DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Mengingat

Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang menyusun dan

Menetapkan

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan selama beredar;

c.bahwa Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442); BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. 5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. 6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.
4.Pangan Olahan Produksi IRTP yang selanjutnya disebut PIRT adalah Pangan Olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan dan berlabel.
5.Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
6.Produksi Pangan Olahan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Olahan.
7.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
8.Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus yang selanjutnya disingkat PKGK adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/ gangguan tertentu.
9.Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu Pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.
10.Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT.
11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
12.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
13.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
14.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

PIRT yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, Label, dan iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SPP-IRT

Pasal 3

(1)Setiap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh IRTP untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
(2)Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPP-IRT.
(3)Kewajiban memiliki SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap:
1. a.Pangan Olahan yang memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) Hari;
2. b.Pangan siap saji; dan/atau
3. c.Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

Pasal 4

(1)SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota.
(2)Penerbitan SPP-IRT dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

IRTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.memproduksi Pangan Olahan di wilayah Indonesia;
b.memiliki atau menyewa sarana produksi terletak di rumah tinggal dan/atau rumah toko yang ditinggali oleh pemilik IRTP yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT;
c.menggunakan peralatan manual hingga semi otomatis; dan
d.memproduksi jenis Pangan Olahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Dalam hal IRTP mengemas kembali Pangan Olahan, IRTP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pangan Olahan yang dikemas kembali merupakan Pangan Olahan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan; dan
2. b.Pangan Olahan yang dikemas kembali bukan merupakan produk impor.
(2)Dalam hal Pangan Olahan yang dikemas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sarana produksi, IRTP wajib mendapat persetujuan tertulis dari produsen Pangan Olahan asal.
(3)Dalam hal Pangan Olahan yang dikemas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sarana peredaran, IRTP wajib menjamin ketertelusuran produk berupa data terkait nama dan alamat sarana peredaran, masa kedaluwarsa produk Pangan, komposisi, dan dokumen pembelian.

Pasal 7

(1)SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat paling sedikit keterangan mengenai:
1. a.nomor SPP-IRT;
2. b.nama IRTP;
3. c.alamat IRTP;
4. d.jenis Pangan Olahan;
5. e.komposisi;
6. f.masa berlaku SPP-IRT;
7. g.jenis kemasan; dan
8. h.kewajiban pemenuhan komitmen.
(2)Pencantuman nomor SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1)IRTP yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT harus memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.
(3)Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi data IRTP.

Pasal 9

(1)IRTP yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT harus menyampaikan data dan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.pernyataan pemenuhan komitmen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
2. b.data Pangan Olahan yang didaftarkan;
3. c.data Label; dan
4. d.rancangan Label.
(2)Jenis Pangan Olahan yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Mengingat

Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang menyusun dan

Menetapkan

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan selama beredar;

c.bahwa Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442); BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. 5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. 6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.
4.Pangan Olahan Produksi IRTP yang selanjutnya disebut PIRT adalah Pangan Olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan dan berlabel.
5.Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
6.Produksi Pangan Olahan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Olahan.
7.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
8.Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus yang selanjutnya disingkat PKGK adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/ gangguan tertentu.
9.Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu Pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.
10.Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT.
11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
12.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
13.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
14.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

PIRT yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, Label, dan iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SPP-IRT

Pasal 3

(1)Setiap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh IRTP untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
(2)Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPP-IRT.
(3)Kewajiban memiliki SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap:
1. a.Pangan Olahan yang memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) Hari;
2. b.Pangan siap saji; dan/atau
3. c.Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

Pasal 4

(1)SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota.
(2)Penerbitan SPP-IRT dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

IRTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.memproduksi Pangan Olahan di wilayah Indonesia;
b.memiliki atau menyewa sarana produksi terletak di rumah tinggal dan/atau rumah toko yang ditinggali oleh pemilik IRTP yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT;
c.menggunakan peralatan manual hingga semi otomatis; dan
d.memproduksi jenis Pangan Olahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Dalam hal IRTP mengemas kembali Pangan Olahan, IRTP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pangan Olahan yang dikemas kembali merupakan Pangan Olahan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan; dan
2. b.Pangan Olahan yang dikemas kembali bukan merupakan produk impor.
(2)Dalam hal Pangan Olahan yang dikemas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sarana produksi, IRTP wajib mendapat persetujuan tertulis dari produsen Pangan Olahan asal.
(3)Dalam hal Pangan Olahan yang dikemas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sarana peredaran, IRTP wajib menjamin ketertelusuran produk berupa data terkait nama dan alamat sarana peredaran, masa kedaluwarsa produk Pangan, komposisi, dan dokumen pembelian.

Pasal 7

(1)SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat paling sedikit keterangan mengenai:
1. a.nomor SPP-IRT;
2. b.nama IRTP;
3. c.alamat IRTP;
4. d.jenis Pangan Olahan;
5. e.komposisi;
6. f.masa berlaku SPP-IRT;
7. g.jenis kemasan; dan
8. h.kewajiban pemenuhan komitmen.
(2)Pencantuman nomor SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1)IRTP yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT harus memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.
(3)Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi data IRTP.

Pasal 9

(1)IRTP yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT harus menyampaikan data dan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.pernyataan pemenuhan komitmen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
2. b.data Pangan Olahan yang didaftarkan;
3. c.data Label; dan
4. d.rancangan Label.
(2)Jenis Pangan Olahan yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA CARA PENERBITAN SPP-IRT

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA CARA PENERBITAN SPP-IRT

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021