DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
11.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
12.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
13.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
14.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
15.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
16.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
17.Daftar Calon Sementara yang selanjutnya disingkat DCS adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
18.Daftar Calon Tetap yang selanjutnya disingkat DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
19.Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu anggota DPD dan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD yang bersifat formil.
20.Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD yang bersifat materiil.
21.Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD.
22.Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan verifikasi syarat bakal calon anggota DPD.
23.Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dengan surat mandat, sebagai penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk keperluan penyerahan dukungan, Penelitian Administrasi dukungan, Verifikasi Faktual dukungan, rekapitulasi hasil verifikasi dukungan, pendaftaran calon, Penelitian Administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, dan penetapan calon Peserta Pemilu anggota DPD.
24.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:
1. a.syarat dukungan yang terdiri atas:
  1. 1.penyerahan syarat dukungan;
  2. 2.verifikasi syarat dan sebaran dukungan;
  3. 3.perbaikan syarat dukungan;
  4. 4.Verifikasi Faktual syarat dukungan; dan
  5. 5.rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual;
2. b.pencalonan yang terdiri atas:
  1. 1.pendaftaran calon;
  2. 2.verifikasi syarat calon dan pencalonan;
  3. 3.perbaikan syarat dukungan calon;
  4. 4.Verifikasi Faktual syarat dukungan calon;
  5. 5.rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual;
  6. 6.penetapan DCS; dan
  7. 7.penetapan DCT.
(2)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat sebelum penetapan DCT.

Pasal 3

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk memastikan:

a.kebenaran, ketepatan, dan keabsahan syarat dukungan calon dan proses pencalonan;
b.transparansi proses penyusunan DCS dan DCT; dan
c.kemudahan masyarakat dan peserta Pemilu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS dan DCT.

Pasal 4

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

a.pengawasan langsung proses pencalonan;
b.sosialisasi;
c.penyampaian peringatan dini;
d.penyampaian himbauan;
e.pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan;
f.penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan;
g.penyampaian rekomendasi; dan
h.tindak lanjut dugaan pelanggaran.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan terhadap:
1. a.jumlah kursi anggota DPD untuk setiap daerah provinsi berjumlah 4 (empat) kursi;
2. b.dukungan pemilih perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu; dan
3. c.Verifikasi Faktual terhadap dukungan Pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat di setiap daerah kabupaten/kota.
(2)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu memastikan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan syarat dukungan dan pencalonan.

Pasal 6

(1)Bawaslu melakukan pengawasan penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU.
(2)Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dalam proses:
1. a.penerimaan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD yang berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
2. b.Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. c.pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap daerah kabupaten/kota hasil Penelitian Administrasi pada daerah provinsi yang bersangkutan.
(3)Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses:
1. a.penerimaan dokumen hasil Penelitian Administrasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  1. 1.daftar nama dan identitas pendukung, jumlah sampel dan nama sampel pendukung melalui SIPPP; dan
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
2. b.Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alamat pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
3. c.Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung.

BAB III

PENGAWASAN PERSYARATAN DUKUNGAN CALON

Pasal 7

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan persyaratan dukungan calon dengan memastikan:

a.ketepatan waktu penyerahan persyaratan dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
b.persyaratan dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.daerah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
2. 2.daerah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
3. 3.daerah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
4. 4.daerah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
5. 5.daerah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih;
c.dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan;
d.persyaratan daftar dukungan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektonik atau Surat Keterangan setiap pendukung;
e.dukungan diberikan oleh 1 (satu) orang Pemilih kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD; dan
f.calon peserta Pemilu anggota DPD tidak melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan dalam pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dan pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.

Pasal 8

Pengawas Pemilu memastikan KPU melakukan pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih jika ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh Perseorangan Calon Peserta Pemilu anggota DPD.

BAB IV

PENGAWASAN PENYERAHAN DUKUNGAN

Pasal 9

Dalam melakukan pengawasan penyerahan dokumen, Bawaslu Provinsi memastikan:

a.KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
b.pengumuman jadwal penyerahan dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh;
c.pengumuman jadwal penyerahan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari;
d.pengumuman jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD mencantumkan:
1. 1.keputusan KPU tentang jumlah penduduk, Pemilih dan daerah kabupaten/kota pada setiap daerah provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD;
2. 2.tempat penyerahan dukungan; dan
3. 3.waktu penyerahan dukungan;
e.perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP;
f.pemasukan daftar dukungan ke dalam SIPPP, dilakukan setelah berakhirnya masa pengumuman sampai dengan sebelum dimulainya masa penyerahan dukungan;
g.perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan melampirkan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebelum pendaftaran calon anggota DPD;
h.penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman penyerahan dukungan;
i.penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dilakukan sesuai dengan jadwal;
j.KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k.KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi perbaikan data naskah asli elektronik dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD jika pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan tidak memenuhi ketentuan yang diatur.

BAB V

PENGAWASAN PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Pasal 10

(1)Pengawas Pemilu mengawasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD.
(2)Persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.Penelitian Administrasi; dan
2. b.Verifikasi Faktual.

Pasal 11

Dalam melakukan pengawasan Penelitian Administrasi, Pengawas Pemilu memastikan:

a.KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap jumlah minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dan persebarannya;
b.KPU Provinsi/KIP Aceh mencoret dukungan dan menyatakan tidak memenuhi syarat bagi dukungan yang tidak sesuai;
c.KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap dukungan ganda dan dukungan yang tidak memenuhi syarat yang telah dimasukkan dalam SIPPP;
d.dukungan hanya dihitung 1 (satu) jika ditemukan dukungan ganda yang memiliki kesamaan nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap; dan
e.KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan daftar dukungan yang tidak memenuhi syarat kepada calon Peserta Pemilu anggota DPD atau Petugas Penghubung untuk memperoleh penjelasan disertai bukti.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
11.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
12.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
13.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
14.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
15.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
16.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
17.Daftar Calon Sementara yang selanjutnya disingkat DCS adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
18.Daftar Calon Tetap yang selanjutnya disingkat DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
19.Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu anggota DPD dan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD yang bersifat formil.
20.Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD yang bersifat materiil.
21.Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD.
22.Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan verifikasi syarat bakal calon anggota DPD.
23.Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dengan surat mandat, sebagai penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk keperluan penyerahan dukungan, Penelitian Administrasi dukungan, Verifikasi Faktual dukungan, rekapitulasi hasil verifikasi dukungan, pendaftaran calon, Penelitian Administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, dan penetapan calon Peserta Pemilu anggota DPD.
24.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:
1. a.syarat dukungan yang terdiri atas:
  1. 1.penyerahan syarat dukungan;
  2. 2.verifikasi syarat dan sebaran dukungan;
  3. 3.perbaikan syarat dukungan;
  4. 4.Verifikasi Faktual syarat dukungan; dan
  5. 5.rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual;
2. b.pencalonan yang terdiri atas:
  1. 1.pendaftaran calon;
  2. 2.verifikasi syarat calon dan pencalonan;
  3. 3.perbaikan syarat dukungan calon;
  4. 4.Verifikasi Faktual syarat dukungan calon;
  5. 5.rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual;
  6. 6.penetapan DCS; dan
  7. 7.penetapan DCT.
(2)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat sebelum penetapan DCT.

Pasal 3

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk memastikan:

a.kebenaran, ketepatan, dan keabsahan syarat dukungan calon dan proses pencalonan;
b.transparansi proses penyusunan DCS dan DCT; dan
c.kemudahan masyarakat dan peserta Pemilu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS dan DCT.

Pasal 4

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

a.pengawasan langsung proses pencalonan;
b.sosialisasi;
c.penyampaian peringatan dini;
d.penyampaian himbauan;
e.pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan;
f.penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan;
g.penyampaian rekomendasi; dan
h.tindak lanjut dugaan pelanggaran.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan terhadap:
1. a.jumlah kursi anggota DPD untuk setiap daerah provinsi berjumlah 4 (empat) kursi;
2. b.dukungan pemilih perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu; dan
3. c.Verifikasi Faktual terhadap dukungan Pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat di setiap daerah kabupaten/kota.
(2)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu memastikan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan syarat dukungan dan pencalonan.

Pasal 6

(1)Bawaslu melakukan pengawasan penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU.
(2)Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dalam proses:
1. a.penerimaan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD yang berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
2. b.Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. c.pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap daerah kabupaten/kota hasil Penelitian Administrasi pada daerah provinsi yang bersangkutan.
(3)Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses:
1. a.penerimaan dokumen hasil Penelitian Administrasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  1. 1.daftar nama dan identitas pendukung, jumlah sampel dan nama sampel pendukung melalui SIPPP; dan
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
2. b.Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alamat pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
3. c.Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung.

BAB III

PENGAWASAN PERSYARATAN DUKUNGAN CALON

Pasal 7

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan persyaratan dukungan calon dengan memastikan:

a.ketepatan waktu penyerahan persyaratan dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
b.persyaratan dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.daerah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
2. 2.daerah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
3. 3.daerah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
4. 4.daerah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
5. 5.daerah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih;
c.dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan;
d.persyaratan daftar dukungan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektonik atau Surat Keterangan setiap pendukung;
e.dukungan diberikan oleh 1 (satu) orang Pemilih kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD; dan
f.calon peserta Pemilu anggota DPD tidak melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan dalam pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dan pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.

Pasal 8

BAB IV

PENGAWASAN PENYERAHAN DUKUNGAN

Pasal 9

Dalam melakukan pengawasan penyerahan dokumen, Bawaslu Provinsi memastikan:

a.KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
b.pengumuman jadwal penyerahan dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh;
c.pengumuman jadwal penyerahan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari;
d.pengumuman jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD mencantumkan:
1. 1.keputusan KPU tentang jumlah penduduk, Pemilih dan daerah kabupaten/kota pada setiap daerah provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD;
2. 2.tempat penyerahan dukungan; dan
3. 3.waktu penyerahan dukungan;
e.perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP;
f.pemasukan daftar dukungan ke dalam SIPPP, dilakukan setelah berakhirnya masa pengumuman sampai dengan sebelum dimulainya masa penyerahan dukungan;
g.perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan melampirkan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebelum pendaftaran calon anggota DPD;
h.penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman penyerahan dukungan;
i.penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dilakukan sesuai dengan jadwal;
j.KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k.KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi perbaikan data naskah asli elektronik dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD jika pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan tidak memenuhi ketentuan yang diatur.

BAB V

PENGAWASAN PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Pasal 10

(1)Pengawas Pemilu mengawasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD.
(2)Persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.Penelitian Administrasi; dan
2. b.Verifikasi Faktual.

Pasal 11

Dalam melakukan pengawasan Penelitian Administrasi, Pengawas Pemilu memastikan:

a.KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap jumlah minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dan persebarannya;
b.KPU Provinsi/KIP Aceh mencoret dukungan dan menyatakan tidak memenuhi syarat bagi dukungan yang tidak sesuai;
c.KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap dukungan ganda dan dukungan yang tidak memenuhi syarat yang telah dimasukkan dalam SIPPP;
d.dukungan hanya dihitung 1 (satu) jika ditemukan dukungan ganda yang memiliki kesamaan nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap; dan
e.KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan daftar dukungan yang tidak memenuhi syarat kepada calon Peserta Pemilu anggota DPD atau Petugas Penghubung untuk memperoleh penjelasan disertai bukti.