DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Penanganan Pengaduan adalah kegiatan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan berkadar pengawasan yang berasal dari pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan dan masyarakat.
2.Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar, disiplin, kode etik dan kode perilaku, kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis yang terjadi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3.Pengaduan Berkadar Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4.Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5.Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.
6.Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.
7.Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang melaporkan dan/atau memberikan informasi mengenai terjadinya Pelanggaran atau dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan Pegawai.
8.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
9.Tim Penanganan Pengaduan adalah pegawai di lingkungan Inspektorat Utama yang ditunjuk oleh Inspektur Utama dan diberi tugas untuk melakukan Penanganan Pengaduan.
10.Audit dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut ATT adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus yang meliputi audit khusus, audit investigatif, atau audit tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian organisasi.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penanganan Pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini mencakup:

a.WBS; dan
b.Pengaduan Masyarakat.

BAB II

PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 3

(1)Pegawai yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai wajib menyampaikan Pengaduan kepada Kepala Badan atau Inspektorat Utama.
(2)Masyarakat yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai dapat menyampaikan Pengaduan kepada Kepala Badan atau Inspektorat Utama.

Pasal 4

(1)Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disampaikan secara:
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung.
(2)Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
1. a.telepon;
2. b.surat tertulis dan/atau surat elektronik;
3. c.layanan pesan singkat elektronik;
4. d.kotak pengaduan;
5. e.aplikasi pengaduan berbasis web; dan/atau
6. f.saluran pengaduan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menerima Pengaduan atas dugaan Pelanggaran maka unit kerja meneruskan Pengaduan tersebut kepada Inspektorat Utama.
(4)Dalam hal Pengaduan terkait Inspektur Utama atau Inspektur maka unit kerja meneruskan Pengaduan kepada Kepala Badan.

Pasal 5

(1)Penyampaian Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan informasi minimal yang memuat:
1. a.topik pengaduan;
2. b.identitas Terlapor;
3. c.tanggal, lokasi, dan uraian kejadian; dan
4. d.bukti permulaan yang cukup atau memadai.
(2)Bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran.

BAB III

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

(1)Dalam hal Kepala Badan menerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menginstruksikan kepada Inspektur Utama untuk menindaklanjuti Pengaduan.
(2)Dalam hal Kepala Badan menerima Pengaduan terkait Inspektur Utama atau Inspektur, Kepala Badan dapat membentuk tim khusus di luar Inspektorat Utama untuk menindaklanjuti Pengaduan.
(3)Inspektorat Utama atau tim khusus untuk menindaklanjuti instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau Pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melakukan langkah sebagai berikut:
1. a.pengadministrasian berkas Pengaduan;
2. b.penelaahan layak atau tidaknya Pengaduan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan atau tim khusus berdasarkan kelengkapan informasi Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
3. c.memberikan notifikasi kepada Pelapor.
(4)Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
1. a.Pengaduan ditindaklanjuti dengan ATT; atau
2. b.Pengaduan tidak ditindaklanjuti.
(5)Hasil penelaahan tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
1. a.Pengaduan ditindaklanjuti; atau
2. b.Pengaduan tidak ditindaklanjuti.
(6)Hasil penelaahan berupa Pengaduan tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b jika:
1. a.tidak cukup bukti permulaan yang disampaikan oleh Pelapor;
2. b.materi Pengaduan bukan merupakan Pelanggaran;
3. c.Terlapor meninggal dunia;
4. d.Terlapor menderita sakit jiwa;
5. e.Terlapor dan/atau topik Pengaduan tidak jelas atau tidak ada;
6. f.Terlapor sudah tidak menjadi Pegawai atau bukan Pegawai; atau
7. g.Pengaduan yang dilaporkan merupakan Pengaduan yang berulang terhadap Terlapor yang sama dan telah terbukti tidak ditemukan Pelanggaran.
(7)Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Inspektur Utama.
(8)Hasil penelaahan tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil penelaahan ditindaklanjuti dengan ATT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, Inspektur Utama membentuk tim audit yang akan melakukan ATT.
(2)ATT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman mengenai ATT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 8

Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, Kepala Badan dapat menginstruksikan tim khusus untuk melakukan penelusuran atau tindak lanjut lainnya.

Pasal 9

(1)Tim audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi.
(2)Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Pengaduan terbukti;
2. b.Pengaduan tidak terbukti; atau
3. c.penghentian Penanganan Pengaduan jika terdapat kondisi tertentu, kecuali Pengaduan atas dugaan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kondisi jika Terlapor:
1. a.meninggal dunia;
2. b.menderita sakit jiwa;
3. c.sudah tidak menjadi Pegawai atau bukan Pegawai; atau
4. d.telah diputus dalam Komite Pertimbangan Penegakan Disiplin serta Kode Etik dan Perilaku Pegawai atas Pengaduan yang sama.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.proses penjatuhan hukuman disiplin;
2. b.proses penegakan kode etik dan kode perilaku;
3. c.proses pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
4. d.penyerahan kepada penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.penyetoran ke kas negara jika terbukti terdapat kerugian negara;
6. f.pengembalian uang oleh Terlapor kepada pihak yang terbukti dirugikan;
7. g.pembinaan oleh pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, atau pimpinan tinggi madya sebagai pembina kinerja; dan/atau
8. h.penghentian Penanganan Pengaduan jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Pasal 10

(1)Kepala Badan menginstruksikan pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi pada laporan tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Inspektur Utama menyampaikan laporan beserta rekomendasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala Badan dan kepala unit kerja yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi.
(3)Dalam hal rekomendasi berupa penghentian Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf h, Kepala Badan atau Inspektur Utama dapat menghentikan Penanganan Pengaduan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Penanganan Pengaduan adalah kegiatan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan berkadar pengawasan yang berasal dari pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan dan masyarakat.
2.Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar, disiplin, kode etik dan kode perilaku, kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis yang terjadi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3.Pengaduan Berkadar Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4.Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5.Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.
6.Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.
7.Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang melaporkan dan/atau memberikan informasi mengenai terjadinya Pelanggaran atau dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan Pegawai.
8.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
9.Tim Penanganan Pengaduan adalah pegawai di lingkungan Inspektorat Utama yang ditunjuk oleh Inspektur Utama dan diberi tugas untuk melakukan Penanganan Pengaduan.
10.Audit dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut ATT adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus yang meliputi audit khusus, audit investigatif, atau audit tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian organisasi.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penanganan Pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini mencakup:

a.WBS; dan
b.Pengaduan Masyarakat.

BAB II

PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 3

(1)Pegawai yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai wajib menyampaikan Pengaduan kepada Kepala Badan atau Inspektorat Utama.
(2)Masyarakat yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai dapat menyampaikan Pengaduan kepada Kepala Badan atau Inspektorat Utama.

Pasal 4

(1)Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disampaikan secara:
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung.
(2)Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
1. a.telepon;
2. b.surat tertulis dan/atau surat elektronik;
3. c.layanan pesan singkat elektronik;
4. d.kotak pengaduan;
5. e.aplikasi pengaduan berbasis web; dan/atau
6. f.saluran pengaduan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menerima Pengaduan atas dugaan Pelanggaran maka unit kerja meneruskan Pengaduan tersebut kepada Inspektorat Utama.
(4)Dalam hal Pengaduan terkait Inspektur Utama atau Inspektur maka unit kerja meneruskan Pengaduan kepada Kepala Badan.

Pasal 5

(1)Penyampaian Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan informasi minimal yang memuat:
1. a.topik pengaduan;
2. b.identitas Terlapor;
3. c.tanggal, lokasi, dan uraian kejadian; dan
4. d.bukti permulaan yang cukup atau memadai.
(2)Bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran.

BAB III

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

(1)Dalam hal Kepala Badan menerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menginstruksikan kepada Inspektur Utama untuk menindaklanjuti Pengaduan.
(2)Dalam hal Kepala Badan menerima Pengaduan terkait Inspektur Utama atau Inspektur, Kepala Badan dapat membentuk tim khusus di luar Inspektorat Utama untuk menindaklanjuti Pengaduan.
(3)Inspektorat Utama atau tim khusus untuk menindaklanjuti instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau Pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melakukan langkah sebagai berikut:
1. a.pengadministrasian berkas Pengaduan;
2. b.penelaahan layak atau tidaknya Pengaduan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan atau tim khusus berdasarkan kelengkapan informasi Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
3. c.memberikan notifikasi kepada Pelapor.
(4)Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
1. a.Pengaduan ditindaklanjuti dengan ATT; atau
2. b.Pengaduan tidak ditindaklanjuti.
(5)Hasil penelaahan tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
1. a.Pengaduan ditindaklanjuti; atau
2. b.Pengaduan tidak ditindaklanjuti.
(6)Hasil penelaahan berupa Pengaduan tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b jika:
1. a.tidak cukup bukti permulaan yang disampaikan oleh Pelapor;
2. b.materi Pengaduan bukan merupakan Pelanggaran;
3. c.Terlapor meninggal dunia;
4. d.Terlapor menderita sakit jiwa;
5. e.Terlapor dan/atau topik Pengaduan tidak jelas atau tidak ada;
6. f.Terlapor sudah tidak menjadi Pegawai atau bukan Pegawai; atau
7. g.Pengaduan yang dilaporkan merupakan Pengaduan yang berulang terhadap Terlapor yang sama dan telah terbukti tidak ditemukan Pelanggaran.
(7)Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Inspektur Utama.
(8)Hasil penelaahan tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil penelaahan ditindaklanjuti dengan ATT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, Inspektur Utama membentuk tim audit yang akan melakukan ATT.
(2)ATT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman mengenai ATT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 8

Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, Kepala Badan dapat menginstruksikan tim khusus untuk melakukan penelusuran atau tindak lanjut lainnya.

Pasal 9

(1)Tim audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi.
(2)Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Pengaduan terbukti;
2. b.Pengaduan tidak terbukti; atau
3. c.penghentian Penanganan Pengaduan jika terdapat kondisi tertentu, kecuali Pengaduan atas dugaan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kondisi jika Terlapor:
1. a.meninggal dunia;
2. b.menderita sakit jiwa;
3. c.sudah tidak menjadi Pegawai atau bukan Pegawai; atau
4. d.telah diputus dalam Komite Pertimbangan Penegakan Disiplin serta Kode Etik dan Perilaku Pegawai atas Pengaduan yang sama.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.proses penjatuhan hukuman disiplin;
2. b.proses penegakan kode etik dan kode perilaku;
3. c.proses pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
4. d.penyerahan kepada penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.penyetoran ke kas negara jika terbukti terdapat kerugian negara;
6. f.pengembalian uang oleh Terlapor kepada pihak yang terbukti dirugikan;
7. g.pembinaan oleh pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, atau pimpinan tinggi madya sebagai pembina kinerja; dan/atau
8. h.penghentian Penanganan Pengaduan jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Pasal 10

(1)Kepala Badan menginstruksikan pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi pada laporan tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Inspektur Utama menyampaikan laporan beserta rekomendasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala Badan dan kepala unit kerja yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi.
(3)Dalam hal rekomendasi berupa penghentian Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf h, Kepala Badan atau Inspektur Utama dapat menghentikan Penanganan Pengaduan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017