Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 61
menetapkan pedoman pembentukan tim seleksi serta tata cara penyeleksian calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI.
BAB I
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
Pembentukan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip:
BAB II KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN
BAB II
Bagian Kedua Keanggotaan
(2)ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dengan usulan dari Panwaslu Kabupaten/Kota.
Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Bagian Ketiga Persyaratan
Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:
6
Syarat untuk menjadi calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah:
7
BAB III KEWENANGAN PEMBENTUKAN
BAB III
Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. BAB IV TIM SELEKSI
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan