DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013

Nomor: 2
Tahun: 2013
Ditetapkan: 29 Januari 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 2 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor B/189/M/PAN- RB/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 Perihal persetujuan atas Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.

BAB I

SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

(1)Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.
(2)Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi: 3

a.koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
b.pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu; dan
c.pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas:

a.Biro Administrasi;
b.Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
c.Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal; dan
d.Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pasal 5

Biro Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu dan DKPP;
b.pengelolaan keuangan;
c.pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, serta keprotokolan; dan
d.pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 7

Biro Administrasi terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan;
b.Bagian Keuangan; 4
c.Bagian Umum; dan
d.Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 8

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan data dan informasi;
b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
c.penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran; dan
d.penyiapan bahan tugas-tugas strategis.

Pasal 10

a.Subbagian Data dan Informasi;
b.Subbagian Program dan Anggaran; dan
c.Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 11

(1)Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, pengembangan sistem dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyusunan rencana anggaran dan penyerasian program dan anggaran.
(3)Subbagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melakukan pemantauan, penyiapan bahan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 2 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor B/189/M/PAN- RB/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 Perihal persetujuan atas Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.

BAB I

SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

(1)Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.
(2)Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi: 3

a.koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
b.pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu; dan
c.pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas:

a.Biro Administrasi;
b.Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
c.Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal; dan
d.Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pasal 5

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu dan DKPP;
b.pengelolaan keuangan;
c.pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, serta keprotokolan; dan
d.pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 7

Biro Administrasi terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan;
b.Bagian Keuangan; 4
c.Bagian Umum; dan
d.Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan data dan informasi;
b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
c.penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran; dan
d.penyiapan bahan tugas-tugas strategis.

Pasal 10

a.Subbagian Data dan Informasi;
b.Subbagian Program dan Anggaran; dan
c.Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 11

(1)Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, pengembangan sistem dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyusunan rencana anggaran dan penyerasian program dan anggaran.
(3)Subbagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melakukan pemantauan, penyiapan bahan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013