Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
758);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
Selain Naskah Dinas pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan BPOM atau keputusan.
Ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan BPOM dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai jenis, susunan dan bentuk, dokumen, dan penetapan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2022 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 268 Salinan Sesuai Dengan Aslinya BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Reghi Perdana LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintah di Kementerian/Lembaga. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum meliputi Tata Naskah Dinas, penggunaan Lambang Negara, logo dan cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan Naskah Dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum dan ralat. Berdasarkan pertimbangan tertib administrasi umum dan perlu memperhatikan perkembangan teknologi informasi dengan merujuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 yang merupakan acuan bagi seluruh instansi pusat dan instansi daerah, dan adanya perubahan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas menjadi Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, maka BPOM perlu menyempurnakan kembali Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dapat terwujud keseragaman pemahaman dan terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran Sasaran penetapan Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi:
D. Asas Pedoman tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut:
E. Pengertian Umum
F. Sistematika
BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS A. INSTRUKSI
1) kop instruksi yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 2) kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat tinggi madya menggunakan logo BPOM, yang disertai nama instansi dengan huruf kapital secara simetris; 3) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 4) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 5) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 6) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan 7) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris.
1) kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan instruksi; dan 2) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi.
1) tempat dan tanggal penetapan instruksi; 2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; 3) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk instruksi; dan 4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
Contoh susunan dan bentuk Instruksi KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN INSTRUKSI NOMOR…. TAHUN…. TENTANG ………………………………………………………………………………………………………… KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Dalam rangka ……………………………………………………………, dengan ini memberi instruksi Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;
Untuk : Kesatu : ………………………………………………………. Kedua : ………………………………………………………. Ketiga : ………………………………………………………. Dan seterusnya Dikeluarkan di ……………………….. pada tanggal ………………………….. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP B. SURAT EDARAN
1) kop surat edaran yang ditandatangani Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat tinggi madya menggunakan logo BPOM, yang disertai nama instansi dengan huruf kapital secara simetris; 3) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat edaran; 4) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/logo lembaga, ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris; 5) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan 6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.
1) Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran; 2) Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran; 3) Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran; 4) Peraturan perundang-undangan atau Naskah Dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; 5) Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; dan 6) Penutup.
1) tempat dan tanggal penetapan; 2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; 3) tanda tangan pejabat penanda tangan, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital; dan 4) cap dinas.
Contoh susunan dan bentuk Surat Edaran yang ditandatangani Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Yth. 1. …………………………..
pada tanggal ………………………….. KEPALA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP Tembusan:
pada tanggal ………………………….. NAMA JABATAN, Tanda Tangan dan Cap Dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
1) kop keputusan yang ditandatangani Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 2) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis menggunakan logo BPOM, yang disertai nama instansi dengan huruf kapital secara simetris; 3) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 4) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 5) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 6) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 7) keputusan yang ditandatangani Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mencantumkan kalimat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan 8) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.
1) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan 2) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.
1) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital; 2) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan 3) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1) tempat dan tanggal penetapan keputusan; 2) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 3) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk keputusan; dan 4) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
Contoh susunan dan bentuk Keputusan yang ditandatangani Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEPUTUSAN ……………………………………………………………………… NOMOR … TAHUN … TENTANG ………………………………………………………………………………………………………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Menimbang : a. bahwa…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..… Mengingat : 1. ……………………………………………………………………………………….…
Menetapkan : KEPUTUSAN ………………….. TENTANG ……………………………………...…. ……………………………………………………………………………………………... Kesatu : ……………………………………………………………………………………………... Kedua : ……………………………………………………………………………………………... Ketiga : ……………………………………………………………………………………………... Ditetapkan di ……………………….. pada tanggal ………………………….. KEPALA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Tanda Tangan NAMA LENGKAP Contoh susunan dan bentuk Keputusan yang ditandatangani selain Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NAMA LEMBAGA/NAMA UPT NAMA JABATAN KEPUTUSAN ……………………………………………………………………… NOMOR … TAHUN … TENTANG ………………………………………………………………………………………………………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NAMA JABATAN ………………………………………………………….., Menimbang : a. bahwa…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..… Mengingat : 1. ……………………………………………………………………………………….…
Menetapkan : KEPUTUSAN ………………….. TENTANG ……………………………………...…. ……………………………………………………………………………………………... Kesatu : ……………………………………………………………………………………………... Kedua : ……………………………………………………………………………………………... Ketiga : ……………………………………………………………………………………………... Ditetapkan di ……………………….. pada tanggal ………………………….. NAMA JABATAN, Tanda Tangan NAMA LENGKAP D. SURAT PERINTAH ATAU SURAT TUGAS
1) kop surat perintah/surat tugas berupa lambang negara atau logo BPOM; 2) kata surat perintah/surat tugas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan 3) nomor, berada di bawah tulisan surat perintah/surat tugas.
1) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar: pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah/ surat tugas; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah/surat tugas tersebut; 2) Diktum dimulai dengan kata memberi perintah/memberi tugas, secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai identitas paling sedikit: nama, NIP, pangkat/gologan, dan jabatan pegawai yang mendapat tugas; 3) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang tugas yang harus dilaksanakan dan jangka waktu pelaksanaan tugas. 4) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom: nomor urut, nama, NIP, pangkat/golongan, dan jabatan. 5) Dibawah kata “Untuk”, ditutup dengan kalimat “Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab”.
1) tempat dan tanggal surat perintah/surat tugas; 2) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 3) tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat perintah/surat tugas; 4) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah/ surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata; 5) cap dinas; 6) pada bagian bawah dapat dicantumkan kalimat “Petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun” yang diletakkan secara simetris; dan 7) pencantuman kalimat “Petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun” dapat ditambahkan jika diperlukan.
Contoh susunan dan bentuk Surat Perintah/Surat Tugas NAMA LEMBAGA/NAMA UPT SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS NOMOR:…………………………….. Menimbang : a. bahwa…………………………………………………………………….;
Dasar : 1. …………………………………………………………………………….;
Memberi Perintah Kepada : 1. ……………………………………………………………………;
Tanggal :…………….. DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUGASKAN Nama Tempat, Tanggal NAMA JABATAN, Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP E. NOTA DINAS
1) kop nota dinas terdiri dari nama lembaga dan unit kerja yang ditulis secara simetris di tengah atas; 2) kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 3) kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 4) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik; 5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan 7) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital.
Contoh susunan dan bentuk Nota Dinas BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NAMA UNIT KERJA NOTA DINAS NOMOR:…………………………….. Yth. : ………………………………….. Dari : ………………………………….. Hal : ………………………………….. Tanggal : ………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tanga Tangan Nama Lengkap Tembusan:
1) kop Memorandum berisi tulisan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan di bawahnya ditulis nama unit kerja secara simetris dengan huruf kapital. Jika memorandum diciptakan oleh Unit Pelaksana Tugas BPOM maka penulisan kop berisi tulisan nama Unit Pelaksana Tugas BPOM; 2) kata Memorandum ditulis secara simetris dibawah kop Memorandum dengan huruf kapital; 3) nomor, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 4) kata Yth., ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan tanda baca titik dua (:); dan 5) kata hal, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan tanda baca titik dua (:).
1) nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Memorandum; 2) nama jabatan pejabat yang menandatangani Memorandum ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); 3) tanda tangan pejabat, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk memorandum; dan 4) tembusan (jika perlu), berada pada sisi kiri bawah margin dan diikuti dengan tanda baca titik dua (:).
Contoh susunan dan bentuk Memorandum BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NAMA UNIT KERJA MEMORANDUM NOMOR:…………………………….. Yth. : ……………………….. Hal : ……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… (Tempat, tanggal bulan tahun) Nama Jabatan, Tanga Tangan Nama Lengkap Tembusan:
Contoh susunan dan bentuk Disposisi LEMBAR DISPOSISI UNIT KERJA Tanggal Cetak: KODE DISPOSISI KODE SURAT TGL TERIMA SURAT TANGGAL TURUN DISPOSISI : : : : : SIFAT SURAT: NO SURAT ASAL SURAT ASLI TGL SURAT PERIHAL DITERIMA DARI : : : : : DISPOSISI DITERUSKAN KEPADA □ □ □ □ □ □ Isi disposisi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Pejabat setingkat di bawahnya □ □ □ □ □ □ Disposisi: PENCATAT: H. SURAT UNDANGAN INTERNAL
1) kop surat undangan intern menggunakan kop BPOM; 2) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan intern; 3) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan 4) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan intern (jika diperlukan).
1) alinea pembuka; 2) isi surat undangan intern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan 3) alinea penutup.
1) Bagian kaki surat undangan intern terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 2) Apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat undangan internal.
Contoh susunan dan bentuk Surat Undangan Internal NAMA LEMBAGA/NAMA UPT Nomor : Tempat, Tanggal Bulan Tahun Lampiran : Hal : Undangan … Yth. ………………… …………………………………………(Alinea Pembuka dan AlineaIsi)………………………………….. .…..……………………………………………………………………………………………………………………… Pada hari/tanggal : Waktu : Tempat : Acara : …………………………………………………(Alinea Penutup)…………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Dinas) Nama Lengkap Tembusan:
Nomor : Tanggal : DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
1) kop surat dinas yang ditandatangani Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan lambang negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris; 2) kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan baik pusat maupun Unit Pelaksana Tugas BPOM menggunakan logo BPOM, yang disertai nama instansi dengan huruf kapital secara simetris; 3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas; 4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; 5) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; dan 6) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.
1) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma (,); 2) tanda tangan pejabat, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat dinas; 3) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 4) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan 5) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).
Contoh susunan dan bentuk Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Nomor : Tempat, Tanggal Bulan Tahun Lampiran : Hal : Yth. ………………… ……………………………………………(Alinea Pembuka)…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………(Alinea Isi)………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………(Alinea Penutup)………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Dinas) Nama Lengkap Tembusan:
Hal : Yth. ………………… ……………………………………………(Alinea Pembuka)…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………(AlineaIsi)………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………(Alinea Penutup)………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Dinas) Nama Lengkap Tembusan:
1) Kepala Bagian kepala terdiri dari: a) lambang negara (untuk pejabat negara) diletakkan secara simetris, atau logo (untuk nonpejabat negara) yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga; b) judul perjanjian; dan c) nomor. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, antara lain tujuan kerjasama, ruang lingkup kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak. 3) Kaki a) Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang- undangan. b) Apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk perjanjian kerja sama dalam negeri. 4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk perjanjian dalam negeri sebagaimana format berikut.
Contoh susunan dan bentuk Surat Perjanjian antar Lembaga dalam Negeri untuk Pimpinan Tinggi Kementerian/Lembaga PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA ……………………………………….. DAN ………………………………………. TENTANG ………………………………………………………………………….. NOMOR: ………………………….. NOMOR: ………………………….. Pada hari ini, ……………, tanggal …….., bulan ……….., tahun ………….., bertempat di ……………, yang bertanda tangan di bawah ini:
BAB II
TUJUAN KERJA SAMA …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan