DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilihan umum perlu dilakukan pengawasan pemilihan umum;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pengawasan Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d.bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dibentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur tentang pengawasan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan Badan Pengawas 2 Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
9.Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
10.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
11.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
12.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 4
13.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
14.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
15.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
16.Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
17.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
19.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
20.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
21.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
22.Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
23.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24.Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
25.Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang- undangan.
26.Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu.
27.Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
28.Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.
29.Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.
30.Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu. 5
31.Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
32.Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
33.Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
34.Hari adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender.

BAB II

TUJUAN PENGAWASAN PEMILU

Pasal 2

Pengawasan Pemilu bertujuan untuk:

a.memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh;
b.mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan
c.menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu.

BAB III

PELAKSANA DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu.

Pasal 4

(1)Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
(3)Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
(4)Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
(5)Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa atau nama lain/kelurahan.
(6)Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Pasal 5

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. 6

Pasal 6

(1)Bawaslu melakukan pengawasan terhadap:
1. a.persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
  1. 1.perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. 2.perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  3. 3.sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. 4.pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap dearah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. b.pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
  1. 1.pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. 2.pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  3. 3.penetapan peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  4. 4.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  5. 5.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  6. 6.penetapan pasangan calon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  7. 7.pelaksanaan kampanye;
  8. 8.pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  9. 9.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  10. 10.pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  11. 11.proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  12. 12.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  13. 13.proses penetapan hasil Pemilu.
3. c.menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
4. d.pelaksanaan putusan pengadilan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta pelaksanaan rekomendasi Pengawas Pemilu.
(2)Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
1. a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
  1. 1.pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  3. 3.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan verifikasi pencalonan gubernur;
  4. 4.proses penetapan calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan calon gubernur;
  5. 5.penetapan calon gubernur;
  6. 6.pelaksanaan kampanye;
  7. 7.pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  8. 8.pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  9. 9.pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  10. 10.pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 7
  11. 11.proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  12. 12.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  13. 13.proses penetapan hasil Pemilu di wilayah provinsi.
2. b.menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. c.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
4. d.pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.
(3)Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
1. a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
  1. 1.pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  3. 3.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/walikota;
  4. 4.proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
  5. 5.penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
  6. 6.pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota;
  7. 7.pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  8. 8.pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  9. 9.pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  10. 10.pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
  11. 11.proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  12. 12.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  13. 13.proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.
2. b.menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. c.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
4. d.pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.
(4)Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
1. a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:
  1. 1.pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  3. 3.proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota;
  4. 4.pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
  5. 5.perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. 6.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  7. 7.pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
  8. 8.proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; dan
  9. 9.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. 8
2. b.menindaklanjuti Emuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. c.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
4. d.pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan
5. e.pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten/Kota.
(5)Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap:
1. a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  3. 3.verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota;
  4. 4.pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
  5. 5.perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. 6.pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
  7. 7.pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  8. 8.pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
  9. 9.pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
  10. 10.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
2. b.menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. c.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
4. d.pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan
5. e.pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.
(6)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan terhadap:
1. a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
  3. 3.perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  4. 4.pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;
  5. 5.pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;
  6. 6.proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri dari seluruh TPSLN;
  7. 7.pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke Penyelenggara Pemilu Luar Negeri; dan
  8. 8.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
2. b.menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu
3. c.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
4. d.pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan
5. e.pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Bawaslu.

Pasal 7

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan fungsi sesuai tingkatannya:

a.Bawaslu melakukan: 9
1. 1.penyusunan standar tata laksana pengawasan;
2. 2.penyusunan rencana pengawasan Pemilu secara nasional yang meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan serta Pengawas Pemilu Luar Negeri;
3. 3.supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh pengawas Pemilu di semua tingkatan;
4. 4.supervisi terhadap perencanaan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi;
5. 5.pembinaan terhadap pengawas Pemilu di semua tingkatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawas Pemilu;
6. 6.evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu; dan
7. 7.pelaporan hasil pengawasan Pemilu.
b.Bawaslu Provinsi melakukan:
1. 1.penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi;
2. 2.supervisi terhadap perencanaan pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 3.supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota;
4. 4.pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
5. 5.pelaporan pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat Provinsi ke Bawaslu.
c.Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan :
1. 1.penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota meliputi Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
2. 2.supervisi terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu di tingkat bawahnya; dan
3. 3.pelaporan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB IV

STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
(3)Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran serta penerusan hasil kajian atas dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

(1)Pencegahan pelanggaran Pemilu difokuskan pada penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. 10
(2)Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
1. a.ketidakbenaran dan ketidaktepatan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
2. b.ketidakterbukaan pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu;
3. c.ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan;
4. d.keberpihakan atau kecenderungan terhadap Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya;
5. e.ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan
6. f.perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
(3)Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
1. a.ketidaktepatan waktu penyerahan kelengkapan administrasi pencalonan dan laporan dana kampanye yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
2. b.ketidaklengkapan administrasi pencalonan, laporan dana kampanye, data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
3. c.ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
4. d.ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan
5. e.perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
(4)Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemilih dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
1. a.ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan
2. b.perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
(5)Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
1. a.keberpihakan atau kecenderungan terhadap partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye tertentu;
2. b.ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan
3. c.perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

Pasal 10

Pengawas Pemilu menindaklanjuti Temuan dan Laporan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilihan umum perlu dilakukan pengawasan pemilihan umum;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pengawasan Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d.bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dibentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur tentang pengawasan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan Badan Pengawas 2 Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
9.Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
10.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
11.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
12.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 4
13.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
14.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
15.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
16.Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
17.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
19.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
20.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
21.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
22.Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
23.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24.Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
25.Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang- undangan.
26.Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu.
27.Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
28.Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.
29.Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.
30.Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu. 5
31.Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
32.Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
33.Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
34.Hari adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender.

BAB II

TUJUAN PENGAWASAN PEMILU

Pasal 2

Pengawasan Pemilu bertujuan untuk:

a.memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh;
b.mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan
c.menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu.

BAB III

PELAKSANA DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu.

Pasal 4

(1)Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
(3)Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
(4)Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
(5)Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa atau nama lain/kelurahan.
(6)Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Pasal 5

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. 6

Pasal 6

(1)Bawaslu melakukan pengawasan terhadap:
1. a.persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
  1. 1.perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. 2.perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  3. 3.sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. 4.pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap dearah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. b.pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
  1. 1.pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. 2.pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  3. 3.penetapan peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  4. 4.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  5. 5.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  6. 6.penetapan pasangan calon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  7. 7.pelaksanaan kampanye;
  8. 8.pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  9. 9.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  10. 10.pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  11. 11.proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  12. 12.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  13. 13.proses penetapan hasil Pemilu.
3. c.menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
4. d.pelaksanaan putusan pengadilan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta pelaksanaan rekomendasi Pengawas Pemilu.
(2)Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
1. a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
  1. 1.pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  3. 3.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan verifikasi pencalonan gubernur;
  4. 4.proses penetapan calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan calon gubernur;
  5. 5.penetapan calon gubernur;
  6. 6.pelaksanaan kampanye;
  7. 7.pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  8. 8.pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  9. 9.pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  10. 10.pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 7
  11. 11.proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  12. 12.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  13. 13.proses penetapan hasil Pemilu di wilayah provinsi.
2. b.menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. c.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
4. d.pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.
(3)Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
1. a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
  1. 1.pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  3. 3.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/walikota;
  4. 4.proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
  5. 5.penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
  6. 6.pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota;
  7. 7.pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  8. 8.pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  9. 9.pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  10. 10.pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
  11. 11.proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  12. 12.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  13. 13.proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.
2. b.menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. c.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
4. d.pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.
(4)Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
1. a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:
  1. 1.pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  3. 3.proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota;
  4. 4.pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
  5. 5.perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. 6.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  7. 7.pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
  8. 8.proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; dan
  9. 9.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. 8
2. b.menindaklanjuti Emuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. c.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
4. d.pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan
5. e.pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten/Kota.
(5)Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap:
1. a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  3. 3.verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota;
  4. 4.pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
  5. 5.perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. 6.pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
  7. 7.pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  8. 8.pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
  9. 9.pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
  10. 10.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
2. b.menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. c.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
4. d.pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan
5. e.pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.
(6)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan terhadap:
1. a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
  3. 3.perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  4. 4.pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;
  5. 5.pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;
  6. 6.proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri dari seluruh TPSLN;
  7. 7.pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke Penyelenggara Pemilu Luar Negeri; dan
  8. 8.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
2. b.menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu
3. c.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
4. d.pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan
5. e.pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Bawaslu.

Pasal 7

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan fungsi sesuai tingkatannya:

a.Bawaslu melakukan: 9
1. 1.penyusunan standar tata laksana pengawasan;
2. 2.penyusunan rencana pengawasan Pemilu secara nasional yang meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan serta Pengawas Pemilu Luar Negeri;
3. 3.supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh pengawas Pemilu di semua tingkatan;
4. 4.supervisi terhadap perencanaan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi;
5. 5.pembinaan terhadap pengawas Pemilu di semua tingkatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawas Pemilu;
6. 6.evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu; dan
7. 7.pelaporan hasil pengawasan Pemilu.
b.Bawaslu Provinsi melakukan:
1. 1.penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi;
2. 2.supervisi terhadap perencanaan pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 3.supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota;
4. 4.pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
5. 5.pelaporan pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat Provinsi ke Bawaslu.
c.Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan :
1. 1.penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota meliputi Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
2. 2.supervisi terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu di tingkat bawahnya; dan
3. 3.pelaporan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB IV

STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
(3)Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran serta penerusan hasil kajian atas dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

(1)Pencegahan pelanggaran Pemilu difokuskan pada penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. 10
(2)Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
1. a.ketidakbenaran dan ketidaktepatan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
2. b.ketidakterbukaan pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu;
3. c.ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan;
4. d.keberpihakan atau kecenderungan terhadap Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya;
5. e.ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan
6. f.perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
(3)Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
1. a.ketidaktepatan waktu penyerahan kelengkapan administrasi pencalonan dan laporan dana kampanye yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
2. b.ketidaklengkapan administrasi pencalonan, laporan dana kampanye, data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
3. c.ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
4. d.ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan
5. e.perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
(4)Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemilih dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
1. a.ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan
2. b.perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
(5)Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
1. a.keberpihakan atau kecenderungan terhadap partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye tertentu;
2. b.ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan
3. c.perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

Pasal 10

Pengawas Pemilu menindaklanjuti Temuan dan Laporan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018