Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. 3
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
4
Dalam pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi, Pengawas Pemilu berpedoman pada asas:
5 BAB II KEDUDUKAN DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan Memberikan Keterangan
BAB II
Bagian Kedua Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden
Bagian Ketiga Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pengawas Pemilu yang dapat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
6
BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGAWAS PEMILU DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN
BAB III
Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi memiliki tugas:
BAB IV TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN Bagian Kesatu Persiapan
BAB IV
7
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan