DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2020, No.1003
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 144 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); www.peraturan.go.id 2020, No.1003 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
2.Obat dan Makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
3.Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh www.peraturan.go.id 2020, No.1003 Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
(2)UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b.pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c.pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d.pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e.pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f.pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g.pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h.pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i.pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j.pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k.pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l.pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; www.peraturan.go.id 2020, No.1003
m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

(1)Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:
1. a.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
2. b.Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
3. c.Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.
(2)Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur oleh Kepala Badan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi Balai Besar POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan www.peraturan.go.id 2020, No.1003 keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c.pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d.pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e.pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f.pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g.pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 9

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Balai POM terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi Balai POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2020, No.1003

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2020, No.1003
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 144 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); www.peraturan.go.id 2020, No.1003 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
2.Obat dan Makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
3.Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh www.peraturan.go.id 2020, No.1003 Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
(2)UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b.pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c.pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d.pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e.pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f.pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g.pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h.pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i.pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j.pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k.pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l.pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; www.peraturan.go.id 2020, No.1003
m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

(1)Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:
1. a.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
2. b.Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
3. c.Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.
(2)Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur oleh Kepala Badan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi Balai Besar POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c.pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d.pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e.pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f.pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g.pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 9

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Balai POM terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi Balai POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2020, No.1003