DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 2020, No.1412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewajiban kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Umum pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 2020, No.1412 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438); 2020, No.1412 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi.
5.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 2020, No.1412 badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
11.Pelanggaran Kinerja adalah perbuatan pengawas Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya.
12.Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu menjadi pedoman 2020, No.1412 bagi pengawas Pemilu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.
(2)Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bawaslu;
2. b.Bawaslu Provinsi;
3. c.Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. d.Panwaslu Kecamatan;
5. e.Panwaslu Kelurahan/Desa;
6. f.Panwaslu LN; dan
7. g.Pengawas TPS.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILU

Pasal 3

(1)Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk:
1. a.meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu;
2. b.mengawasi kinerja pengawas Pemilu; dan
3. c.menyelesaikan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu, pada penyelenggaraan Pengawasan.
(3)Hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi 2020, No.1412 dasar bagi pengawas Pemilu untuk memberikan:
1. a.sanksi; dan
2. b.penghargaan, kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 4

(1)Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dilakukan berdasarkan Putusan DKPP atau tindak lanjut dari Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu LN.
(3)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran kode etik pengawas Pemilu ad hoc terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.

Pasal 5

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS; 2020, No.1412
2. b.Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
3. c.Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
4. d.Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan
5. e.Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas TPS.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu; dan
2. b.kode perilaku Pengawas Pemilu.
(3)Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.
(4)Kode perilaku pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kode perilaku yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu dan wajib dipatuhi oleh pengawas Pemilu selama masa jabatannya.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)dilakukan dengan cara:
1. a.peningkatan kapasitas pengawas Pemilu;
2. b.pengawasan kinerja pengawas Pemilu; dan/atau
3. c.penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu. 2020, No.1412

Pasal 7

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.bimbingan teknis;
b.penyediaan wadah konsultasi;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
d.fasilitasi.

Pasal 8

(1)Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
(2)Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan; dan
2. b.pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.
(3)Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan Pemilu atau Pemilihan;
2. b.hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu; dan/atau
3. c.temuan, evaluasi, dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib dilakukan oleh Bawaslu, 2020, No.1412 Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
(2)Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.memberikan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;
2. b.memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan/atau
3. c.menyelesaikan persoalan hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas Pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan.
(3)Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pelaksanaan konsultasi oleh pengawas Pemilu kepada pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya yang dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.konsultasi dilakukan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas Pemilu untuk kepentingan pelaksanaan tugas Pengawasan; dan
2. b.hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dicatatkan dalam buku hasil konsultasi oleh pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya.
(4)Pelaksanaan konsultasi dalam penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan. 2020, No.1412
(2)Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengoordinasikan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu secara berjenjang.
(3)Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan pemilu atau Pemilihan;
2. b.hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan
3. c.temuan, evaluasi, dan/atau hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.
(4)Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pelatihan kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;
2. b.pelatihan mengenai penyelenggaraan Pengawasan;
3. c.pelatihan penguatan budaya kerja soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas; dan
4. d.pelatihan lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengawas Pemilu.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 2020, No.1412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewajiban kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Umum pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438); 2020, No.1412 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi.
5.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 2020, No.1412 badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
11.Pelanggaran Kinerja adalah perbuatan pengawas Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya.
12.Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu menjadi pedoman 2020, No.1412 bagi pengawas Pemilu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.
(2)Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bawaslu;
2. b.Bawaslu Provinsi;
3. c.Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. d.Panwaslu Kecamatan;
5. e.Panwaslu Kelurahan/Desa;
6. f.Panwaslu LN; dan
7. g.Pengawas TPS.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILU

Pasal 3

(1)Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk:
1. a.meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu;
2. b.mengawasi kinerja pengawas Pemilu; dan
3. c.menyelesaikan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu, pada penyelenggaraan Pengawasan.
(3)Hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi 2020, No.1412 dasar bagi pengawas Pemilu untuk memberikan:
1. a.sanksi; dan
2. b.penghargaan, kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 4

(1)Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dilakukan berdasarkan Putusan DKPP atau tindak lanjut dari Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu LN.
(3)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran kode etik pengawas Pemilu ad hoc terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.

Pasal 5

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS; 2020, No.1412
2. b.Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
3. c.Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
4. d.Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan
5. e.Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas TPS.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu; dan
2. b.kode perilaku Pengawas Pemilu.
(3)Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.
(4)Kode perilaku pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kode perilaku yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu dan wajib dipatuhi oleh pengawas Pemilu selama masa jabatannya.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)dilakukan dengan cara:
1. a.peningkatan kapasitas pengawas Pemilu;
2. b.pengawasan kinerja pengawas Pemilu; dan/atau
3. c.penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu. 2020, No.1412

Pasal 7

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.bimbingan teknis;
b.penyediaan wadah konsultasi;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
d.fasilitasi.

Pasal 8

(1)Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
(2)Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan; dan
2. b.pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.
(3)Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan Pemilu atau Pemilihan;
2. b.hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu; dan/atau
3. c.temuan, evaluasi, dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib dilakukan oleh Bawaslu, 2020, No.1412 Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
(2)Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.memberikan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;
2. b.memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan/atau
3. c.menyelesaikan persoalan hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas Pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan.
(3)Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pelaksanaan konsultasi oleh pengawas Pemilu kepada pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya yang dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.konsultasi dilakukan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas Pemilu untuk kepentingan pelaksanaan tugas Pengawasan; dan
2. b.hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dicatatkan dalam buku hasil konsultasi oleh pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya.
(4)Pelaksanaan konsultasi dalam penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan. 2020, No.1412
(2)Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengoordinasikan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu secara berjenjang.
(3)Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan pemilu atau Pemilihan;
2. b.hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan
3. c.temuan, evaluasi, dan/atau hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.
(4)Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pelatihan kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;
2. b.pelatihan mengenai penyelenggaraan Pengawasan;
3. c.pelatihan penguatan budaya kerja soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas; dan
4. d.pelatihan lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengawas Pemilu.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020