DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
6.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
11.Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS wajib menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan sumpah/janji jabatan serta kode etik.
(2)Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode etik Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pasal 3

(1)Penanganan dugaan pelanggaran kode etik bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS.
(3)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.temuan Pengawas Pemilu; atau
2. b.aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

BAB II

TATA CARA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 4

(1)Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan hasil pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Pelanggaran.
(2)Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b disampaikan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS.
(2)Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi administrasi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak aduan diterima.
(3)Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan terhadap:
1. a.identitas dan alamat pengadu;
2. b.nama dan jabatan teradu;
3. c.uraian peristiwa; dan
4. d.alat bukti.
(4)Dalam hal pengaduan belum memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadu diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak verifikasi administrasi selesai dilakukan.
(5)Dalam hal pengadu tidak melengkapi aduan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aduan tidak diregistrasi.
(6)Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengadu mengenai aduan yang tidak diregistrasi dan tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan.
(7)Aduan yang telah dinyatakan lengkap, dicatat dan diberikan nomor registrasi aduan dalam buku registrasi pelanggaran kode etik pada Hari yang sama.

Pasal 6

(1)Temuan/Aduan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
(2)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.keterangan saksi;
2. b.keterangan ahli;
3. c.surat atau tulisan;
4. d.petunjuk;
5. e.keterangan para pihak; dan/atau
6. f.data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 7

(1)Penanganan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak temuan/aduan diregistrasi.
(2)Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sejak temuan/aduan diregistrasi.
(3)Bawaslu Kabupaten/Kota membuat surat undangan klarifikasi yang ditujukan kepada pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi.
(4)Surat undangan disampaikan kepada pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile.
(5)Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberitahukan adanya surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat pemberitahuan diterima oleh pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli.
(6)Dalam hal pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Bawaslu Kabupaten/Kota pada Hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli.
(7)Dalam hal pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.

Pasal 8

(1)Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas temuan/aduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik.
(2)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.memeriksa kedudukan hukum pengadu dan teradu;
2. b.mendengarkan keterangan pengadu;
3. c.mendengarkan keterangan teradu;
4. d.mendengarkan keterangan saksi/ahli; dan/atau
5. e.memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.
(3)Keterangan yang disampaikan oleh pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara klarifikasi.
(4)Pihak yang dimintai klarifikasi, sebelumnya diambil sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah sumpah/janji.
(5)Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan/atau berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi.

Pasal 9

(1)Klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik dilakukan dengan membentuk tim klarifikasi.
(2)Tim klarifikasi terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan/atau staf pada sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3)Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi dan dimintai keterangan.
(4)Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
(5)Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada anggota atau kepala sekretariat, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1)Setelah melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat kajian dan rekomendasi untuk diputuskan dalam Rapat Pleno.
(2)Kajian dugaan pelanggaran kode etik dibuat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
(3)Kajian dugaan pelanggaran kode etik menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat:
1. a.kasus posisi;
2. b.data;
3. c.analisis dan penerapan hukum;
4. d.kesimpulan; dan
5. e.rekomendasi.
(4)Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran kode etik.
(5)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam Rapat Pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
(6)Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan penomoran yang sama dengan nomor registrasi aduan dugaan pelanggaran kode etik.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
6.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
11.Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS wajib menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan sumpah/janji jabatan serta kode etik.
(2)Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode etik Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pasal 3

(1)Penanganan dugaan pelanggaran kode etik bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS.
(3)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.temuan Pengawas Pemilu; atau
2. b.aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

BAB II

TATA CARA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 4

(1)Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan hasil pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Pelanggaran.
(2)Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b disampaikan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS.
(2)Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi administrasi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak aduan diterima.
(3)Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan terhadap:
1. a.identitas dan alamat pengadu;
2. b.nama dan jabatan teradu;
3. c.uraian peristiwa; dan
4. d.alat bukti.
(4)Dalam hal pengaduan belum memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadu diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak verifikasi administrasi selesai dilakukan.
(5)Dalam hal pengadu tidak melengkapi aduan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aduan tidak diregistrasi.
(6)Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengadu mengenai aduan yang tidak diregistrasi dan tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan.
(7)Aduan yang telah dinyatakan lengkap, dicatat dan diberikan nomor registrasi aduan dalam buku registrasi pelanggaran kode etik pada Hari yang sama.

Pasal 6

(1)Temuan/Aduan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
(2)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.keterangan saksi;
2. b.keterangan ahli;
3. c.surat atau tulisan;
4. d.petunjuk;
5. e.keterangan para pihak; dan/atau
6. f.data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 7

(1)Penanganan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak temuan/aduan diregistrasi.
(2)Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sejak temuan/aduan diregistrasi.
(3)Bawaslu Kabupaten/Kota membuat surat undangan klarifikasi yang ditujukan kepada pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi.
(4)Surat undangan disampaikan kepada pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile.
(5)Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberitahukan adanya surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat pemberitahuan diterima oleh pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli.
(6)Dalam hal pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Bawaslu Kabupaten/Kota pada Hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli.
(7)Dalam hal pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.

Pasal 8

(1)Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas temuan/aduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik.
(2)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.memeriksa kedudukan hukum pengadu dan teradu;
2. b.mendengarkan keterangan pengadu;
3. c.mendengarkan keterangan teradu;
4. d.mendengarkan keterangan saksi/ahli; dan/atau
5. e.memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.
(3)Keterangan yang disampaikan oleh pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara klarifikasi.
(4)Pihak yang dimintai klarifikasi, sebelumnya diambil sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah sumpah/janji.
(5)Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan/atau berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi.

Pasal 9

(1)Klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik dilakukan dengan membentuk tim klarifikasi.
(2)Tim klarifikasi terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan/atau staf pada sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3)Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi dan dimintai keterangan.
(4)Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
(5)Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada anggota atau kepala sekretariat, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1)Setelah melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat kajian dan rekomendasi untuk diputuskan dalam Rapat Pleno.
(2)Kajian dugaan pelanggaran kode etik dibuat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
(3)Kajian dugaan pelanggaran kode etik menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat:
1. a.kasus posisi;
2. b.data;
3. c.analisis dan penerapan hukum;
4. d.kesimpulan; dan
5. e.rekomendasi.
(4)Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran kode etik.
(5)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam Rapat Pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
(6)Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan penomoran yang sama dengan nomor registrasi aduan dugaan pelanggaran kode etik.