DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah berubahnya beberapa ketentuan yang mengatur mengenai panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, sehingga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan; kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan walikota/wakil walikota.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
6.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kabupaten/kota di Aceh.
7.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kecamatan.
8.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di gampong atau nama lain.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk membantu PPL.
10.Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Qanun kabupaten/kota.
13.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Kabupaten/Kota.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
(3)Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS merupakan penyelenggara pengawasan Pemilihan di Aceh yang bersifat ad hoc.

Pasal 3

(1)Keanggotaan pengawas Pemilihan yang melaksanakan pengawasan Pemilihan di Aceh terdiri atas:
1. a.Panwaslih Aceh berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.Panwaslih Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang;
3. c.Panwaslih Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang;
4. d.PPL di setiap gampong atau nama lain berjumlah 1 (satu) orang; dan
5. e.Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.
(2)Keanggotaan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan dibentuk dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 4

(1)Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota; dan
2. b.anggota.
(2)Ketua Panwaslih Aceh, Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Ketua Panwaslih Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 5

(1)Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu.
(2)Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
(3)Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) Hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara dan dibubarkan 7 (tujuh) Hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan.

BAB II

PEMBENTUKAN PANWASLIH ACEH DAN PANWASLIH KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

(1)Pembentukan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota terdiri dari pengusulan calon oleh DPRA dan DPRK serta penetapan oleh Ketua Bawaslu.
(2)Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 7

(1)Pembentukan Panwaslih Aceh dilakukan dengan mekanisme:
1. a.Bawaslu menerima 5 (lima) nama calon anggota Panwaslih Aceh terpilih dan 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Aceh dari DPRA paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan dimulai, disertai dengan dokumen bukti pemenuhan persyaratan administratif masing-masing calon;
2. b.Bawaslu melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi calon anggota Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak nama-nama tersebut diterima; dan
3. c.calon anggota Panwaslih Aceh yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sebagai anggota Panwaslih Aceh.
(2)Bawaslu memberitahukan kepada DPRA perihal adanya calon anggota Panwaslih Aceh yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat calon anggota Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan pemberitahuan nama calon pengganti.
(3)Dalam hal terdapat calon anggota Panwaslih Aceh yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bawaslu menetapkan penggantinya dari 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Aceh yang memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peringkatnya.
(4)Pengambilan sumpah anggota Panwaslih Aceh dilakukan oleh Bawaslu di depan Ketua Mahkamah Syar’iyah.

Pasal 8

(1)Pembentukan Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme:
1. a.Bawaslu menerima 5 (lima) nama calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota terpilih dan 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dari DPRK paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan dimulai, disertai dengan dokumen bukti pemenuhan persyaratan administratif masing- masing calon;
2. b.Bawaslu melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi terhadap calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak nama tersebut diterima; dan
3. c.calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sebagai anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.
(2)Bawaslu memberitahukan kepada DPRK perihal adanya calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan pemberitahuan nama calon pengganti.
(3)Dalam hal terdapat calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bawaslu menetapkan penggantinya dari 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peringkatnya.
(4)Pengambilan sumpah anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu di depan Ketua Mahkamah Syar’iyah.

BAB III

PEMBENTUKAN PANWASLIH KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TPS

Pasal 9

Syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, yaitu:

a.warga negara Indonesia;
b.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Panwaslih Kecamatan dan PPL serta paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk Pengawas TPS;
c.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d.mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e.memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;
f.berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk anggota Panwaslih Kecamatan dan PPL serta mempunyai kemampuan baca dan tulis dan/atau memiliki pengetahuan di bidang kepemiluan untuk Pengawas TPS;
g.berdomisili di wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk calon anggota Panwaslih kecamatan dan di wilayah Gampong yang bersangkutan atau nama lain untuk PPL dan Pengawas TPS, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
h.sehat secara jasmani dan rohani;
i.tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
j.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
k.tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana;
l.bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
m.bersedia bekerja penuh waktu;
n.bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilihan, setelah terpilih menjadi anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; dan
o.tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pasal 10

(1)Anggota Panwaslih Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota.
(2)Anggota PPL dan Pengawas TPS ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panwaslih Kecamatan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah berubahnya beberapa ketentuan yang mengatur mengenai panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, sehingga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan; kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan walikota/wakil walikota.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
6.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kabupaten/kota di Aceh.
7.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kecamatan.
8.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di gampong atau nama lain.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk membantu PPL.
10.Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Qanun kabupaten/kota.
13.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Kabupaten/Kota.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
(3)Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS merupakan penyelenggara pengawasan Pemilihan di Aceh yang bersifat ad hoc.

Pasal 3

(1)Keanggotaan pengawas Pemilihan yang melaksanakan pengawasan Pemilihan di Aceh terdiri atas:
1. a.Panwaslih Aceh berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.Panwaslih Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang;
3. c.Panwaslih Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang;
4. d.PPL di setiap gampong atau nama lain berjumlah 1 (satu) orang; dan
5. e.Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.
(2)Keanggotaan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan dibentuk dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 4

(1)Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota; dan
2. b.anggota.
(2)Ketua Panwaslih Aceh, Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Ketua Panwaslih Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 5

(1)Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu.
(2)Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
(3)Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) Hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara dan dibubarkan 7 (tujuh) Hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan.

BAB II

PEMBENTUKAN PANWASLIH ACEH DAN PANWASLIH KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

(1)Pembentukan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota terdiri dari pengusulan calon oleh DPRA dan DPRK serta penetapan oleh Ketua Bawaslu.
(2)Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 7

(1)Pembentukan Panwaslih Aceh dilakukan dengan mekanisme:
1. a.Bawaslu menerima 5 (lima) nama calon anggota Panwaslih Aceh terpilih dan 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Aceh dari DPRA paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan dimulai, disertai dengan dokumen bukti pemenuhan persyaratan administratif masing-masing calon;
2. b.Bawaslu melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi calon anggota Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak nama-nama tersebut diterima; dan
3. c.calon anggota Panwaslih Aceh yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sebagai anggota Panwaslih Aceh.
(2)Bawaslu memberitahukan kepada DPRA perihal adanya calon anggota Panwaslih Aceh yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat calon anggota Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan pemberitahuan nama calon pengganti.
(3)Dalam hal terdapat calon anggota Panwaslih Aceh yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bawaslu menetapkan penggantinya dari 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Aceh yang memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peringkatnya.
(4)Pengambilan sumpah anggota Panwaslih Aceh dilakukan oleh Bawaslu di depan Ketua Mahkamah Syar’iyah.

Pasal 8

(1)Pembentukan Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme:
1. a.Bawaslu menerima 5 (lima) nama calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota terpilih dan 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dari DPRK paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan dimulai, disertai dengan dokumen bukti pemenuhan persyaratan administratif masing- masing calon;
2. b.Bawaslu melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi terhadap calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak nama tersebut diterima; dan
3. c.calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sebagai anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.
(2)Bawaslu memberitahukan kepada DPRK perihal adanya calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan pemberitahuan nama calon pengganti.
(3)Dalam hal terdapat calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bawaslu menetapkan penggantinya dari 5 (lima) nama cadangan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peringkatnya.
(4)Pengambilan sumpah anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu di depan Ketua Mahkamah Syar’iyah.

BAB III

PEMBENTUKAN PANWASLIH KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TPS

Pasal 9

Syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, yaitu:

a.warga negara Indonesia;
b.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Panwaslih Kecamatan dan PPL serta paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk Pengawas TPS;
c.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d.mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e.memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;
f.berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk anggota Panwaslih Kecamatan dan PPL serta mempunyai kemampuan baca dan tulis dan/atau memiliki pengetahuan di bidang kepemiluan untuk Pengawas TPS;
g.berdomisili di wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk calon anggota Panwaslih kecamatan dan di wilayah Gampong yang bersangkutan atau nama lain untuk PPL dan Pengawas TPS, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
h.sehat secara jasmani dan rohani;
i.tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
j.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
k.tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana;
l.bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
m.bersedia bekerja penuh waktu;
n.bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilihan, setelah terpilih menjadi anggota Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; dan
o.tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pasal 10

(1)Anggota Panwaslih Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota.
(2)Anggota PPL dan Pengawas TPS ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panwaslih Kecamatan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMBENTUKAN PANWASLIH ACEH DAN PANWASLIH KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMBENTUKAN PANWASLIH KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TPS

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMBENTUKAN PANWASLIH ACEH DAN PANWASLIH KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMBENTUKAN PANWASLIH KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TPS

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011