Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 203
Ringkasan
Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
#D d. lfry.: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 20Og tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undangl lndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaL lepilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor g ]frq .2012 tentang pemilihan Umum Aiggota Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan perwakilan Daerah]dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serintak; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang pemilihan Umum;- Mengingat: Pasal I ayat (2), pasal S ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal lg ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 228 Undang-Undang Dasar Negara Republii< Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII"AN RAIffAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM. BUKU.. . BUKU KESATU KETENTUAN UMUM
BAB II
Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu hanrs melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud ddam Pasal 2 d,an penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
d.berkepastian... o b. h. i. j. k. PRES IOEN REPUBLIK INOONESIA
proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien.
Pengahrran Penyelenggaraan pemilu bertujuan unhrk:
Pasal S Penyandang disabilitas yang . memenuhi syarat mempunyai IT:*p1tan ymF sama slUagai pemilih, sebigai calon "irggit" PPR: -sebagai calon_ anggota Dpo, sebagai cal&r presiden/fr.r.il Presiden, sebagai calon anggota DPRD, din sebagai penyelengs; Pemilu. BUKU PR E S IDEN BUKU KEDUA PEMELENGGARA PEMILU BAB I KPU Bagran Kesatu
BAB I
KPU terdiri atas:
C. KPPfI; dan
(1) (2) (3)
Wilayah kgrj-a KnU meliputi seluruh wilayah Negara Kesahran KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. D.fla1n menyelengganakan pemilu, KpU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugal dan wewenangnya, Bagian . . . PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA Bagian Kedua : Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan
(21 KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KpU Kabupa.ten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yahg bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. {lU, KPU Provinsi, dan KPU l(abupaten/Kota sebegaimana dimaksud pada ayat (l) bersifat tet"p. Dalam menjalankan tugasnya:
Ketentuan mengenai tata keda KpU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/ Kota diatur dengan peraturan KpU. Pasal l0 (l) Jumlah anggota:
(3) (4)
m - 1l - (2)
l Penetapan jumlah anggota KpU provinsi dan KpU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada lriteri. l"*f"fi penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. {_u3lah anggota KPU hovinsi dan jumlah anggota KpU Kabupaten/Kota sebageimana dimaksud pada-ayat (2) tercg!1m dalam Lampiran I yang merupakan Uagisul tiaa[ terpisahkan dari Undang-Undang ini. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, Ketua KPU, ketua KPU provinsi, dan ketua KpU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. _Seliap anggota KPU, anggota KpU provinsi, dan anggota KpU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KpU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhaiikan keterwakilan perempuan paling sedikit 3O% (tiga puluh persen). {abltan Ketua dan anggota KpU, ketua dan anggota KpU Provinsi, dan ketua dan anggota KpU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Masa jabatan keanggotaan KpU, KpU provinsi, KpU Kabupaten/Kota adalah selama S (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
Tetentuan mengenai tugas Ketua KpU sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Gdaku secara mutatis rn-utandis lgrhadap tugas ketua KpU provinsi dan ketua KpU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani peraturan KPU. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KpU, ketua KpU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/l{ota bertanggung jawab kepada rapat pleno. Bagian Ketige Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf I KPU
b. KPU bertugas:
merryusun tata kerja KpU, KpU provinsi, KpU Kabupaten/Kota, ppK, pps, Kpps, ppLN, dan KppsLN; menrusun Peraturan KpU unhrk setiap tahapan pemilu; mengoordinasit<an, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu; menerima daftar pemilih dari KpU provinsi; memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh iemerintah -d; menetapkannya sebog"i daftar pemilih; c. d. e, f. g, membuat . . . REPUELIK INDONESIA J. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyeraht<ainya kepada saksi Peserta pemilu dan BawaJlu; - mengumumkan calon anggota DpR, calon anggota DpD, dan Pasangan Calon terpilih seita membuat berita?caranya; menindaklanjuti dengan segera puhrsan Bawaslu atas temyan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu; menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KpU keiadi masyarakat; melakukan evaluasi dan _membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perahran perundan!-undangan.
KPU berwenang:
h. i. R E p u J.Tn= t,',?o=| * .,, o -L4- . menetapkan dan mengumumkan pgrolehan jumlah rcursi anggota DPR, anggota DPRD proviqsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota unhrk setiap partai politik pesirta pemilu Snggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ; membenttrk KPU Provinsi, KPU KabupatenfKota, dan ppLN; mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KpU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota ppLN; menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KpU provinsi, anggota KpU Kabupaten/Kota, anggota ppLN, anggota fFpSU.t, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatJcan terganggunya tahapan penyelenggaraan femilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; menetapkan kantor aliuntan publik unhrk mengaudit dana Ihmparrye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan melaksanakan wewenErng lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perunaang- undangan.
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan