DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017

Nomor: 80
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung penguatan kelembegaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
c.bahwa Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OOl tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerj a Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan l\gas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2O13 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor llO Tahun 2O01 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga . . d. PRES IDEN kmbaga Pemerintah Non Departemen sepanjang yang mengatur mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Presiden yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 227, Tar$ahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 536O); Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. MEMUTUSKAN PRES IDEN REPUALIK INOONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahaa di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM dipimpin oleh Kepala. Bogian Kedua Ttrgas

Pasal 2

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. (l) (21

(3)
(1)(2t Bagian PRES ID EN REPUELIK INDONESIA

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. b.pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. c.penJ rsunan dan penetapan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. d.pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. e.koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Malanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. f.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; g.pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. h.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
8. i.pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
9. j.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
10. k.pelaksanaan PRES IOEN REPUELIK INDONESIA
11. k.pelalsanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. 12) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
(3)Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Bagran Keempat Kewenangan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

a.menerbitkan iz;rrt edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.pemberian . . . PRES IO EN
c.pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ORGANISASI Bagran Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

BPOM terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan 7-at Adiktif;
d.Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
e.Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
f.Deputi Bidang Penindakan; dan
g.Inspektorat Utama. Bagisn Kedua Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM.

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (21 Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

P RE S IDEN

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan BPOM;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; .
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta peLaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggar€ran pengelolaan barang milik/ kekayaan :' negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 145 Tahun 2015

Peraturan turunan (30)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2021

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 145 Tahun 2015

Peraturan turunan (30)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023