Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 111
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor B/189/M/PAN- RB/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 Perihal persetujuan atas Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.
BAB I
Paragraf 2 Tugas dan Fungsi
Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi: 3
Paragraf 3 Susunan Organisasi
Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas:
Bagian Kedua Biro Administrasi
Biro Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Administrasi menyelenggarakan fungsi:
Biro Administrasi terdiri atas:
4
Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
Bagian Perencanaan terdiri atas:
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan