DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012

Nomor: 2
Tahun: 2012
Ditetapkan: 5 April 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diundangkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 2 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiliihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan 3 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 4
8.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
9.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lainnya/ kelurahan.
10.Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
11.Laporan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh seorang/lebih anggota masyarakat, pemantau Pemilu, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Kada.
12.Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.
13.Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri atas warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau peserta Pemilu.
14.Petugas Penerima Laporan adalah anggota Pengawas Pemilu atau pegawai sekretariat Pengawas Pemilu yang diberi tugas dan wewenang untuk menerima Laporan Pelanggaran Pemilu Kada yang disampaikan oleh Pelapor.

BAB II

TATA CARA PENERUSAN TEMUAN, PELAPORAN DAN PENERIMAAN LAPORAN

Pasal 2

Dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu Kada berasal dari:

a.Temuan hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang didapat secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau
b.Laporan Pelanggaran yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh masyarakat, pemantau Pemilu, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Kada. 5

Pasal 3

(1)Temuan dugaan pelanggaran dituangkan oleh Pengawas Pemilu Kada dalam formulir Model C KWK-2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(2)Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran.
(3)Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran dengan menggunakan formulir Model C KWK-4 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

(1)Pengawas Pemilu Kada wajib mengisi dan menandatangani formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada.
(2)Jenis formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada terdiri atas:
1. a.Model A-1.1 KWK formulir Temuan; dan
2. b.Model A-2.1 KWK Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Temuan.
(3)Bentuk formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bagian lampiran dari peraturan ini.
(4)Formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.data pengawas; b.waktu dan tempat peristiwa;
2. c.nama dan alamat pelaku; d.nama dan alamat saksi-saksi;
3. e.bukti-bukti; dan
4. f.uraian kejadian.
(5)Dalam mengisi formulir Model A-1.1 KWK, Pengawas Pemilu Kada melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
1. a.bukti-bukti yang didapat dari hasil pengawasan;
2. b.nama dan alamat terduga pelaku pelanggaran; dan
3. c.nama dan alamat saksi.
(6)Setelah mengisi kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), petugas penerima penerusan Temuan membuat tanda bukti penerimaan penerusan Temuan pelanggaran (formulir Model A2.1-KWK) dalam 2 (dua) rangkap.
(7)Petugas penerima Temuan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti Penerimaan Temuan (formulir Model A2.1-KWK) kepada Pengawas Pemilu Kada yang meneruskan Temuan dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu yang menerima penerusan Temuan. 6
(8)Petugas penerima Temuan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan penerusan Temuan tersebut dalam buku register penerimaan laporan.
(9)Penomoran formulir Model A2.1-KWK menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A1.1 - KWK.

Pasal 5

(1)Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada.
(2)Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima Laporan Pelanggaran Pemilu Kada berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.
(3)Laporan Pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu diteruskan kepada Pengawas Pemilu Kada yang berwenang.

Pasal 6

(1)Laporan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada dapat disampaikan oleh:
1. a.masyarakat;
2. b.pemantau Pemilu; dan
3. c.pasangan calon dan/atau tim kampanye.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
(3)Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemantau Pemilu yang telah terakreditasi.

Pasal 7

(1)Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kada sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
(2)Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 x 24 jam.

Pasal 8

(1)Bentuk Laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dapat berupa:
1. a.laporan langsung; dan
2. b.laporan tidak langsung.
(2)Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
1. a.laporan lisan langsung; dan
2. b.laporan tertulis langsung. 7
(3)Dalam hal penyampaian laporan lisan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelapor melaporkan pelanggaran di kantor Panwaslu dengan langsung mengisi formulir Model A-1 KWK.
(4)Dalam hal penyampaian laporan tertulis langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelapor langsung datang ke Panwaslu dengan membawa laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat dan langsung mengisi formulir Model A-1 KWK.
(5)Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
1. a.laporan lisan tidak langsung yaitu Pelapor melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu melalui telepon/hotline; dan
2. b.laporan tertulis tidak langsung yaitu Pelapor tidak langsung datang ke Panwaslu, namun disampaikan dalam bentuk pesan singkat lewat telepon genggam, faksimili, e-mail, atau laporan di website.

Pasal 9

(1)Pelapor wajib mengisi dan menandatangani formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada.
(2)Jenis formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada terdiri atas:
1. a.Model A-1 KWK Penerimaan Laporan; dan
2. b.Model A-2 KWK Tanda Bukti Penerimaan Laporan.
(3)Bentuk formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bagian lampiran dari peraturan ini.
(4)Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.nama dan alamat Pelapor;
2. b.waktu dan tempat kejadian perkara;
3. c.nama dan alamat terlapor;
4. d.nama dan alamat saksi-saksi; dan
5. e.uraian kejadian.
(5)Dalam mengisi formulir Model A-1 KWK, Pelapor melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lain; dan
2. b.nama dan alamat saksi.
(6)Setelah mengisi kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Petugas Penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan laporan (formulir Model A2-KWK) pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap.
(7)Petugas Penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan laporan (formulir Model A2-KWK) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu.
(8)Petugas Penerima Laporan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan laporan tersebut dalam buku register penerimaan laporan.
(9)Penomoran formulir Model A2-KWK menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A1- KWK. 8

Pasal 10

(1)Petugas Penerima Laporan meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material dari formulir Model A-1 KWK.
(2)Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pihak yang berhak melaporkan;
2. b.waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
3. c.keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:
  1. 1.kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
  2. 2.tanggal dan waktu.
(3)Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identitas Pelapor; b.nama dan alamat terlapor;
2. c.peristiwa dan uraian kejadian;
3. d.waktu dan tempat kejadian;
4. e.saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
5. f.barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
6. g.cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diundangkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 2 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiliihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan 3 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 4
8.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
9.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lainnya/ kelurahan.
10.Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
11.Laporan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh seorang/lebih anggota masyarakat, pemantau Pemilu, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Kada.
12.Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.
13.Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri atas warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau peserta Pemilu.
14.Petugas Penerima Laporan adalah anggota Pengawas Pemilu atau pegawai sekretariat Pengawas Pemilu yang diberi tugas dan wewenang untuk menerima Laporan Pelanggaran Pemilu Kada yang disampaikan oleh Pelapor.

BAB II

TATA CARA PENERUSAN TEMUAN, PELAPORAN DAN PENERIMAAN LAPORAN

Pasal 2

Dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu Kada berasal dari:

a.Temuan hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang didapat secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau
b.Laporan Pelanggaran yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh masyarakat, pemantau Pemilu, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Kada. 5

Pasal 3

(1)Temuan dugaan pelanggaran dituangkan oleh Pengawas Pemilu Kada dalam formulir Model C KWK-2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(2)Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran.
(3)Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran dengan menggunakan formulir Model C KWK-4 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

(1)Pengawas Pemilu Kada wajib mengisi dan menandatangani formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada.
(2)Jenis formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada terdiri atas:
1. a.Model A-1.1 KWK formulir Temuan; dan
2. b.Model A-2.1 KWK Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Temuan.
(3)Bentuk formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bagian lampiran dari peraturan ini.
(4)Formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.data pengawas; b.waktu dan tempat peristiwa;
2. c.nama dan alamat pelaku; d.nama dan alamat saksi-saksi;
3. e.bukti-bukti; dan
4. f.uraian kejadian.
(5)Dalam mengisi formulir Model A-1.1 KWK, Pengawas Pemilu Kada melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
1. a.bukti-bukti yang didapat dari hasil pengawasan;
2. b.nama dan alamat terduga pelaku pelanggaran; dan
3. c.nama dan alamat saksi.
(6)Setelah mengisi kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), petugas penerima penerusan Temuan membuat tanda bukti penerimaan penerusan Temuan pelanggaran (formulir Model A2.1-KWK) dalam 2 (dua) rangkap.
(7)Petugas penerima Temuan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti Penerimaan Temuan (formulir Model A2.1-KWK) kepada Pengawas Pemilu Kada yang meneruskan Temuan dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu yang menerima penerusan Temuan. 6
(8)Petugas penerima Temuan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan penerusan Temuan tersebut dalam buku register penerimaan laporan.
(9)Penomoran formulir Model A2.1-KWK menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A1.1 - KWK.

Pasal 5

(1)Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada.
(2)Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima Laporan Pelanggaran Pemilu Kada berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.
(3)Laporan Pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu diteruskan kepada Pengawas Pemilu Kada yang berwenang.

Pasal 6

(1)Laporan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada dapat disampaikan oleh:
1. a.masyarakat;
2. b.pemantau Pemilu; dan
3. c.pasangan calon dan/atau tim kampanye.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
(3)Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemantau Pemilu yang telah terakreditasi.

Pasal 7

(1)Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kada sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
(2)Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 x 24 jam.

Pasal 8

(1)Bentuk Laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dapat berupa:
1. a.laporan langsung; dan
2. b.laporan tidak langsung.
(2)Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
1. a.laporan lisan langsung; dan
2. b.laporan tertulis langsung. 7
(3)Dalam hal penyampaian laporan lisan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelapor melaporkan pelanggaran di kantor Panwaslu dengan langsung mengisi formulir Model A-1 KWK.
(4)Dalam hal penyampaian laporan tertulis langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelapor langsung datang ke Panwaslu dengan membawa laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat dan langsung mengisi formulir Model A-1 KWK.
(5)Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
1. a.laporan lisan tidak langsung yaitu Pelapor melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu melalui telepon/hotline; dan
2. b.laporan tertulis tidak langsung yaitu Pelapor tidak langsung datang ke Panwaslu, namun disampaikan dalam bentuk pesan singkat lewat telepon genggam, faksimili, e-mail, atau laporan di website.

Pasal 9

(1)Pelapor wajib mengisi dan menandatangani formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada.
(2)Jenis formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada terdiri atas:
1. a.Model A-1 KWK Penerimaan Laporan; dan
2. b.Model A-2 KWK Tanda Bukti Penerimaan Laporan.
(3)Bentuk formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bagian lampiran dari peraturan ini.
(4)Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.nama dan alamat Pelapor;
2. b.waktu dan tempat kejadian perkara;
3. c.nama dan alamat terlapor;
4. d.nama dan alamat saksi-saksi; dan
5. e.uraian kejadian.
(5)Dalam mengisi formulir Model A-1 KWK, Pelapor melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lain; dan
2. b.nama dan alamat saksi.
(6)Setelah mengisi kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Petugas Penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan laporan (formulir Model A2-KWK) pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap.
(7)Petugas Penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan laporan (formulir Model A2-KWK) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu.
(8)Petugas Penerima Laporan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan laporan tersebut dalam buku register penerimaan laporan.
(9)Penomoran formulir Model A2-KWK menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A1- KWK. 8

Pasal 10

(1)Petugas Penerima Laporan meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material dari formulir Model A-1 KWK.
(2)Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pihak yang berhak melaporkan;
2. b.waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
3. c.keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:
  1. 1.kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
  2. 2.tanggal dan waktu.
(3)Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identitas Pelapor; b.nama dan alamat terlapor;
2. c.peristiwa dan uraian kejadian;
3. d.waktu dan tempat kejadian;
4. e.saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
5. f.barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
6. g.cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014