Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 42
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 2 Umum tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 3
BAB I
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
5
Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas:
Pengawasan kampanye Pemilu bertujuan untuk memastikan terlaksananya kampanye Pemilu secara berintegritas melalui:
BAB II PELAKSANA DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN KAMPANYE Bagian Kesatu Pelaksana
BAB II
Pengawasan tahapan kampanye dilaksanakan oleh:
6 Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengawasan Paragraf 1 Bawaslu
Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu adalah:
1) Materi dan metode kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 2) Larangan kampanye; 3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan 4) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk kegiatan lain.
Paragraf 2 Bawaslu Provinsi
Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi adalah:
1) Materi dan metode kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 2) Larangan kampanye; 3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan 4) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk kegiatan lain.
Paragraf 3 Panwaslu Kabupaten/Kota
Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota 7 adalah:
1) Materi dan metode kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 3) Larangan Kampanye; 4) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk kegiatan lain;
Paragraf 4 Panwaslu Kecamatan
Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan adalah pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat kecamatan, meliputi;
Paragraf 5 Pengawas Pemilu Lapangan
Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan adalah pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat desa/kelurahan, meliputi:
Paragraf 6 Pengawas Pemilu Luar Negeri
Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR di luar negeri, meliputi: 8
BAB III POTENSI RAWAN, FOKUS PENGAWASAN, DAN STRATEGI PENGAWASAN Bagian Kesatu Potensi Rawan Persiapan Kampanye Paragraf 1 Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Membuka PDF…