DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
11.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
12.KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
13.KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
14.Perselisihan Hasil Pemilu yang selanjutnya disingkat PHPU adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
15.Perselisihan Hasil Pemilihan yang selanjutnya disingkat PHP adalah perselisihan antara peserta Pemilihan dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
16.Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilu dan Pemilihan.
17.Pemohon adalah adalah pasangan calon dalam Pemilu dan Pemilihan.
18.Termohon adalah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Pengawas Pemilu berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam Permohonan yang sedang diperiksa.
(2)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan resmi lembaga Pengawas Pemilu secara tertulis.
(3)Selain keterangan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat memberikan keterangan secara lisan.

Pasal 3

(1)Bawaslu berwenang memberikan keterangan dalam persidangan PHPU.
(2)Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan dalam PHPU sesuai dengan yurisdiksinya berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.

Pasal 4

(1)Bawaslu Provinsi berwenang memberikan keterangan dalam PHP Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2)Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memberikan keterangan dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(3)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih oleh Bawaslu.
(4)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil alih oleh Bawaslu Provinsi.
(5)Pemberian keterangan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.

Pasal 5

(1)Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berintegritas;
2. b.netralitas;
3. c.profesionalitas;
4. d.memiliki soliditas;
5. e.tidak memiliki konflik kepentingan;
6. f.memiliki kemampuan berkomunikasi; dan
7. g.memiliki kinerja yang baik.
(2)Dalam hal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu mengambil alih pemberian keterangan dalam persidangan PHP.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN

Pasal 6

(1)Pengawas Pemilu wajib mendapatkan informasi mengenai pemberian keterangan persidangan PHPU dan PHP.
(2)Dalam mempersiapkan pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu:
1. a.menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan;
2. b.menyusun keterangan tertulis;
3. c.melakukan konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi; dan
4. d.melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3)Pengawas Pemilu memastikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS:
1. a.tidak memberikan keterangan; dan
2. b.tidak hadir dalam persidangan.
(4)Dalam hal Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, keterangan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota serta untuk keterangan Panwaslu LN disampaikan oleh Bawaslu.

Pasal 7

Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan memiliki kewajiban:

a.mematuhi kode etik penyelenggara Pemilu;
b.membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu; dan
c.mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 8

(1)Pengawas Pemilu dalam menyusun keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sesuai dengan:
1. a.pokok permohonan;
2. b.data hasil pengawasan;
3. c.putusan rapat pleno; dan
4. d.dokumen dan bukti.
(2)Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diparaf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota Pengawas Pemilu.

Pasal 9

(1)Bawaslu meminta salinan permohonan PHPU atau PHP yang telah diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
(2)Bawaslu segera menyampaikan salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1)Pengawas Pemilu menyiapkan dokumen pendukung keterangan yang akan disampaikan sebagai berikut:
1. a.berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;
2. b.berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
3. c.berita acara dan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan;
4. d.laporan hasil pengawasan;
5. e.data terkait penanganan pelanggaran dan sengketa proses serta tindaklanjutnya;
6. f.rekapitulasi data penanganan pelanggaran dan sengketa proses; dan
7. g.dokumen dan/atau data lainnya terkait hasil kinerja Pengawas Pemilu yang dapat disampaikan dalam persidangan.
(2)Dokumen dan data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan tertulis.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
11.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
12.KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
13.KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
14.Perselisihan Hasil Pemilu yang selanjutnya disingkat PHPU adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
15.Perselisihan Hasil Pemilihan yang selanjutnya disingkat PHP adalah perselisihan antara peserta Pemilihan dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
16.Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilu dan Pemilihan.
17.Pemohon adalah adalah pasangan calon dalam Pemilu dan Pemilihan.
18.Termohon adalah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Pengawas Pemilu berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam Permohonan yang sedang diperiksa.
(2)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan resmi lembaga Pengawas Pemilu secara tertulis.
(3)Selain keterangan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat memberikan keterangan secara lisan.

Pasal 3

(1)Bawaslu berwenang memberikan keterangan dalam persidangan PHPU.
(2)Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan dalam PHPU sesuai dengan yurisdiksinya berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.

Pasal 4

(1)Bawaslu Provinsi berwenang memberikan keterangan dalam PHP Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2)Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memberikan keterangan dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(3)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih oleh Bawaslu.
(4)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil alih oleh Bawaslu Provinsi.
(5)Pemberian keterangan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.

Pasal 5

(1)Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berintegritas;
2. b.netralitas;
3. c.profesionalitas;
4. d.memiliki soliditas;
5. e.tidak memiliki konflik kepentingan;
6. f.memiliki kemampuan berkomunikasi; dan
7. g.memiliki kinerja yang baik.
(2)Dalam hal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu mengambil alih pemberian keterangan dalam persidangan PHP.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN

Pasal 6

(1)Pengawas Pemilu wajib mendapatkan informasi mengenai pemberian keterangan persidangan PHPU dan PHP.
(2)Dalam mempersiapkan pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu:
1. a.menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan;
2. b.menyusun keterangan tertulis;
3. c.melakukan konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi; dan
4. d.melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3)Pengawas Pemilu memastikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS:
1. a.tidak memberikan keterangan; dan
2. b.tidak hadir dalam persidangan.
(4)Dalam hal Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, keterangan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota serta untuk keterangan Panwaslu LN disampaikan oleh Bawaslu.

Pasal 7

Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan memiliki kewajiban:

a.mematuhi kode etik penyelenggara Pemilu;
b.membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu; dan
c.mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 8

(1)Pengawas Pemilu dalam menyusun keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sesuai dengan:
1. a.pokok permohonan;
2. b.data hasil pengawasan;
3. c.putusan rapat pleno; dan
4. d.dokumen dan bukti.
(2)Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diparaf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota Pengawas Pemilu.

Pasal 9

(1)Bawaslu meminta salinan permohonan PHPU atau PHP yang telah diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
(2)Bawaslu segera menyampaikan salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1)Pengawas Pemilu menyiapkan dokumen pendukung keterangan yang akan disampaikan sebagai berikut:
1. a.berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;
2. b.berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
3. c.berita acara dan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan;
4. d.laporan hasil pengawasan;
5. e.data terkait penanganan pelanggaran dan sengketa proses serta tindaklanjutnya;
6. f.rekapitulasi data penanganan pelanggaran dan sengketa proses; dan
7. g.dokumen dan/atau data lainnya terkait hasil kinerja Pengawas Pemilu yang dapat disampaikan dalam persidangan.
(2)Dokumen dan data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan tertulis.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013