DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1426), diubah sebagai berikut:

1.Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA RKDK
2.Di antara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Dalam melakukan pengawasan Dana Kampanye, Pengawas Pemilihan dapat mengakses data dan informasi terkait dengan laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 12B

(1)Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan RKDK.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
1. a.pasangan calon hanya memiliki 1 (satu) nomor RKDK atas nama pasangan calon yang telah didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. b.RKDK diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai calon sampai 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai;
3. c.pasangan calon melaporkan saldo dan sumber dana awal pembukaan rekening; dan
4. d.salinan RKDK menjadi dokumen persyaratan pencalonan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
2. b.pengawasan secara langsung.

Pasal 12C

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan terhadap rekening yang dikelola tim kampanye pasangan calon untuk menerima bantuan sumbangan dari masyarakat dilakukan dengan cara memastikan:

a.rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dipublikasikan melalui media massa cetak atau elektronik untuk mencari sumbangan;
b.rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dan berbeda dengan RKDK; dan
c.rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dimasukan ke dalam RKDK serta dilaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
1. 3.Ketentuan Pasal 28 dihapus. Pasal II Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA RKDK
2.Di antara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Dalam melakukan pengawasan Dana Kampanye, Pengawas Pemilihan dapat mengakses data dan informasi terkait dengan laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 12B

(1)Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan RKDK.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
1. a.pasangan calon hanya memiliki 1 (satu) nomor RKDK atas nama pasangan calon yang telah didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. b.RKDK diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai calon sampai 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai;
3. c.pasangan calon melaporkan saldo dan sumber dana awal pembukaan rekening; dan
4. d.salinan RKDK menjadi dokumen persyaratan pencalonan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
2. b.pengawasan secara langsung.

Pasal 12C

a.rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dipublikasikan melalui media massa cetak atau elektronik untuk mencari sumbangan;
b.rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dan berbeda dengan RKDK; dan
c.rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dimasukan ke dalam RKDK serta dilaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
1. 3.Ketentuan Pasal 28 dihapus. Pasal II Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.