DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi.
7.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
8.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
9.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
10.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
12.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Verifikasi adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
14.Temuan adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 2

Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berpedoman kepada prinsip:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.berkepastian hukum;
e.tertib;
f.terbuka;
g.proporsional;
h.profesional;
i.akuntabel;
j.efektif;
k.efisien; dan
l.integritas.

Pasal 3

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengawas Pemilu memastikan Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memastikan:
1. a.pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu;
3. c.keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu, untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu; dan
4. d.Partai Politik calon Peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan disamakan dengan semua tahapan yang diatur dalam ketentuan mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Peserta Pemilu meliputi:

a.pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU;
b.pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU, dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan;
c.pengumuman hasil Verifikasi; dan
d.penetapan Peserta Pemilu.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Pasal 7

(1)Pengawasan proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dilaksanakan melalui pencegahan dan penindakan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung.
(3)Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tepat atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 8

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:

a.melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang menitikberatkan pada pemahaman dan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan;
b.melakukan sosialisasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan mengenai peraturan perundang-undangan Pemilu, termasuk pola pengawasan;
c.melakukan sosialisasi kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu mengenai aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
d.melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pengawasan;
e.melakukan koordinasi dengan menyampaikan peringatan dini identifikasi dan peta potensi kerawanan pelanggaran Pemilu kepada KPU dan jajarannya serta pemangku kepentingan;
f.melakukan publikasi melalui media massa terkait indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
g.melakukan sosialisasi langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada semua pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
h.menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan
i.melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 9

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu meliputi:

a.ketepatan waktu pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran Partai Politik calon Peserta pemilu dilakukan selama 14 (empat belas) hari dengan jadwal:
1. 1.hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
2. 2.hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat;
b.keterpenuhan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi:
1. 1.berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;
2. 2.memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
3. 3.memiliki kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
4. 4.memiliki kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. 5.menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6. 6.memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan;
7. 7.memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
8. 8.mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
9. 9.menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;
c.kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran yang terkait dengan:
1. 1.salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. 2.surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat dan kantor tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, povinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. 3.surat keputusan pengurus Partai Politik mengenai kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
4. 4.surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
5. 5.surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
6. 6.surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
7. 7.surat keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dari camat atau lurah/kepala desa atau sebutan lain, dilampiri dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa keberadaan kantor tetap dipergunakan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu;
8. 8.surat keterangan mengenai pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. 9.salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
10. 10.salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik; dan
11. 11.nama dan tanda gambar Partai Politik ukuran 10x10 (sepuluh kali sepuluh) centimeter berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
d.pengawasan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud huruf b angka 8 dilarang sama dengan:
1. 1.bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
2. 2.lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
3. 3.nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
4. 4.nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
5. 5.nama atau gambar seseorang; atau
6. 6.sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.

Pasal 10

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan cara:

a.mendapatkan salinan dokumen persyaratan dan akses ke dalam sistem informasi Partai Politik; dan
b.memeriksa kesesuaian data salinan dokumen yang dimasukkan ke dalam sistem informasi Partai Politik dengan dokumen persyaratan yang diserahkan Partai Politik calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi.
7.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
8.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
9.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
10.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
12.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Verifikasi adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
14.Temuan adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 2

Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berpedoman kepada prinsip:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.berkepastian hukum;
e.tertib;
f.terbuka;
g.proporsional;
h.profesional;
i.akuntabel;
j.efektif;
k.efisien; dan
l.integritas.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memastikan:
1. a.pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu;
3. c.keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu, untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu; dan
4. d.Partai Politik calon Peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan disamakan dengan semua tahapan yang diatur dalam ketentuan mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Peserta Pemilu meliputi:

a.pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU;
b.pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU, dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan;
c.pengumuman hasil Verifikasi; dan
d.penetapan Peserta Pemilu.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Pasal 7

(1)Pengawasan proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dilaksanakan melalui pencegahan dan penindakan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung.
(3)Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tepat atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 8

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:

a.melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang menitikberatkan pada pemahaman dan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan;
b.melakukan sosialisasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan mengenai peraturan perundang-undangan Pemilu, termasuk pola pengawasan;
c.melakukan sosialisasi kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu mengenai aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
d.melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pengawasan;
e.melakukan koordinasi dengan menyampaikan peringatan dini identifikasi dan peta potensi kerawanan pelanggaran Pemilu kepada KPU dan jajarannya serta pemangku kepentingan;
f.melakukan publikasi melalui media massa terkait indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
g.melakukan sosialisasi langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada semua pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
h.menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan
i.melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 9

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu meliputi:

a.ketepatan waktu pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran Partai Politik calon Peserta pemilu dilakukan selama 14 (empat belas) hari dengan jadwal:
1. 1.hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
2. 2.hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat;
b.keterpenuhan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi:
1. 1.berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;
2. 2.memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
3. 3.memiliki kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
4. 4.memiliki kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. 5.menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6. 6.memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan;
7. 7.memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
8. 8.mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
9. 9.menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;
c.kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran yang terkait dengan:
1. 1.salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. 2.surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat dan kantor tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, povinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. 3.surat keputusan pengurus Partai Politik mengenai kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
4. 4.surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
5. 5.surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
6. 6.surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
7. 7.surat keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dari camat atau lurah/kepala desa atau sebutan lain, dilampiri dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa keberadaan kantor tetap dipergunakan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu;
8. 8.surat keterangan mengenai pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. 9.salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
10. 10.salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik; dan
11. 11.nama dan tanda gambar Partai Politik ukuran 10x10 (sepuluh kali sepuluh) centimeter berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
d.pengawasan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud huruf b angka 8 dilarang sama dengan:
1. 1.bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
2. 2.lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
3. 3.nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
4. 4.nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
5. 5.nama atau gambar seseorang; atau
6. 6.sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.

Pasal 10

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan cara:

a.mendapatkan salinan dokumen persyaratan dan akses ke dalam sistem informasi Partai Politik; dan
b.memeriksa kesesuaian data salinan dokumen yang dimasukkan ke dalam sistem informasi Partai Politik dengan dokumen persyaratan yang diserahkan Partai Politik calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran.