Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
BAB I
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
4
BAB II TATA CARA PENERUSAN TEMUAN, PELAPORAN DAN PENERIMAAN LAPORAN
BAB II
Dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu Kada berasal dari:
5 Bagian Kedua Temuan Pelanggaran
b.waktu dan tempat peristiwa;
d.nama dan alamat saksi-saksi;
(5), petugas penerima penerusan Temuan membuat tanda bukti penerimaan penerusan Temuan pelanggaran (formulir Model A2.1-KWK) dalam 2 (dua) rangkap.
6
Bagian Ketiga Laporan Pelanggaran
7
(5), Petugas Penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan laporan (formulir Model A2-KWK) pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap.
8 Bagian Keempat Penelitian Laporan Pelanggaran
b.nama dan alamat terlapor;
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan