Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2018
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
784) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan pedoman bagi pegawai dalam penyusunan dan pengendalian naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 618), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. B. Maksud… LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum, antara lain, meliputi pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, maka perlu mewujudkan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas administrasi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.24.0214 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu disempurnakan.
C. Sasaran Sasaran penetapan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi:
D. Asas Pedoman tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut:
E. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi:
F. Pengertian Umum Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
BAB II…
Pengaturan… BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS Jenis naskah dinas terdiri atas dua macam, yaitu naskah dinas arahan dan naskah dinas korespondensi. Kedua jenis naskah dinas tersebut dijelaskan sebagai berikut: A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan. Naskah Dinas Arahan terdiri atas:
1) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Peraturan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2) Pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 3) Pengabsahan Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum. 3) Susunan… Pengaturan pengabsahan ditentukan sebagai berikut: a) Pada ruang tanda tangan pejabat yang mengesahkan Peraturan, diketik ttd. (singkatan dari tertanda). b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, terdiri dari kata “Salinan sesuai dengan aslinya” dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi. 4) Distribusi dan Penyebarluasan Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian. 5) Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan a) Seluruh halaman naskah Peraturan menggunakan kop dengan gambar lambang negara Burung Garuda Emas tanpa alamat. b) Naskah asli Peraturan dibuat 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
Pada ruang penandatanganan nama pejabat yang mengesahkan disebelah kiri di paraf oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan sebelah kanan diparaf oleh Sekretaris Utama.
c) Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal.
1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Badan POM. CONTOH 1A… 3) Susunan a) Lampiran Pedoman yang mengatur eksternal dan internal dicantumkan sebagai lampiran Peraturan, sedangkan pedoman yang hanya mengatur internal dicantumkan sebagai lampiran Keputusan. Pedoman dicantumkan sebagai lampiran Peraturan ditulis diatas kertas menggunakan logo lambang negara Burung Garuda Emas dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “lampiran peraturan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri sedangkan Pedoman yang dicantumkan sebagai lampiran Keputusan ditulis diatas kertas dengan menggunakan logo Badan POM dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “Lampiran Keputusan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri. b) Kepala Bagian kepala pedoman terdiri dari:
c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari
d) Kaki Bagian penutup pedoman terdiri atas:
CONTOH 1B… CONTOH 1 A FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BADAN POM LAMPIRAN PERATURAN KEPALA…….……… NOMOR ... TAHUN ... TENTANG……………..……………. PEDOMAN …………….…………… PEDOMAN .................................................... A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... C. Sasaran ………………………………………………………………………………….................... D. Asas ………………………………………………………………………………….................... E. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... F. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP Lambang Negara NAMA INSTANSI BAB I PENDAHULUAN Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penulisan Lampiran Judul Pedoman yang ditulis dengan huruf kapital Memuat latar belakang tentang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian umum Terdiri dari konsepsi dasar/ pokok- pokok isi/ Pedoman Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital 3) Susunan… CONTOH 1B FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN KEPALA BADAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA…….……… NOMOR ... TAHUN ... TENTANG……………..……………. PEDOMAN …………….…………… A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... C. Sasaran ………………………………………………………………………………….................... D. Asas ………………………………………………………………………………….................... E. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... F. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP
1) Pengertian Petunjuk pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Badan POM. BAB I PENDAHULUAN KOP BADAN POM BAB III Logo dan nama Badan POM yang telah dicetak Penulisan Lampiran Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat latar belakang tentang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian umum Terdiri dari konsepsi dasar/ pokok- pokok- pokok/isi pedoman Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital
3) Susunan a) Lampira n Petunjuk pelaksanaan yang mengatur eksternal dan internal dicantumkan sebagai lampiran Peraturan, sedangkan Petunjuk pelaksanaan yang hanya mengatur internal dicantumkan sebagai lampiran Keputusan. Petunjuk pelaksanaan dicantumkan sebagai lampiran Peraturan ditulis diatas kertas menggunakan logo lambang negara Burung Garuda Emas dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “lampiran peraturan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri sedangkan Petunjuk pelaksanaan yang dicantumkan sebagai lampiran Keputusan ditulis diatas kertas dengan menggunakan logo Badan POM dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “lampiran Keputusan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri. b) Kepala Bagian judul petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
d) Kaki Bagian penutup petunjuk pelaksanaan terdiri dari: CONTOH 2B…
4) Distribusi Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Contoh 2A...... CONTOH 2A FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BADAN POM LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA…….……… NOMOR ... TENTANG……………..……………. PETUNJUK PELAKSANAAN …………….…… A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... B. Maksud Dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... D. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... A. …………………………………………………………………………………….. B. dan seterusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP BAB I PENDAHULUAN BAB II PELAKSANAAN Logo dan nama Badan POM yang telah dicetak Penulisan Lampiran Judul Juklak yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang ditetapkannya petunjuk pelaksanaan, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan pengertian umum Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasia n, koordinasi, pengendalian, dsb. Kop Badan POM
TENTANG……………..……………. PETUNJUK PELAKSANAAN …………….…… A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... B. Maksud Dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... D. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... A. ………………………………………………………………………………….......... B. dan seterusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP
PETUNJUK PELAKSANAAN ………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN Kop Badan POM PETUNJUK PELAKSANAAN ………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN BAB II PELAKSANAAN Logo dan nama Badan POM yang telah dicetak Penulisan Lampiran Judul Juklak yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang ditetapkannya petunjuk pelaksanaan, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan pengertian umum Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasia n, koordinasi, pengendalian, dsb. Kop Badan POM PETUNJUK PELAKSANAAN ………………………………………………… PETUNJUK PELAKSANAAN ………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN
1) Pengertian Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansinya. 3) Susunan a) Kepala Bagian judul surat edaran terdiri dari:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:
c) K ak i Bagian penutup surat edaran terdiri dari:
4) Distribusi Surat edaran disampaikan dengan surat dinas/memorandum/nota dinas dari pejabat yang berwenang kepada pejabat dan pihak terkait lainnya. CONTOH 3A FORMAT SURAT EDARAN KOP Badan POM Kop Badan POM yang telah dicetak Daftar pejabat yang Menerima SE Judul Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu diterapkannya Surat Edaran Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Memuat pemberitahua n tentang hal tertentu yang dianggap mendesak A. Latar Belakang ............................................................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ................................................................... ........................................................ C. Ruang Lingkup ................................................................... ........................................................ D. Dasar ............................................................................................................................. E. Isi Surat Edaran ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. F. Penutup Ditetapkan di................................... pada tanggal ................................... NAMA JABATAN Tanda Tangan dan Cap jabatan NAMA LENGKAP Yth. 1. ........
TENTANG .......................................................................................
1) menetapkan/ mengubah status kepegawaian/ personal/ keanggotaan/ material/ peristiwa; 2) menetapkan/ mengubah/ membubarkan suatu kepanitiaan/ tim; 3) menetapkan pelimpahan wewenang; 4) menetapkan hal lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
1) Kepala Bagian kepala Keputusan terdiri dari: a) Kop naskah dinas, yang dibuat dengan menggunakan Kop naskah dinas, yang berisi logo Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau Nama UPT; b) Kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c) Nomor Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) Kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf kapital; e) Judul Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital; f) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. umum…
1) Kata “Menimbang”, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/ kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan; 2) Kata “Mengingat”, yaitu dasar hukum yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.
1) Diktum dimulai dengan kata “memutuskan” yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata “menetapkan” di tepi kiri dengan huruf awal kapital. 2) Substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata “menetapkan” yang ditulis dengan huruf awal kapital. 3) Untuk keperluan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan Salinan dan Petikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
1) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan; 2) Jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 3) Tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan; 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi CONTOH 4… umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Keputusan. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata “Salinan sesuai dengan aslinya”, 3) Nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat penanda tangan, dan dibubuhi nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.
CONTOH 4.1… CONTOH 4 FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH NON KEPALA BADAN POM KOP Badan POM/Balai Besar POM/Balai POM KOP Badan POM/ dan/atau nama UPT yang telah dicetak Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatangana n Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan KEPUTUSAN ..................................... NOMOR .........TAHUN .............. TENTANG ............................................................................................................... NAMA JABATAN ................................... Menimbang : a. bahwa................ ;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN ..................TENTANG ......................................... ...................................................................................................... KESATU : ............................................................................................................................. .............. KEDUA : ...................................................................................................................................... ..... KETIGA : ................................................................................................................... ........................ Ditetapkan di pada tanggal NAMA JABATAN ) )Tanda Tangan dan Cap Jabatan ) NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwin Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu diterapkannya Keputusan Memuat Ketentuan perundang- undangan yaang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan- undsubstansi tentang kebijakan yang ditetapkan
TENTANG JUDUL KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Menimbang : a. bahwa................ ;
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG..................... BAB I JUDUL/ISI BAB
BAB I
Ayat
(b)................... Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya ....................................... dst Ditetapkan di pada tanggal ----------------------------------------------------- KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ) ) ) Nama Pejabat KOP Badan POM
1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah atau arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang bersifat sangat penting. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani instruksi adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Instruksi terdiri atas:
b) Konsiderans Bagian konsiderans instruksi berisi latar belakang penetapan instruksi dan dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi Instruksi. d) Penutup Bagian penutup instruksi terdiri dari:
CONTOH 5A…
4) Distribusi dan Tembusan Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang- undangan. b) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
TENTANG ............................................................................................. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dalam rangka .... ...................................................................................... dengan ini memberikan instruksi Kepada: 1. Nama/Jabatan Pegawai
Kesatu : ... Kedua : ... Ketiga : ... Keempat : Melaksakan instruksi ini dengan penuh tanggungjawab. Instruksi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal --------------------------------------------------------------------------- KEPALA ............................., NAMA LENGKAP KOP Badan POM
1) Pengertian Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat perintah terdiri dari:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari:
(a) Kata “menimbang” berisi alasan ditetapkannya surat perintah; (b) Kata “mengingat” memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut.
c) Penutup Bagian penutup surat perintah terdiri dari:
CONTOH 6A…
4) Distribusi dan Tembusan a) Surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah. b) Tembusan surat perintah disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. b) Jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan. c) Surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan.
Menimbang : a. bahwa ...................................................................................................................
Dasar : 1. ..............................................................................................................................
Memberi Perintah Kepada : 1. ..............................................................................................................................
4.dan seterusnya Untuk : 1. ..............................................................................................................................
4.dan seterusnya Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap Tembusan:
4) Distribusi…
1) Pengertian Surat tugas adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang bewenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Tugas terdiri dari:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat tugas berisi hal berikut:
c) Kaki Bagian kaki surat tugas terdiri dari:
CONTOH 7B… 4) Distribusi dan Tembusan a) Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas. b) Tembusan surat tugas disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait. 5) Hal yang perlu Diperhatikan a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan dan keterangan. c) Surat tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. d) Format surat tugas Contoh 7A digunakan untuk kepentingan pertanggungjawaban keuangan. Format surat tugas Contoh 7B digunakan untuk keperluan khusus. CONTOH 7A FORMAT SURAT TUGAS KOP Badan POM dan/atau nama UPT yang telah dicetak Daftar Pejabat yang menerima perintah Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf awal kapital Memuat substansi arahan yang diperintahkan SURAT TUGAS NO………………….. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala .................................... Badan POM, menyampaikan kepada nama- nama tersebut di bawah ini : No Nama NIP Pangkat / Golongan Jabatan Tugas yang diberikan : ............................................................ Tujuan : ............................................................ Kendaraan : ............................................................ Waktu : ............................................................ Biaya : ............................................................ Agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan Tanda Tanan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP KOP Badan POM B. Naskah… CONTOH 7B FORMAT SURAT TUGAS KOP Badan POM dan/atau nama UPT yang telah dicetak Memuat Peraturan/dasar ditetapkan Surat Perintah Daftar Pejabat yang menerima perintah Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf awal kapital Memuat substansi arahan yang diperintahkan SURAT TUGAS NOMOR ........... .......................................................... Menimbang : a. bahwa ...................................................................................................................
Dasar : 1. ..............................................................................................................................
Memberi Tugas Kepada: No Nama Pangkat / Golongan NIP Jabatan Keterangan Untuk : 1. ..............................................................................................................................
4.dan seterusnya Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan Tanda Tanan dan Cap Instansi Nama Lengkap Tembusan:
KOP Badan POM c) Kaki… B. Naskah Dinas Korespondensi
1) Pengertian Nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota dinas dibuat oleh pejabat dalam satu lingkungan satuan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala nota dinas terdiri dari
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. 2) Wewenang… c) Kaki Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas. b) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern instansi. c) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan, Kode klasifikasi, kode unit kerja, bulan, tahun, dan nomor urut. Contoh Format Nota Dinas:
1) Pengertian Memorandum adalah naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran dan pendapat kedinasan. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BIRO UMUM DAN SDM NOTA DINAS NOMOR : ...................... Yth : Dari : Hal Tanggal : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ............................................................................................................................. .................................. ............................................................................................................................. .................................. ............................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................BA RIS TERAKHIR )Tanda tangan ) ) Nama Lengkap Tembusan:
Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat laporan, pemberitahuan, arahan, peringatan, saran, pernyataan atau permintaan berupa catatan ringkas terhadap suatu masalah Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas Nama Lembaga Nama Unit Kerja CONTOH 9… 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Memorandum dibuat oleh pejabat dalam lingkungan instansi/unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala memorandum terdiri dari
b) Batang Tubuh Batang tubuh memorandum terdiri dari alinea pembuka, alinea isi dan alinea penutup yang singkat, padat dan jelas. c) Kaki Bagian kaki memorandum terdiri dari tanda tangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukan. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan Memorandum tidak dibubuhi cap dinas; a) Tembusan memorandum berlaku di lingkungan intern instansi; b) Penomoran memorandum dilakukan dengan mencantumkan Kode klasifikasi, kode unit kerja, bulan, tahun, dan nomor urut.
Yth : Dari : Hal Tanggal : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ............................................................................................................................. .................................. ............................................................................................................................. .................................. ............................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................BA RIS TERAKHIR Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
Penomoran yang berurutan dalaam satu tahun takwin Memuat materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan saran/pendapat kedinasan Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tidak dibubuhi cap dinas e) Tembusan…
1) Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri dari: a) Kop surat dinas, yang berisi logo Badan Pengawas Obat dan Makanan secara simetris; b) Nomor, sifat, lampiran dan hal, diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas; c) Tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar sebaris dengan nomor; d) Kata “Yth.”, ditulis di bawah “hal”, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; e) Alamat surat, ditulis di bawah “Yth.” 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat dinas terdiri dari a) Nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) Tanda tangan pejabat; c) Nama lengkap pejabat/ penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital; d) Stempel/ cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; CONTOH 10B… e) Tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).
1) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 2) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan jumlahnya; 3) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca. CONTOH 10A FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDA TANGANI OLEH KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat (Tgl. Bln. Thn) Lampiran : Hal : Yth. ................................. ......................................... ......................................... ......................................(Alenia Pembuka).............................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................(Alenia Isi)............................................................................. ............................................................................................................................................. ......................................(Alenia Penutup).............................................................................. ............................................................................................................................................. Tembusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ) (Tanda tangan dan Cap jabatan) ) ) Nama Lengkap Logo Badan POM yang telah dicetak Tempat dan tangal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri KOP Badan POM
Hal : Yth. ................................. ......................................... ......................................... ......................................(Alenia Pembuka).............................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................(Alenia Isi)............................................................................. ............................................................................................................................................. ......................................(Alenia Penutup).............................................................................. ............................................................................................................................................. Tembusan
Kepala .......................................... ) (Tanda tangan dan Cap jabatan) ) ) Nama Lengkap Logo Badan POM dan/atau nama UPT yang telah dicetak Tempat dan tangal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital KOP Badan POM
1) Kepala Bagian kepala surat undangan terdiri dari: a) Kop surat undangan, yang berisi logo Badan Pengawas Obat dan Makanan; b) Nomor, sifat, lampiran dan hal, diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan; c) Tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) Kata “Yth.”, ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan). 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari a) Alinea pembuka; b) Isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; c) Alinea penutup. 3) Kaki Bagian Kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tandatangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.
1) Format surat undangan sama dengan format surat dinas, yang membedakan adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran; 2) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. CONTOH 11B… CONTOH 11A FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDA TANGANI OLEH KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat, (Tgl,Bulan,Tahun) Lampiran Hal : : Yth................................. ......................................... .......................................... ......................(Alinea Pembuka dan isi).............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal : .............................................. waktu : pukul ..................................... tempat : .............................................. acara : ............................................. ............................................................(Alenia Penutup) ........................................................................... Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap Tembusan 1 ................ 2 ................ Logo Badan POM yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital KOP Badan POM CONTOH 11C… CONTOH 11 B FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDA TANGANI OLEH NON KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat, (Tgl,Bulan,Tahun) Lampiran Hal : : Yth................................. ......................................... .......................................... ......................(Alinea Pembuka dan isi).............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal : .............................................. waktu : pukul ..................................... tempat : .............................................. acara : ............................................. ............................................................(Alenia Penutup) ........................................................................... Nama Jabatan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap Tembusan 1 ................ 2 ................ KOP Badan POM/BBPOM/BPOM Logo Badan POM dan/atau nama UPT yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Nomor : Tempat, (Tgl,Bulan,Tahun) Lampiran Hal : : Yth................................. ......................................... .......................................... ......................(Alinea Pembuka dan isi).............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal : .............................................. waktu : pukul ..................................... tempat : .............................................. acara : ............................................. ............................................................(Alenia Penutup) ........................................................................... Nama Jabatan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap Tembusan 1 ................ 2 ................ KOP Badan POM CONTOH 11D… CONTOH 11C FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat....................... Nomor : .................................. Tanggal: .................................. DAFTAR PEJABAT /PEGAWAI YANG DIUNDANG
Nama Jabatan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap C. Naaskah… CONTOH 11D FORMAT KARTU UNDANGAN Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara .............................................................................. .................................................... ........................... Hari ........../ (tanggal) ......., pukul ....... WIB bertempat di .......................... Harap hadir 30 menit sebelum Pakaian : .......................... Acara dimulai dan undangan Laki-laki : ........................... dibawa Perempuan : ............................ Konformasi TNI/Polri : ........................... ........................................ KOP Badan POM dan… C. Naskah Dinas Khusus
1) Pengertian Kerja sama perjanjian dalam negeri antar instansi baik di pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian yang dilakukan antar instansi pemerintah di dalam negeri, baik di pusat maupun di daerah dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat perjanjian kerjasama dalam negeri terdiri dari :
a) Pihak Kesatu : di letakkan sebelah kanan atas b) Pihak Kedua : di letakkan sebelah kiri atas
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perjanjian kerja sama memuat perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. c) Kaki
a) Pihak Kesatu : di letakkan sebelah kanan bawah pada bagian kaki; b) Pihak Kedua : di letakkan sebelah kiri bawah pada bagian kaki. Bentuk dan format Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara para pihak yang melakukan kerjasama.
TENTANG ) .............................................................. ) Nomor xxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxx ) ) Pada hari ini, ……… tanggal …..., bulan ……, tahun …….. bertempat di …… yang bertanda tangan di bawah ini
bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang ……………….. yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
RUANG LINGKUP KERJA SAMA ........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
PELAKSANAAN KEGIATAN ........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
PEMBIAYAAN ........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan