DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan serta melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
c.bahwa pengaturan mengenai program desa pangan aman sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman, perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan yang aman dan bermutu sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PROGRAM DESA DAN KELURAHAN PANGAN AMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman yang selanjutnya disebut Program Desa Pangan Aman adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan.
2.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6.Kader Keamanan Pangan adalah setiap orang yang berasal dari komunitas Desa atau Kelurahan yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11.Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
12.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Program Desa Pangan Aman bertujuan untuk membentuk kemandirian dalam:

a.mewujudkan Keamanan Pangan hingga tingkat perseorangan;
b.meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan Pangan yang aman dan bermutu;
c.meningkatkan daya saing produk Pangan lokal Desa dan Kelurahan yang aman dan bermutu; dan
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait Keamanan Pangan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

BAB II

STRATEGI

Pasal 3

Strategi dalam penyelenggaraan Program Desa Pangan Aman meliputi:

a.penguatan kapasitas Desa atau Kelurahan melalui advokasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat;
b.peningkatan koordinasi dalam intervensi Keamanan Pangan disepanjang rantai Pangan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; dan
c.penguatan dan pengembangan sistem informasi, data, dan inovasi.

Pasal 4

Sasaran Program Desa Pangan Aman merupakan masyarakat pada Desa atau Kelurahan yang meliputi:

a.komunitas rumah tangga;
b.komunitas remaja dan anak-anak;
c.komunitas sekolah; dan/atau
d.komunitas pelaku usaha Pangan.

Pasal 5

Keluaran dari Program Desa Pangan Aman meliputi:

a.Desa atau Kelurahan memiliki rencana aksi program yang disusun bersama oleh masyarakat Desa atau Kelurahan untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman;
b.Desa atau Kelurahan memiliki Kader Keamanan Pangan;
c.masyarakat pada Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapat intervensi Keamanan Pangan; dan
d.pelaku usaha Pangan di Desa atau Kelurahan mampu menerapkan cara produksi dan peredaran yang baik.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN

Pasal 6

Program Desa Pangan Aman diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pelaporan; dan
d.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Penyelenggaraan Program Desa Pangan Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disinergikan dengan program kementerian/lembaga.

Pasal 8

(1)Pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, BPOM, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan kajian potensi atau permasalahan di Desa dan/atau Kelurahan yang berkaitan dengan Keamanan Pangan.
(2)Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPOM, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa menyusun rencana program dan anggaran.
(3)Rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran atau diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran program lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Program Desa Pangan Aman dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 10

Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui kegiatan Keamanan Pangan yang meliputi:

a.advokasi kepada pemangku kepentingan terkait;
b.pembinaan pelaku usaha pangan; dan/atau
c.penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan serta melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
c.bahwa pengaturan mengenai program desa pangan aman sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman, perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan yang aman dan bermutu sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PROGRAM DESA DAN KELURAHAN PANGAN AMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman yang selanjutnya disebut Program Desa Pangan Aman adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan.
2.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6.Kader Keamanan Pangan adalah setiap orang yang berasal dari komunitas Desa atau Kelurahan yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11.Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
12.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Program Desa Pangan Aman bertujuan untuk membentuk kemandirian dalam:

a.mewujudkan Keamanan Pangan hingga tingkat perseorangan;
b.meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan Pangan yang aman dan bermutu;
c.meningkatkan daya saing produk Pangan lokal Desa dan Kelurahan yang aman dan bermutu; dan
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait Keamanan Pangan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

BAB II

STRATEGI

Pasal 3

Strategi dalam penyelenggaraan Program Desa Pangan Aman meliputi:

a.penguatan kapasitas Desa atau Kelurahan melalui advokasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat;
b.peningkatan koordinasi dalam intervensi Keamanan Pangan disepanjang rantai Pangan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; dan
c.penguatan dan pengembangan sistem informasi, data, dan inovasi.

Pasal 4

Sasaran Program Desa Pangan Aman merupakan masyarakat pada Desa atau Kelurahan yang meliputi:

a.komunitas rumah tangga;
b.komunitas remaja dan anak-anak;
c.komunitas sekolah; dan/atau
d.komunitas pelaku usaha Pangan.

Pasal 5

Keluaran dari Program Desa Pangan Aman meliputi:

a.Desa atau Kelurahan memiliki rencana aksi program yang disusun bersama oleh masyarakat Desa atau Kelurahan untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman;
b.Desa atau Kelurahan memiliki Kader Keamanan Pangan;
c.masyarakat pada Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapat intervensi Keamanan Pangan; dan
d.pelaku usaha Pangan di Desa atau Kelurahan mampu menerapkan cara produksi dan peredaran yang baik.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN

Pasal 6

Program Desa Pangan Aman diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pelaporan; dan
d.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Penyelenggaraan Program Desa Pangan Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disinergikan dengan program kementerian/lembaga.

Pasal 8

(1)Pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, BPOM, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan kajian potensi atau permasalahan di Desa dan/atau Kelurahan yang berkaitan dengan Keamanan Pangan.
(2)Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPOM, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa menyusun rencana program dan anggaran.
(3)Rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran atau diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran program lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Program Desa Pangan Aman dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 10

Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui kegiatan Keamanan Pangan yang meliputi:

a.advokasi kepada pemangku kepentingan terkait;
b.pembinaan pelaku usaha pangan; dan/atau
c.penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

STRATEGI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

STRATEGI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017