DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023

Nomor: 19
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan klasifikasi UPT BPOM; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; lokasi dan wilayah kerja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/559/M.KT.01/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2.Obat dan Makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
3.Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
(2)UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b.pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c.pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d.pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e.pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f.pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g.pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h.pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i.pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j.pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k.pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l.pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

(1)Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:
1. a.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
2. b.Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
3. c.Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.
(2)Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur oleh Kepala Badan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi Balai Besar POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c.pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d.pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e.pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f.pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g.pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 9

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Balai POM terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi Balai POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023