penajam Paser Utara 6410 Kab. Tana Tidung 6411 Kab. Mahakam Hulu 6471 Kota Balikpapan 6472 Kota Samarinda 6474 Kota Bontang No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 6500 Prov. Kalimantan Utara 6501 Kab. Malinau 6502 Kab. Bulungan 6503 Kab. Tana Tidung 6504 Kab. Nunukan 6571 Kota Tarakan 7100 Prov. Sulawesi Utara 7101 Kab. Bolaang Mongondow 7102 Kab. Minahasa 7103 Kab. Kepulauan Sangihe 7104 Kab. Kepulauan Talaud 7105 Kab. Minahasa Selatan 7106 Kab. Minahasa Utara 7107 Kab. Bolaang Mongondow Utara 7108 Kab. Siau Tagulandang Biaro 7109 Kab. Minahasa tenggara 7110 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 7111 Kab. Bolaang Mongondow Timur 7171 Kota Manado 7172 Kota Bitung 7173 Kota Tomohon 7174 Kota Kotamobagu 7200 Prov. Sulawesi Tengah 7201 Kab. Banggai Kepulauan No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 7202 Kab. Banggai 7203 Kab. Morowali 7204 Kab. Poso 7205 Kab. Donggala 7206 Kab. Toli-Toli 7207 Kab. Buol 7208 Kab. Parigi Moutong 7209 Kab. Tojo Una-Una 7210 Kab. Sigi 7211 Kab. Banggai Laut 7212 Kab. Morowali Utara 7271 Kota Palu 7300 Prov. Sulawesi Selatan 7301 Kab. Kepulauan Selayar 7302 Kab. Bulukumba 7303 Kab. Bantaeng 7304 Kab. Jeneponto 7305 Kab. Takalar 7306 Kab. Gowa 7307 Kab. Sinjai 7308 Kab. Maros 7309 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 7310 Kab. Barru 7311 Kab. Bone 7312 Kab. Soppeng 7313 Kab. Wajo 7314 Kab. Sidenreng Rappang 7315 Kab. Pinrang 7316 Kab. Enrekang 7317 Kab. Luwu 7318 Kab. Tana Toraja No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 7322 Kab. Luwu Utara 7325 Kab. Luwu Timur 7326 Kab. Toraja Utara 7371 Kota Makassar 7372 Kota Pare-Pare 7373 Kota Palopo 7400 Prov. Sulawesi Tenggara 7401 Kab. Buton 7402 Kab. Muna 7403 Kab. Konawe 7404 Kab. Kolaka 7405 Kab. Konawe Selatan 7406 Kab. Bombana 7407 Kab. Wakatobi 7408 Kab. Kolaka Utara 7409 Kab. Buton Utara 7410 Kab. Konawe Utara 7411 Kab. Kolaka Timur 7412 Kab. Konawe Kepulauan 7413 Kab. Muna Barat 7414 Kab. Buton Tengah 7415 Kab. Buton Selatan 7471 Kota Kendari 7472 Kota Bau-bau 7500 Prov. Gorontalo 7501 Kab. Boalemo 7502 Kab. Gorontalo 7503 Kab. Pohuwato 7504 Kab. Bone Bolango No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 7505 Kab. Gorontalo Utara 7571 Kota Gorontalo 7600 Prov. Sulawesi Barat 7601 Kab. Majene 7602 Kab. Polewali Mandar 7603 Kab. Mamasa 7604 Kab. Mamuju 7605 Kab. Mamuju Utara 7606 Kab. Mamuju Tengah 8100 Prov. Maluku 8101 Kab. Maluku Tenggara Barat 8102 Kab. Maluku Tenggara 8103 Kab. Maluku Tengah 8104 Kab. Buru 8105 Kab. Kepulauan Aru 8106 Kab. Seram Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 8200 Prov. Maluku Utara 8201 Kab. Halmahera Barat 8202 Kab. Halmahera Tengah 8203 Kab. Kepulauan Sula 8204 Kab. Halmahera Selatan 8205 Kab. Halmahera Utara 8206 Kab. Halmahera Timur 8207 Kab. Pulau Morotai 8208 Kab. Pulau Taliabu 8271 Kota Ternate 8272 Kota Tidore Kepulauan 9100 Prov. Papua Barat 9101 Kab. Fakfak 9102 Kab. Kaimana 9103 Kab. Teluk Wondama 9104 Kab. Teluk Bintuni 9105 Kab. Manokwari 9106 Kab. Sorong Selatan 9107 Kab. Sorong 9108 Kab. Raja Ampat 9109 Kab. Tambrauw 9110 Kab. Maybrat 9111 Kab. Manokwari Selatan No. Nama Provinsi No. Nama Kabupaten/KotaKode Kode 9112 Kab. Pegunungan Arfak 9171 Kota Sorong 9400 Prov. Papua 9401 Kab. Merauke 9402 Kab. Jayawijaya 9403 Kab. Jayapura 9404 Kab. Nabire 9408 Kab. Kepulauan Yapen 9409 Kab. Biak Numfor 9410 Kab. Paniai 9411 Kab. Puncak Jaya 9412 Kab. Mimika 9413 Kab. Boven Digoel 9414 Kab. Mappi 9415 Kab. Asmat 9416 Kab. Yahukimo 9417 Kab. Pegunungan Bintang 9418 Kab. Tolikara 9419 Kab. Sarmi 9420 Kab. Keerom 9426 Kab. Waropen 9427 Kab. Supiori 9428 Kab. Mamberamo Raya 9429 Kab. Nduga 9430 Kab. Lanny Jaya 9431 Kab. Mamberamo Tengah 9432 Kab. Yalimo 9433 Kab. Puncak 9434 Kab. Dogiyai 9435 Kab. Intan Jaya 9436 Kab. Deiyai 9471 Kota Jayapura LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DESKRIPSI JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT
2. 01.HASIL OLAHAN DAGING KERING Deskripsi Hasil olahan daging kering adalah daging termasuk jeroan, kulit dan serangga yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
3. 1.Abon Daging
4. 2.Dendeng Daging
5. 3.Paru Goreng Kering
6. 4.Kerupuk Kulit
7. 5.Rendang Daging/Jeroan
8. 6.dan sejenisnya
9. 02.HASIL OLAHAN IKAN KERING Deskripsi Hasil olahan ikan kering adalah ikan dan sejenisnya yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
10. 1.Abon
11. 2.Ikan Kering
12. 3.Ikan Asin
13. 4.Ikan Asap
14. 5.Keripik Ikan
15. 6.Udang Kering (Ebi)
16. 7.Terasi kering
17. 8.Ikan Goreng
18. 9.Dendeng Ikan
19. 10.Rendang Ikan
20. 11.Serundeng Ikan
21. 12.Keripik Bekicot
22. 13.dan sejenisnya
23. 03.HASIL OLAHAN UNGGAS KERING Deskripsi Hasil olahan unggas kering adalah unggas termasuk jeroan dan kulit yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
24. 1.Abon Unggas
25. 2.Unggas Goreng
26. 3.Dendeng
27. 4.Rendang Unggas
28. 5.dan sejenisnya
29. 04.HASIL OLAHAN SAYUR Deskripsi Hasil olahan sayur adalah sayuran yang diolah dengan penambahan garam (asinan) atau gula (manisan) atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga sayur asin dan sayur kering dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
30. 1.Acar
31. 2.Asinan Sayur
32. 3.Manisan Sayur
33. 4.Jamur Asin/Kering
34. 5.Sayur Asin Kering
35. 6.Sayur Kering
36. 7.Keripik/Criping Sayur
37. 8.Emping Melinjo/Labu
38. 9.Manisan Rumput Laut
39. 10.dan sejenisnya
40. 05.HASIL OLAHAN KELAPA Deskripsi Hasil olahan kelapa adalah daging buah kelapa yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan gula sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
41. 1.Kelapa Parut Kering
42. 2.Geplak
43. 3.Serundeng Kelapa
44. 4.dan sejenisnya
45. 06.TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA Deskripsi Tepung dan hasil olahnya adalah biji-bijian, umbi-umbian, kacang- kacangan atau empulur dari batang pohon yang diolah dengan cara ekstraksi, dan/atau pengeringan dan penepungan menjadi produk tepung, dan/atau selanjutnya diolah menjadi produk baik dengan penggorengan, pengeringan, atau pemanggangan sehingga tepung dan hasil olahnya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. . Contoh:
46. 1.Bihun
47. 2.Biskuit
48. 3.Bagelen/Bagelan
49. 4.Dodol
50. 5.Kerupuk
51. 6.Brem
52. 7.Kue Kering
53. 8.Makaroni Goreng
54. 9.Mi Kering
55. 10.Misua
56. 11.Mi Lethek
57. 12.Tepung Tapioka
58. 13.Tepung Aren
59. 14.Tepung Beras/Ketan
60. 15.Tepung Hunkwee
61. 16.Tepung Kedele
62. 17.Tepung Kentang
63. 18.Tepung Sagu
64. 19.Tepung Iles-iles
65. 20.Tepung premiks
66. 21.Produk Bakeri
67. 22.Rempeyek
68. 23.Sohun
69. 24.Bakpia/Pia
70. 25.Bika Ambon
71. 26.Kue Semprong
72. 27.Kulit Lumpia/Pangsit
73. 28.Moci
74. 29.Molen/Bolen
75. 30.Mutiara/Pacar Cina
76. 31.Pilus
77. 32.Yangko
78. 33.Lanting
79. 34.dan sejenisnya
80. 07.MINYAK DAN LEMAK Deskripsi Minyak dan lemak adalah produk yang diperoleh dari tanaman maupun hewan dengan cara ekstraksi kering melalui pengepresan maupun ekstraksi basah menggunakan air atau pelarut organik untuk memperoleh produk minyak dan lemak dalam kemasan yang dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
81. 1.Minyak Kacang Tanah
82. 2.Minyak Kelapa
83. 3.Minyak Wijen
84. 4.Minyak Samin
85. 5.dan sejenisnya
86. 08.SELAI, JELI DAN SEJENISNYA Deskripsi: Selai, jeli dan sejenisnya adalah produk berbentuk gel yang diperoleh dari buah-buahan, rumput laut, umbi atau daun penghasil gel yang diproses dengan penambahan gula, pengentalan dengan pemanasan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
87. 1.Jem/Selai
88. 2.Jeli Buah
89. 3.Jeli Agar
90. 4.Jeli Bubuk Rasa Buah
91. 5.Jeli Rumput Laut
92. 6.Jeli Lidah Buaya
93. 7.Konnyaku
94. 8.Marmalad
95. 9.Serikaya
96. 10.Cincau
97. 11.dan sejenisnya
98. 09.GULA, KEMBANG GULA DAN MADU Deskripsi: Gula, kembang gula dan madu adalah produk yang diperoleh dari hasil ekstraksi dan kristalisasi sari tebu atau hasil pengentalan cairan bunga aren atau kelapa, atau hasil pemanenan sarang lebah, dan/atau dibuat menjadi produk olahannya, termasuk produk hasil olahan cokelat dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
99. 1.Gula Merah
100. 2.Gula Batu
101. 3.Gula Semut
102. 4.Kembang Gula/Permen
103. 5.Kembang Gula Cokelat
104. 6.Gulali
105. 7.Gula Kapas Arumanis
106. 8.Madu
107. 9.Sirup
108. 10.Enting-enting/Kipang Kacang/Ampyang
109. 11.Noga
110. 12.Cokelat Cetak
111. 13.dan sejenisnya.
112. 10.KOPI DAN TEH KERING Deskripsi: Kopi dan teh kering adalah produk berasal dari biji kopi dan daun teh yang diproses dengan penggilingan dan/atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
113. 1.Kopi Biji Kering/Bubuk
114. 2.Teh/Teh Hijau/Hitam Daun Kering/Bubuk
115. 3.Kopi Campur (Kopi giling dengan campuran gandum, jagung atau wijen, margarin atau gula. Kadar kopi tidak kurang dari 50 persen)
116. 4.dan sejenisnya
117. 11.BUMBU Deskripsi: Bumbu adalah produk yang berasal dari tanaman atau hewan termasuk cuka fermentasi/vinegar, pada umumnya digunakan dalam masak- memasak untuk meningkatkan citarasa baik berupa bubuk, pasta atau cairan yang diproses dengan pemanasan, pengeringan dan penggilingan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
118. 1.Bumbu Masakan Kering
119. 2.Bumbu Cabe
120. 3.Bawang Goreng
121. 4.Cuka Fermentasi/Vinegar
122. 5.Kecap Asin /Manis
123. 6.Saos Cabe
124. 7.Saos Tomat
125. 8.Saos Ikan
126. 9.Tauco
127. 10.Sambal
128. 11.Bumbu Kacang
129. 12.Petis
130. 13.dan sejenisnya
131. 12.REMPAH-REMPAH Deskripsi: Rempah-rempah adalah bagian tanaman yang dapat berupa biji, buah, bunga, daun, kulit batang dan rimpang yang mempunyai flavor tajam untuk memberi aroma dan rasa pada makanan atau dapat mewarnai dan digunakan untuk meningkatkan selera makan yang diolah dengan cara dikeringkan dan/atau digiling menjadi bubuk, sehingga dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
132. 1.Bawang Merah Kering/Bubuk
133. 2.Bawang Putih Kering/Bubuk
134. 3.Cabe Kering/Bubuk
135. 4.Cengkeh Kering/Bubuk
136. 5.Jahe Kering/Bubuk
137. 6.Kayu Manis Kering/Bubuk
138. 7.Ketumbar Kering/Bubuk
139. 8.Kunyit Kering/Bubuk
140. 9.Lada Putih /Hitam Kering/Bubuk
141. 10.Biji Pala Kering/Bubuk
142. 11.Bunga Pala Kering/Bubuk
143. 12.dan sejenisnya
144. 13.MINUMAN SERBUK Deskripsi: Minuman serbuk adalah produk minuman berupa serbuk yang diperoleh dengan mencampurkan dua atau lebih bahan kering dan dapat diseduh atau diencerkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
145. 1.Minuman Serbuk Kopi
146. 2.Minuman Serbuk Berperisa (rasa jeruk, rasa anggur)
147. 3.Minuman Serbuk Kopi Gula
148. 4.Minuman Serbuk Kopi Gula, Susu
149. 5.Minuman Serbuk Kopi Gula, Creamer
150. 6.Minuman Serbuk Tradisional
151. 7.Minuman Serbuk Teh
152. 8.Minuman Serbuk Kedele
153. 9.Minuman Serbuk Kurma
154. 10.Minuman Serbuk Daun/Batang/Kulit tanaman/Akar/Bunga
155. 11.Minuman Serbuk Jahe
156. 12.dan sejenisnya
157. 14.HASIL OLAHAN BUAH Deskripsi: Hasil olahan buah adalah buah-buahan yang diolah dengan penambahan garam (asinan) atau gula (manisan) atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
158. 1.Keripik Buah
159. 2.Buah Kering
160. 3.Lempok Buah
161. 4.Asinan Buah
162. 5.Manisan Buah
163. 6.Pisang Sale
164. 7.Wajik/Wajit Buah
165. 8.dan sejenisnya
166. 15.HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN DAN UMBI Deskripsi: Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi adalah biji-bijian dan umbi yang diproses dengan fermentasi atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Contoh:
167. 1.Keripik Umbi
168. 2.Keripik Biji-bijian
169. 3.Rangginang
170. 4.Keremes Umbi
171. 5.Jipang Kipang
172. 6.Jagung Berondong
173. 7.Marning Jagung
174. 8.Emping
175. 9.Getuk Goreng
176. 10.Kacang Salut
177. 11.Kacang Goreng
178. 12.Kwaci
179. 13.Opak
180. 14.Alen-alen
181. 15.Tape Ketan
182. 16.Tape Singkong
183. 17.Keripik Singkong
184. 18.Tiwul
185. 19.Wingko Babat
186. 20.Wajik/Wajit ketan
187. 21.Wijen
188. 22.dan sejenisnya KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. PENNY K. LUKITO