DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2021

Nomor: 32
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
c.bahwa ketentuan mengenai pengawasan iklan kosmetika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetika sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2021, No.1347
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PERIKLANAN KOSMETIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2.Iklan Kosmetika yang selanjutnya disebut Iklan, adalah suatu pesan komunikasi mengenai Kosmetika dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.1347 merek Kosmetika kepada khalayak sasarannya, dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Kosmetika.
3.Media Periklanan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyampai pesan periklanan.
4.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetika.
5.Pengawas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Kosmetika yang diiklankan wajib telah memperoleh izin edar berupa notifikasi.
(2)Iklan Kosmetika yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan data informasi pada notifikasi.
(3)Izin edar berupa notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1347

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Informasi yang tercantum dalam Iklan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.objektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan, cara penggunaan, dan keamanan Kosmetika;
b.tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab, serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat; dan
c.tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

Pasal 4

(1)Iklan wajib menggunakan bahasa Indonesia.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bahasa asing, bahasa daerah dan/atau istilah lainnya jika telah diketahui secara umum baik ada padanannya maupun tidak ada padanannya.
(3)Dalam hal Iklan secara khusus disampaikan di suatu daerah atau ditujukan untuk konsumen dari daerah tertentu, Iklan dapat menggunakan bahasa daerah. www.peraturan.go.id 2021, No.1347

Pasal 5

Iklan yang dipublikasikan wajib memenuhi pedoman teknis pengawasan Iklan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dipublikasikan melalui Media Periklanan.
(2)Media Periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.media cetak;
2. b.media penyiaran;
3. c.media daring;
4. d.media sosial;
5. e.media luar griya; dan
6. f.komunikasi tatap muka.
(3)Media Periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN IKLAN

Pasal 7

(1)Pengawasan Iklan dilakukan oleh Pengawas.
(2)Pengawasan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:
1. a.rutin;
2. b.berdasarkan kasus; dan/atau
3. c.berdasarkan pengaduan masyarakat.
(3)Pengawasan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.monitoring terhadap publikasi Iklan yang ditayangkan pada Media Periklanan; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.1347
2. b.inspeksi pada sarana produksi dan/atau distribusi.

Pasal 8

(1)Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berwenang:
1. a.memeriksa dan/atau mengambil data, informasi dan/atau dokumen meliputi gambar, foto, dan/atau video serta data, informasi, dan/atau dokumen lain yang berdasarkan pemeriksaan patut diduga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan Iklan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
2. b.melakukan pemeriksaan fasilitas yang berhubungan dengan Iklan termasuk Media Periklanan;
3. c.mengakses data identitas, nama, dan alamat pemasang Iklan; dan/atau
4. d.melakukan evaluasi Iklan yang beredar.
(2)Pengawas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.tanda pengenal; dan
2. b.surat perintah tugas dari pejabat berwenang.

Pasal 9

(1)Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf c dapat berperan serta dalam pengawasan Iklan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran Iklan.
(3)Dalam hal pemegang izin edar mengetahui dugaan pelanggaran Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin edar wajib memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran Iklan.
(4)Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui: www.peraturan.go.id 2021, No.1347
1. a.alamat email resmi layanan pengaduan masyarakat BPOM halobpom@pom.go.id; dan/atau
2. b.telepon pengaduan masyarakat dengan nomor 1500533.
(5)Selain disampaikan secara elektronik, pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan Iklan dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(6)Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disertai:
1. a.data mengenai identitas pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
2. b.keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran Iklan dan dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 5, dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penarikan;
3. c.pemusnahan;
4. d.penghentian sementara kegiatan;
5. e.pembatalan/pencabutan nomor notifikasi;
6. f.pengumuman kepada publik; dan/atau
7. g.rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. www.peraturan.go.id 2021, No.1347
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha oleh Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
c.bahwa ketentuan mengenai pengawasan iklan kosmetika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetika sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2021, No.1347
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PERIKLANAN KOSMETIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2.Iklan Kosmetika yang selanjutnya disebut Iklan, adalah suatu pesan komunikasi mengenai Kosmetika dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.1347 merek Kosmetika kepada khalayak sasarannya, dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Kosmetika.
3.Media Periklanan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyampai pesan periklanan.
4.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetika.
5.Pengawas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Kosmetika yang diiklankan wajib telah memperoleh izin edar berupa notifikasi.
(2)Iklan Kosmetika yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan data informasi pada notifikasi.
(3)Izin edar berupa notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1347

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Informasi yang tercantum dalam Iklan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.objektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan, cara penggunaan, dan keamanan Kosmetika;
b.tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab, serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat; dan
c.tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

Pasal 4

(1)Iklan wajib menggunakan bahasa Indonesia.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bahasa asing, bahasa daerah dan/atau istilah lainnya jika telah diketahui secara umum baik ada padanannya maupun tidak ada padanannya.
(3)Dalam hal Iklan secara khusus disampaikan di suatu daerah atau ditujukan untuk konsumen dari daerah tertentu, Iklan dapat menggunakan bahasa daerah. www.peraturan.go.id 2021, No.1347

Pasal 5

Iklan yang dipublikasikan wajib memenuhi pedoman teknis pengawasan Iklan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dipublikasikan melalui Media Periklanan.
(2)Media Periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.media cetak;
2. b.media penyiaran;
3. c.media daring;
4. d.media sosial;
5. e.media luar griya; dan
6. f.komunikasi tatap muka.
(3)Media Periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN IKLAN

Pasal 7

(1)Pengawasan Iklan dilakukan oleh Pengawas.
(2)Pengawasan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:
1. a.rutin;
2. b.berdasarkan kasus; dan/atau
3. c.berdasarkan pengaduan masyarakat.
(3)Pengawasan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.monitoring terhadap publikasi Iklan yang ditayangkan pada Media Periklanan; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.1347
2. b.inspeksi pada sarana produksi dan/atau distribusi.

Pasal 8

(1)Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berwenang:
1. a.memeriksa dan/atau mengambil data, informasi dan/atau dokumen meliputi gambar, foto, dan/atau video serta data, informasi, dan/atau dokumen lain yang berdasarkan pemeriksaan patut diduga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan Iklan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
2. b.melakukan pemeriksaan fasilitas yang berhubungan dengan Iklan termasuk Media Periklanan;
3. c.mengakses data identitas, nama, dan alamat pemasang Iklan; dan/atau
4. d.melakukan evaluasi Iklan yang beredar.
(2)Pengawas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.tanda pengenal; dan
2. b.surat perintah tugas dari pejabat berwenang.

Pasal 9

(1)Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf c dapat berperan serta dalam pengawasan Iklan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran Iklan.
(3)Dalam hal pemegang izin edar mengetahui dugaan pelanggaran Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin edar wajib memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran Iklan.
(4)Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui: www.peraturan.go.id 2021, No.1347
1. a.alamat email resmi layanan pengaduan masyarakat BPOM halobpom@pom.go.id; dan/atau
2. b.telepon pengaduan masyarakat dengan nomor 1500533.
(5)Selain disampaikan secara elektronik, pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan Iklan dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(6)Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disertai:
1. a.data mengenai identitas pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
2. b.keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran Iklan dan dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 5, dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penarikan;
3. c.pemusnahan;
4. d.penghentian sementara kegiatan;
5. e.pembatalan/pencabutan nomor notifikasi;
6. f.pengumuman kepada publik; dan/atau
7. g.rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. www.peraturan.go.id 2021, No.1347
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha oleh Kepala Badan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017