DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010

Nomor: 2
Tahun: 2010
Ditetapkan: 24 September 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dipandang perlu pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan sebelum tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimulai;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d.bahwa pembentukan pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahapan pertama pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah 2 agar tujuan pengawasan pemilihan umum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien;
e.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum 3 Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Untuk pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Kada yang tahapan Pemilu Kada-nya dimulai pada tahun 2010 berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 4

a.Bawaslu melakukan pengangkatan Panwaslu Provinsi untuk Pemilu Kada Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Provinsi pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang anggota Panwaslu Provinsi tersebut tersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
2. 2.Dalam hal terdapat Panwaslu Provinsi pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada tanggal huruf a angka 1 yang tidak tersedia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Provinsi, maka Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan.
b.Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang anggota Panwaslu Kabupaten/Kota tersebut bersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
2. 2.Dalam hal terdapat anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 yang tidak bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, maka Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan;
3. 3.Dalam hal tidak tersedia calon dari Panwaslu Kecamatan yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan bahwa penjaringan calon dilakukan dengan membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota atau meminta usulan nama-nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh agama di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
c.Dalam hal Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Bawaslu memberikan mandat kepada Panwaslu Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota; 5
2. 2.Mekanisme pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota sama dengan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi.
d.Bawaslu melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
2. 2.Dalam hal terdapat Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 yang tidak bersedia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan;
3. 3.Dalam hal tidak tersedia calon dari Panwaslu Kecamatan yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, Bawaslu melakukan pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan bahwa penjaringan calon dilakukan dengan membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota atau meminta usulan nama-nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh agama di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
e.Dalam hal Pemilu Kada Kabupaten/Kota memasuki tahapan akhir sementara Pemilu Kada Provinsi memasuki tahapan awal Pemilu Kada Provinsi yang waktunya bersamaan, maka anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi.
f.Dalam hal Pemilu Kada Provinsinya bersamaan dengan tahapan awal Pemilu Kada Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
g.Dalam hal tahapan akhir Pemilu Kada Kabupaten/Kota berdekatan waktunya dengan tahapan awal Pemilu Kada Provinsi paling lama 2 (dua) bulan, maka Panwaslu Kada Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Panwaslu Kada Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.
h.Dalam hal Pemilu Kada Provinsinya berdekatan waktunya dengan tahapan awal Pemilu Kada Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota. 6
i.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h juga berlaku bagi anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan pada wilayah yang bersangkutan.
j.Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. 1.Panwaslu Kabupaten/Kota menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Kada Provinsi dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
2. 2.Dalam hal terdapat Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 yang tidak bersedia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan, maka Panwaslu Kabupaten/Kota dapat merekrut Pengawas Pemilu Lapangan dari Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang memiliki kinerja baik sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat.
3. 3.Dalam hal tidak tersedia calon dari Pengawas Pemilu Lapangan yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2 Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengangkatan Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan bahwa penjaringan calon dilakukan dengan membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan atau meminta usulan nama- nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh agama di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
k.Panwaslu Kecamatan melakukan pengangkatan anggota Pengawas Pemilu Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Panwaslu Kecamatan menetapkan anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai Pengawas Pemilu Lapangan pada pemilu kada provinsi dan/atau pemilu kada kabupaten/kota sepanjang masih memenuhi syarat.
2. 2.Dalam hal Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 tidak bersedia atau tidak memenuhi syarat atau telah diangkat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, maka Panwaslu Kecamatan memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) calon potensial sebagai Pengawas Pemilu Lapangan.
3. 3.Calon Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 2 diperoleh dengan meminta sebanyak 3 (tiga) nama calon potensial dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau sebutan lainnya, untuk dipilih dan ditetapkan salah satu di antaranya menjadi anggota Pengawas Pemilu Lapangan.
4. 4.Dalam hal tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama atau sebutan lainnya tidak dapat memberikan 3 (tiga) nama sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 3, maka untuk mengisi kekurangan calon tersebut Panwaslu Kecamatan menetapkan secara langsung orang yang dinilai layak dan memenuhi syarat. 7 Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2010 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, Ttd. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 467

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dipandang perlu pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan sebelum tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimulai;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d.bahwa pembentukan pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahapan pertama pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah 2 agar tujuan pengawasan pemilihan umum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien;
e.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum 3 Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

a.Bawaslu melakukan pengangkatan Panwaslu Provinsi untuk Pemilu Kada Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Provinsi pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang anggota Panwaslu Provinsi tersebut tersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
2. 2.Dalam hal terdapat Panwaslu Provinsi pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada tanggal huruf a angka 1 yang tidak tersedia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Provinsi, maka Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan.
b.Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang anggota Panwaslu Kabupaten/Kota tersebut bersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
2. 2.Dalam hal terdapat anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 yang tidak bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, maka Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan;
3. 3.Dalam hal tidak tersedia calon dari Panwaslu Kecamatan yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan bahwa penjaringan calon dilakukan dengan membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota atau meminta usulan nama-nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh agama di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
c.Dalam hal Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Bawaslu memberikan mandat kepada Panwaslu Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota; 5
2. 2.Mekanisme pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota sama dengan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi.
d.Bawaslu melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
2. 2.Dalam hal terdapat Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 yang tidak bersedia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan;
3. 3.Dalam hal tidak tersedia calon dari Panwaslu Kecamatan yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, Bawaslu melakukan pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan bahwa penjaringan calon dilakukan dengan membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota atau meminta usulan nama-nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh agama di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
e.Dalam hal Pemilu Kada Kabupaten/Kota memasuki tahapan akhir sementara Pemilu Kada Provinsi memasuki tahapan awal Pemilu Kada Provinsi yang waktunya bersamaan, maka anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi.
f.Dalam hal Pemilu Kada Provinsinya bersamaan dengan tahapan awal Pemilu Kada Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
g.Dalam hal tahapan akhir Pemilu Kada Kabupaten/Kota berdekatan waktunya dengan tahapan awal Pemilu Kada Provinsi paling lama 2 (dua) bulan, maka Panwaslu Kada Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Panwaslu Kada Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.
h.Dalam hal Pemilu Kada Provinsinya berdekatan waktunya dengan tahapan awal Pemilu Kada Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota. 6
i.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h juga berlaku bagi anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan pada wilayah yang bersangkutan.
j.Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. 1.Panwaslu Kabupaten/Kota menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Kada Provinsi dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
2. 2.Dalam hal terdapat Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 yang tidak bersedia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan, maka Panwaslu Kabupaten/Kota dapat merekrut Pengawas Pemilu Lapangan dari Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang memiliki kinerja baik sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat.
3. 3.Dalam hal tidak tersedia calon dari Pengawas Pemilu Lapangan yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2 Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengangkatan Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan bahwa penjaringan calon dilakukan dengan membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan atau meminta usulan nama- nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh agama di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
k.Panwaslu Kecamatan melakukan pengangkatan anggota Pengawas Pemilu Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Panwaslu Kecamatan menetapkan anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai Pengawas Pemilu Lapangan pada pemilu kada provinsi dan/atau pemilu kada kabupaten/kota sepanjang masih memenuhi syarat.
2. 2.Dalam hal Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 tidak bersedia atau tidak memenuhi syarat atau telah diangkat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, maka Panwaslu Kecamatan memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) calon potensial sebagai Pengawas Pemilu Lapangan.
3. 3.Calon Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 2 diperoleh dengan meminta sebanyak 3 (tiga) nama calon potensial dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau sebutan lainnya, untuk dipilih dan ditetapkan salah satu di antaranya menjadi anggota Pengawas Pemilu Lapangan.
4. 4.Dalam hal tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama atau sebutan lainnya tidak dapat memberikan 3 (tiga) nama sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 3, maka untuk mengisi kekurangan calon tersebut Panwaslu Kecamatan menetapkan secara langsung orang yang dinilai layak dan memenuhi syarat. 7 Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2010 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, Ttd. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 467

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 43

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 43

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011