DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dibutuhkan Pengawas Pemilihan Umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; Mengingat: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI. Pasal I Ketentuan Pasal dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2012 Umum tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4

(1)Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan masing- masing sebanyak 3 (tiga) orang.
(2)Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS.
(3)Dalam hal jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan berdasarkan pada sebaran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 1 (satu) TPS, PPL berjumlah 1 (satu) orang;
2. b.desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 2 (dua) TPS, PPL berjumlah 2 (dua) orang;
3. c.desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 3 (tiga) TPS, PPL berjumlah 3 (tiga) orang;
4. d.desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 4 (empat) TPS, PPL berjumlah 4 (empat) orang; atau
5. e.desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 5 (lima) atau lebih dari 5 (lima) TPS, PPL berjumlah 5 (lima) orang.
(4)Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan yang disesuaikan dengan kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dengan usulan dari Panwaslu Kabupaten/Kota.” Pasal II Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini dengan penempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Ttd MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 793

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dibutuhkan Pengawas Pemilihan Umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

(1)Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan masing- masing sebanyak 3 (tiga) orang.
(2)Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS.
(3)Dalam hal jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan berdasarkan pada sebaran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 1 (satu) TPS, PPL berjumlah 1 (satu) orang;
2. b.desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 2 (dua) TPS, PPL berjumlah 2 (dua) orang;
3. c.desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 3 (tiga) TPS, PPL berjumlah 3 (tiga) orang;
4. d.desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 4 (empat) TPS, PPL berjumlah 4 (empat) orang; atau
5. e.desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 5 (lima) atau lebih dari 5 (lima) TPS, PPL berjumlah 5 (lima) orang.
(4)Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan yang disesuaikan dengan kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dengan usulan dari Panwaslu Kabupaten/Kota.” Pasal II Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini dengan penempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Ttd MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 793

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015