DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemantauan pemilihan umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemantau Pemilu meliputi: 1) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah; 2) lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; 3) lembaga pemilihan luar negeri; dan 4) perwakilan negara sahabat di Indonesia. Selain pemantau Pemilu, pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah. Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan: 1) bersifat independen; 2) mempunyai sumber dana yang jelas; dan 3) teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 435, Pasal 437 ayat (7), Pasal 439 ayat (6), dan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pemantauan Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat https://jdih.bawaslu.go.id/ Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
4.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5.Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
6.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PEMILU

Pasal 2

(1)Pemantau Pemilu meliputi:
1. a.organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
2. b.lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
3. c.lembaga pemilihan luar negeri; dan https://jdih.bawaslu.go.id/
4. d.perwakilan negara sahabat di Indonesia.
(2)Selain pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 3

(1)Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
1. a.bersifat independen;
2. b.mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. c.teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
(2)Registrasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa akreditasi.
(3)Khusus pemantau Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
2. b.memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
3. c.memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU

Pasal 4

Akreditasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

a.pendaftaran;
b.penelitian administrasi; dan
c.akreditasi.

Pasal 5

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan 14 (empat belas) Hari sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara. https://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 6

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh pemantau Pemilu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan akreditasi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi pemantau Pemilu nasional, permohonan disampaikan kepada Bawaslu dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) provinsi;
2. b.bagi pemantau Pemilu daerah provinsi, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) kabupaten/kota; atau
3. c.bagi pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota.
(3)Pemantau Pemilu luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu dengan mengisi formulir permohonan yang diunduh dari laman resmi Bawaslu.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat kelengkapan administrasi yang terdiri atas:

a.profil organisasi/lembaga;
b.memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
c.nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga;
d.nama dan jumlah anggota pemantau Pemilu;
e.alokasi anggota pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah;
f.rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan
g.nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru.

Pasal 8

Khusus pemantau Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, selain menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus menyerahkan kelengkapan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a.untuk lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri dan lembaga pemilihan luar negeri harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
1. 1.surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan mengenai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain; dan https://jdih.bawaslu.go.id/
2. 2.visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
b.untuk perwakilan negara sahabat di Indonesia harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
1. 1.surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan mengenai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain;
2. 2.visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
3. 3.surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 9

(1)Pemantau Pemilu yang telah menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 menandatangani:
1. a.surat pernyataan independensi lembaga pemantau; dan
2. b.surat pernyataan mengenai sumber dana pemantau Pemilu.
(2)Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tanda terima pendaftaran pemantau Pemilu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pendaftarannya.

Pasal 10

(1)Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana Pemantauan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan
2. b.perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PEMILU

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PEMILU

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017