DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
c.bahwa pengaturan mengenai pengawasan periklanan pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang periklanan pangan olahan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan; 2021, No.165 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 723);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PERIKLANAN PANGAN OLAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah 2021, No.165 maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus yang selanjutnya disingkat PKGK adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/gangguan tertentu.
4.Pangan Olahan untuk Diet Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik atau fisiologis tertentu.
5.Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus yang selanjutnya disingkat PKMK adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit/ gangguan tertentu.
6.Formula Bayi adalah formula sebagai pengganti Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi sampai umur 6 (enam) bulan yang secara khusus diformulasikan untuk menjadi satu- satunya sumber gizi dalam bulan-bulan pertama kehidupannya sampai bayi diperkenalkan dengan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
7.Formula Lanjutan adalah formula yang diperoleh dari susu sapi atau susu hewan lain dan/atau bahan yang berasal dari hewan dan/atau yang berasal dari tumbuh- tumbuhan yang semuanya telah dibuktikan sesuai untuk bayi usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
8.Bahan Baku Pangan yang selanjutnya disebut Bahan Baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan 2021, No.165 segar dan Pangan Olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi Pangan.
9.Iklan Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan Olahan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan Olahan.
10.Media Massa adalah media periklanan yang menyasar khalayak umum dan luas.
11.Bahasa Asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
13.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Setiap Orang dapat mengiklankan Pangan Olahan.
(2)Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bahan tambahan pangan.
(3)Bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk Pangan.

Pasal 3

(1)Setiap Orang yang mengiklankan Pangan Olahan wajib bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan dalam Iklan.
(2)Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dipublikasikan dalam bentuk Iklan wajib disampaikan kepada pemegang izin edar.
(4)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)harus sesuai dengan informasi label Pangan Olahan 2021, No.165 yang disetujui pada saat mendapatkan izin edar atau sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Iklan wajib menggunakan bahasa Indonesia.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bahasa Asing, bahasa daerah, dan/atau istilah asing yang sudah dipahami secara umum, baik yang ada atau tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia.
(3)Dalam hal Iklan secara khusus disampaikan di suatu daerah atau ditujukan untuk konsumen dari daerah tertentu, Iklan dapat menggunakan bahasa daerah.

Pasal 5

(1)Simbol dapat digunakan dalam Iklan untuk memberikan tambahan penjelasan atau keterangan.
(2)Simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda bintang (*) atau tanda pagar (#).
(3)Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dibaca.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penggunaan simbol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Iklan dapat dipublikasikan pada media periklanan meliputi:
1. a.media cetak;
2. b.media penyiaran;
3. c.media daring;
4. d.media sosial;
5. e.media luar-griya/out-of-home media; dan
6. f.komunikasi tatap muka. 2021, No.165
(2)Media periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Iklan dapat menyertakan undian, sayembara, dan/atau hadiah.
(2)Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal penarikan undian dan cara pengumuman pemenang.
(3)Dalam hal Iklan yang menyertakan undian, sayembara, dan/atau hadiah mencantumkan pernyataan “syarat dan ketentuan berlaku” maka:
1. a.pernyataan “syarat dan ketentuan berlaku” harus mudah dibaca; dan
2. b.harus menjelaskan persyaratan dan ketentuan tersebut.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Iklan yang menyertakan undian, sayembara, dan/atau hadiah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Iklan wajib memuat pesan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi Pangan Olahan.
(2)Pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.“teliti sebelum membeli”;
2. b.“baca label sebelum membeli”; atau
3. c.pernyataan lain yang bermakna sama.
(3)Pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 2021, No.165

Pasal 9

Dalam hal Pangan Olahan wajib mencantumkan keterangan berupa peringatan pada label maka Iklan wajib memuat pernyataan “baca peringatan pada label”.

Pasal 10

Label atau informasi halal dapat disampaikan dalam Iklan setelah Pangan Olahan memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
c.bahwa pengaturan mengenai pengawasan periklanan pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang periklanan pangan olahan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 723);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PERIKLANAN PANGAN OLAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah 2021, No.165 maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus yang selanjutnya disingkat PKGK adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/gangguan tertentu.
4.Pangan Olahan untuk Diet Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik atau fisiologis tertentu.
5.Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus yang selanjutnya disingkat PKMK adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit/ gangguan tertentu.
6.Formula Bayi adalah formula sebagai pengganti Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi sampai umur 6 (enam) bulan yang secara khusus diformulasikan untuk menjadi satu- satunya sumber gizi dalam bulan-bulan pertama kehidupannya sampai bayi diperkenalkan dengan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
7.Formula Lanjutan adalah formula yang diperoleh dari susu sapi atau susu hewan lain dan/atau bahan yang berasal dari hewan dan/atau yang berasal dari tumbuh- tumbuhan yang semuanya telah dibuktikan sesuai untuk bayi usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
8.Bahan Baku Pangan yang selanjutnya disebut Bahan Baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan 2021, No.165 segar dan Pangan Olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi Pangan.
9.Iklan Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan Olahan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan Olahan.
10.Media Massa adalah media periklanan yang menyasar khalayak umum dan luas.
11.Bahasa Asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
13.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Setiap Orang dapat mengiklankan Pangan Olahan.
(2)Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bahan tambahan pangan.
(3)Bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk Pangan.

Pasal 3

(1)Setiap Orang yang mengiklankan Pangan Olahan wajib bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan dalam Iklan.
(2)Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dipublikasikan dalam bentuk Iklan wajib disampaikan kepada pemegang izin edar.
(4)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)harus sesuai dengan informasi label Pangan Olahan 2021, No.165 yang disetujui pada saat mendapatkan izin edar atau sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Iklan wajib menggunakan bahasa Indonesia.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bahasa Asing, bahasa daerah, dan/atau istilah asing yang sudah dipahami secara umum, baik yang ada atau tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia.
(3)Dalam hal Iklan secara khusus disampaikan di suatu daerah atau ditujukan untuk konsumen dari daerah tertentu, Iklan dapat menggunakan bahasa daerah.

Pasal 5

(1)Simbol dapat digunakan dalam Iklan untuk memberikan tambahan penjelasan atau keterangan.
(2)Simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda bintang (*) atau tanda pagar (#).
(3)Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dibaca.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penggunaan simbol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Iklan dapat dipublikasikan pada media periklanan meliputi:
1. a.media cetak;
2. b.media penyiaran;
3. c.media daring;
4. d.media sosial;
5. e.media luar-griya/out-of-home media; dan
6. f.komunikasi tatap muka. 2021, No.165
(2)Media periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Iklan dapat menyertakan undian, sayembara, dan/atau hadiah.
(2)Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal penarikan undian dan cara pengumuman pemenang.
(3)Dalam hal Iklan yang menyertakan undian, sayembara, dan/atau hadiah mencantumkan pernyataan “syarat dan ketentuan berlaku” maka:
1. a.pernyataan “syarat dan ketentuan berlaku” harus mudah dibaca; dan
2. b.harus menjelaskan persyaratan dan ketentuan tersebut.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Iklan yang menyertakan undian, sayembara, dan/atau hadiah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Iklan wajib memuat pesan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi Pangan Olahan.
(2)Pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.“teliti sebelum membeli”;
2. b.“baca label sebelum membeli”; atau
3. c.pernyataan lain yang bermakna sama.
(3)Pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 2021, No.165

Pasal 9

Dalam hal Pangan Olahan wajib mencantumkan keterangan berupa peringatan pada label maka Iklan wajib memuat pernyataan “baca peringatan pada label”.

Pasal 10

Label atau informasi halal dapat disampaikan dalam Iklan setelah Pangan Olahan memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017