DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011

Nomor: 4
Tahun: 2011
Ditetapkan: 15 Juli 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dipandang perlu pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan sebelum tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimulai;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d.bahwa pembentukan pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahapan pertama pada 2 pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tujuan pengawasan pemilihan umum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien;
e.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2010, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan 3 Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Tim Seleksi menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan nama-nama calon anggota Panwaslu kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
(2)Nama-nama calon anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang, dengan komposisi keanggotaan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus). 4
(3)Dalam hal Tim Seleksi tidak dapat memperoleh kesepakatan yang bulat terkait nama-nama yang akan disampaikan kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh nama-nama hasil tes wawancara beserta seluruh kelengkapan berkasnya disampaikan kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
(4)Hasil penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

2.Di antara BAB VIII dengan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

(1)Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi, Bawaslu menetapkan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kada Kabupaten/Kota menjadi Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi.
(2)Dalam hal pelaksanaan Pemilukada Provinsi beririsan dengan pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten/Kota, maka anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kada Provinsi ditetapkan sebagai Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Pasal 44B

Dalam hal salah satu atau lebih anggota Panwaslu Kada berhenti atau diberhentikan, sedangkan calon pengganti anggota Panwaslu Kada tidak tersedia, maka Bawaslu dapat mengambil kebijakan administratif agar Panwaslu Kada dimaksud dapat menjalankan tugas dan kewenangannya.

Pasal 44C

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44A dan 44B berlaku secara mutatis mutandis bagi pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan di wilayah yang bersangkutan. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2011 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, S.IP., M.Si. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 441

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dipandang perlu pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan sebelum tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimulai;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d.bahwa pembentukan pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahapan pertama pada 2 pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tujuan pengawasan pemilihan umum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien;
e.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2010, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan 3 Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Tim Seleksi menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan nama-nama calon anggota Panwaslu kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
(2)Nama-nama calon anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang, dengan komposisi keanggotaan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus). 4
(3)Dalam hal Tim Seleksi tidak dapat memperoleh kesepakatan yang bulat terkait nama-nama yang akan disampaikan kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh nama-nama hasil tes wawancara beserta seluruh kelengkapan berkasnya disampaikan kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
(4)Hasil penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

2.Di antara BAB VIII dengan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

(1)Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi, Bawaslu menetapkan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kada Kabupaten/Kota menjadi Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi.
(2)Dalam hal pelaksanaan Pemilukada Provinsi beririsan dengan pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten/Kota, maka anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kada Provinsi ditetapkan sebagai Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 35

Pasal 44A

Pasal 44B

Pasal 44C

Dasar hukum (2)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 35

Pasal 44A

Pasal 44B

Pasal 44C

Dasar hukum (2)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010