Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 36
Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pengawasan Pemilihan umum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum, dan penetapan partai politik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN ATAS PENDAFTARAN, VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
3
Pengawasan pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berpedoman kepada asas:
5 BAB II PELAKSANA DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN Bagian Kesatu Pelaksana
BAB II
Pengawasan dan wilayah pengawasan pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan oleh:
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengawasan Paragraf 1 Bawaslu
Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah:
Paragraf 2 Bawaslu Provinsi
Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi adalah 6 Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi atas kesesuaian antara kelengkapan persyaratan administrasi dengan faktanya. Paragraf 3 Panwaslu Kabupaten/Kota
Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas kesesuaian antara kelengkapan persyaratan administrasi dengan faktanya. Paragraf 4 Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan
Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan adalah Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas kesesuaian antara kelengkapan persyaratan administrasi dengan faktanya di tingkat kecamatan dan desa atau nama lain/kelurahan. BAB III POTENSI KERAWANAN, FOKUS, DAN STRATEGI PENGAWASAN Bagian Kesatu Potensi Kerawanan Paragraf 1 Pendaftaran
BAB III
Potensi kerawanan dalam pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu meliputi:
Paragraf 2 Verifikasi Administrasi
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan