DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); https://jdih.bawaslu.go.id/
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
3.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
5.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang https://jdih.bawaslu.go.id/ mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
7.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.
8.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
9.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
10.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
11.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi, termasuk Komisi Independen Pemilu Provinsi Aceh.
12.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, termasuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.
13.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
14.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu presiden dan wakil presiden.
15.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
17.Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan dan dokumen bakal calon sebagai pemenuhan persyaratan calon perseorangan menjadi Peserta Pemilu anggota DPD. https://jdih.bawaslu.go.id/
18.Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD.
19.Daftar Calon Sementara Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPD adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
20.Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
21.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
22.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23.Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
24.Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
25.Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
26.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
27.Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh bakal calon anggota DPD sebagai penghubung antara bakal calon anggota DPD dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
28.Hari adalah hari kalender. https://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 2

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:
1. a.persyaratan dukungan minimal Pemilih; dan
2. b.pendaftaran persyaratan calon.
(2)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan terhadap:
1. a.penggunaan Silon dalam pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD; dan
2. b.masukan dan tanggapan masyarakat mulai dari DCS Anggota DPD diumumkan oleh KPU sampai dengan sebelum penetapan DCT Anggota DPD.
(3)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan akses Silon dari KPU dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a meliputi tahapan:
1. a.penyerahan;
2. b.verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan
3. c.penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
(2)Selain pengawasan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan juga dilakukan terhadap penetapan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan.

Pasal 5

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi tahapan:

a.persiapan dan pelaksanaan pendaftaran persyaratan calon;
b.Verifikasi Administrasi terhadap persyaratan calon dan dokumen kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD;
c.penetapan DCS Anggota DPD; dan
d.penetapan DCT Anggota DPD. https://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 6

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 terdiri atas:
1. a.tata cara pengawasan; dan
2. b.objek pengawasan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengawasan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
1. a.kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing dan/atau bakal calon anggota DPD atas prosedur tahapan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.kesesuaian tindakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing dan/atau bakal calon anggota DPD dalam tahapan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD dengan prinsip penyelenggaraan tahapan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Ketua Bawaslu menetapkan petunjuk teknis, alat kerja pengawasan, dan/atau standar operasional prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dengan Keputusan Bawaslu.
(5)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam tahapan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilakukan untuk memastikan:

a.ketepatan prosedur yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
b.perseorangan yang mendaftar dalam Pemilu anggota DPD mendapatkan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara dalam setiap tahapan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing; https://jdih.bawaslu.go.id/
c.setiap provinsi yang merupakan daerah pemilihan anggota DPD memiliki jumlah kursi sebanyak 4 (empat) kursi;
d.kebenaran, ketepatan, dan keabsahan persyaratan dukungan minimal Pemilih dan dokumen kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD;
e.transparansi dan akuntabilitas KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan setiap tahapan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD;
f.kemudahan masyarakat dan Peserta Pemilu dalam menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap penetapan DCS Anggota DPD; dan
g.tindak lanjut KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing terhadap masukan dan tanggapan terhadap penetapan DCS Anggota DPD.

Pasal 8

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD dengan cara memastikan:
1. a.penghitungan persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD didasarkan pada:
  1. 1.daftar Pemilih tetap pada Pemilu terakhir; atau
  2. 2.daftar Pemilih tetap pada Pemilihan terakhir;
2. b.penghitungan sebaran persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD didasarkan pada data jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
3. c.persyaratan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
  2. 2.provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
  3. 3.provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 https://jdih.bawaslu.go.id/ (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
  4. 4.provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
  5. 5.provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
4. d.dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
5. e.Pemilih yang memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, dan huruf d memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. 1.berdomisili di daerah pemilihan bakal calon anggota DPD yang didukung, dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya dan dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau fotokopi KK yang bersangkutan; dan
  2. 2.bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. f.seorang pendukung bakal calon anggota DPD hanya memberikan dukungan kepada 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD dan tidak melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu; dan
7. g.dukungan yang diberikan seorang pendukung kepada lebih dari 1 (satu) calon anggota DPD dinyatakan batal.
(2)Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 https://jdih.bawaslu.go.id/ (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.
(3)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih dengan cara memastikan:

a.jadwal penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih bagi bakal calon anggota DPD diumumkan oleh KPU dan/atau KPU Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebelum masa penyerahan dukungan minimal Pemilih dan dilakukan melalui laman dan media sosial KPU dan/atau KPU Provinsi yang memuat:
1. 1.keputusan KPU tentang dukungan minimal Pemilih dan sebaran di setiap provinsi;
2. 2.tempat penyerahan dukungan;
3. 3.waktu penyerahan dukungan; dan
4. 4.daftar dokumen yang diserahkan;
b.mendapatkan salinan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih berupa:
1. 1.surat penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
2. 2.surat pernyataan yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai yang menyatakan: a) memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran; dan b) data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
3. 3.daftar pendukung bakal calon anggota DPD; dan
4. 4.fotokopi KTP-el atau fotokopi KK pendukung;
c.setiap bakal calon anggota DPD memiliki perlakuan dan kesempatan yang adil dan setara dalam pengunggahan persyaratan dukungan minimal Pemilih ke dalam Silon dan/atau penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
d.penerimaan persyaratan dukungan minimal Pemilih dilakukan oleh KPU melalui KPU Provinsi dengan ketentuan: https://jdih.bawaslu.go.id/
1. 1.penerimaan persyaratan dukungan minimal Pemilih dilakukan pada masa penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih; dan
2. 2.waktu penerimaan persyaratan dukungan minimal Pemilih dilaksanakan pada: a) pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b) pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat khusus untuk waktu penerimaan di hari terakhir;
e.KPU Provinsi tetap melanjutkan pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih sampai dengan seluruh proses selesai apabila terdapat kondisi pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2 huruf b);
f.penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih dilakukan oleh bakal calon anggota DPD;
g.penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih diwakili oleh Petugas Penghubung dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir dengan menyertakan surat kuasa;
h.pelayanan dan penerimaan dilakukan oleh KPU Provinsi terhadap bakal calon anggota DPD yang telah mengunggah data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih;
i.pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih yang diserahkan bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Provinsi meliputi:
1. 1.waktu penyerahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
2. 2.kelengkapan naskah asli bentuk fisik dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih;
3. 3.surat penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih yang terdiri atas: a) kesesuaian nama dan nomor induk kependudukan pada isian profil bakal calon anggota DPD pada Silon; b) surat penyerahan ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD; dan c) kesesuaian dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih yang diunggah di Silon; dan
4. 4.surat pernyataan persyaratan dukungan minimal Pemilih yang terdiri atas: a) kesesuaian dengan format surat pernyataan yang dihasilkan dari Silon; b) surat pernyataan ditandatangani bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; c) kesesuaian dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih yang diunggah di Silon; dan d) rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah di Silon; https://jdih.bawaslu.go.id/
j.proses pemeriksaan persyaratan dukungan minimal Pemilih tetap dilanjutkan oleh KPU Provinsi sampai dengan seluruh proses diselesaikan apabila terdapat kondisi pemeriksaan persyaratan dukungan minimal Pemilih melewati waktu penerimaan pada Hari terakhir;
k.status penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih dinyatakan diterima jika memenuhi kriteria:
1. 1.data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik yang telah diserahkan bakal calon anggota DPD lengkap dan berkesesuaian; dan
2. 2.memenuhi syarat jumlah minimal dukungan Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c;
l.KPU Provinsi memberikan tanda terima dan berita acara penerimaan lengkap kepada bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung terhadap status penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf k;
m.KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian dan kesempatan kepada bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung untuk melakukan dan menyerahkan perbaikan terhadap persyaratan dukungan minimal Pemilih yang telah diserahkan jika:
1. 1.data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik yang telah diserahkan bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung tidak lengkap dan/atau tidak berkesesuaian; dan/atau
2. 2.syarat jumlah minimal dukungan Pemilih dan sebaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c;
n.perbaikan persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf m diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih;
o.KPU Provinsi melakukan pelayanan dan pemeriksaan terhadap perbaikan persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD selama masa penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih;
p.KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian persyaratan dukungan minimal Pemilih apabila perbaikan persyaratan dukungan minimal Pemilih yang dilakukan dan diserahkan oleh bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung:
1. 1.melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf n; dan
2. 2.tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf k; dan
q.mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan minimal Pemilih yang disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi. https://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 10

(1)Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Verifikasi Administrasi; dan
2. b.Verifikasi Faktual.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…