DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011

Nomor: 2
Tahun: 2011
Ditetapkan: 15 Juli 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemandirian pengawas pemilihan umum berkaitan erat dengan integritas dan kredibilitas keseluruhan proses pengangkatan anggota panitia pengawas pemilihan Aceh, panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, dan pengawas pemilihan umum lapangan;
c.bahwa dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, antara lain mengakibatkan adanya perubahan paradigma dalam proses pengangkatan anggota panitia pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;
d.bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai kekhususan sesuai dengan status Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 2 Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas PemiIihan Umum Lapangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 3 dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5.Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut Panwaslu Aceh, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Nanggroe Aceh Darussalam.
8.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
9.Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, selanjutnya disebut Pengawas Pemilu Lapangan, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah gampong atau nama lain.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan qanun Aceh.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota.

BAB II

PRINSIP PENGANGKATAN

Pasal 2

Pengangkatan anggota Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip:

a.mandiri;
b.kepastian hukum;
c.keterbukaan;
d.profesionalitas;
e.akuntabilitas; 4
f.partisipatif;
g.efisiensi; dan
h.efektivitas.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
(2)Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 4

(1)Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur atau pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
(2)Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu Kada dimulai dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
(3)Pengawas Pemilu Lapangan dibentuk sebelum tahapan pertama dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

(1)Panwaslu Aceh berkedudukan di ibukota provinsi.
(2)Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
(3)Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.
(4)Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di gampong atau nama lainnya.

Pasal 6

(1)Jumlah Anggota:
1. a.Panwaslu Aceh sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang; 5
3. c.Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang; dan
4. d.Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 1 (satu) orang.
(2)Komposisi keanggotaan Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

BAB IV

KEWENANGAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 7

Anggota Panwaslu Aceh ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dari calon anggota Panwaslu Aceh yang diusulkan oleh DPRA.

Pasal 8

(1)Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dari calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh DPRK.
(2)Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu dari calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh DPRK.
(3)Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu menetapkan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(4)Dalam hal tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan beririsan waktunya dengan tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu dapat menetapkan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 9

(1)Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
(2)Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kabupaten/Kota menetapkan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(3)Dalam hal tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan beririsan waktunya dengan tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menetapkan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 10

(1)Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan.
(2)Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kecamatan menetapkan Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota menjadi Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(3)Dalam hal tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan beririsan waktunya dengan tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kecamatan dapat menetapkan Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota menjadi Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemandirian pengawas pemilihan umum berkaitan erat dengan integritas dan kredibilitas keseluruhan proses pengangkatan anggota panitia pengawas pemilihan Aceh, panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, dan pengawas pemilihan umum lapangan;
c.bahwa dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, antara lain mengakibatkan adanya perubahan paradigma dalam proses pengangkatan anggota panitia pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;
d.bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai kekhususan sesuai dengan status Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas PemiIihan Umum Lapangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 3 dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5.Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut Panwaslu Aceh, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Nanggroe Aceh Darussalam.
8.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
9.Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, selanjutnya disebut Pengawas Pemilu Lapangan, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah gampong atau nama lain.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan qanun Aceh.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota.

BAB II

PRINSIP PENGANGKATAN

Pasal 2

Pengangkatan anggota Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip:

a.mandiri;
b.kepastian hukum;
c.keterbukaan;
d.profesionalitas;
e.akuntabilitas; 4
f.partisipatif;
g.efisiensi; dan
h.efektivitas.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
(2)Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 4

(1)Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur atau pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
(2)Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu Kada dimulai dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
(3)Pengawas Pemilu Lapangan dibentuk sebelum tahapan pertama dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

(1)Panwaslu Aceh berkedudukan di ibukota provinsi.
(2)Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
(3)Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.
(4)Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di gampong atau nama lainnya.

Pasal 6

(1)Jumlah Anggota:
1. a.Panwaslu Aceh sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang; 5
3. c.Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang; dan
4. d.Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 1 (satu) orang.
(2)Komposisi keanggotaan Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

BAB IV

KEWENANGAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 7

Anggota Panwaslu Aceh ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dari calon anggota Panwaslu Aceh yang diusulkan oleh DPRA.

Pasal 8

(1)Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dari calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh DPRK.
(2)Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu dari calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh DPRK.
(3)Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu menetapkan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(4)Dalam hal tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan beririsan waktunya dengan tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu dapat menetapkan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 9

(1)Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
(2)Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kabupaten/Kota menetapkan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(3)Dalam hal tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan beririsan waktunya dengan tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menetapkan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 10

(1)Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan.
(2)Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kecamatan menetapkan Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota menjadi Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(3)Dalam hal tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan beririsan waktunya dengan tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kecamatan dapat menetapkan Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota menjadi Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016