DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyeleggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
3.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
4.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.
6.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Bawaslu.
7.Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang.

BAB II

TATA CARA RAPAT PLENO

Pasal 2

(1)Pengambilan keputusan dilakukan dengan Rapat Pleno.
(2)Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Bawaslu;
2. b.Bawaslu Provinsi;
3. c.Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. d.Panwaslu Kecamatan.

Pasal 3

(1)Jenis Rapat Pleno terdiri atas:
1. a.Rapat Pleno tertutup; dan
2. b.Rapat Pleno terbuka.
(2)Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Pasal 4

(1)Rapat Pleno dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
(2)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan Rapat Pleno diambil melalui suara terbanyak.

Pasal 5

(1)Dalam Rapat Pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan setiap anggota memiliki 1 (satu) suara.
(2)Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Pasal 6

Rapat Pleno Bawaslu diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:

a.pemilihan Ketua Bawaslu;
b.pembentukan tim seleksi untuk menyeleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
c.pengangkatan dan pemberhentian Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
d.penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
e.tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
f.pengusulan calon Sekretaris Jenderal;
g.pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau
h.kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Rapat Pleno diikuti oleh Anggota Bawaslu.
(2)Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Anggota Bawaslu.

Pasal 8

(1)Setiap Anggota Bawaslu wajib menghadiri Rapat Pleno.
(2)Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
(3)Rapat Pleno Bawaslu sah apabila diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota.
(4)Keputusan Rapat Pleno Bawaslu sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota.
(5)Dalam hal Rapat Pleno tidak dapat mengambil keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Pleno berikutnya.

Pasal 9

(1)Undangan dan agenda Rapat Pleno Bawaslu disampaikan secara tertulis paling lama 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
(2)Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Bawaslu.
(3)Apabila Ketua Bawaslu berhalangan, Rapat Pleno dipimpin oleh Anggota Bawaslu yang tertua usianya.
(4)Sekretariat Jenderal Bawaslu wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno.
(5)Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 10

Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 11

Rapat Pleno Bawaslu Povinsi diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:

a.pemilihan ketua Bawaslu Provinsi;
b.penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
c.tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
d.pengusulan calon Kepala Sekretariat;
e.pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau
f.kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Rapat Pleno diikuti oleh Anggota Bawaslu Provinsi.
(2)Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Anggota Bawaslu Provinsi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyeleggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
3.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
4.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.
6.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Bawaslu.
7.Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang.

BAB II

TATA CARA RAPAT PLENO

Pasal 2

(1)Pengambilan keputusan dilakukan dengan Rapat Pleno.
(2)Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Bawaslu;
2. b.Bawaslu Provinsi;
3. c.Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. d.Panwaslu Kecamatan.

Pasal 3

(1)Jenis Rapat Pleno terdiri atas:
1. a.Rapat Pleno tertutup; dan
2. b.Rapat Pleno terbuka.
(2)Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Pasal 4

(1)Rapat Pleno dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
(2)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan Rapat Pleno diambil melalui suara terbanyak.

Pasal 5

(1)Dalam Rapat Pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan setiap anggota memiliki 1 (satu) suara.
(2)Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Pasal 6

Rapat Pleno Bawaslu diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:

a.pemilihan Ketua Bawaslu;
b.pembentukan tim seleksi untuk menyeleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
c.pengangkatan dan pemberhentian Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
d.penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
e.tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
f.pengusulan calon Sekretaris Jenderal;
g.pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau
h.kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Rapat Pleno diikuti oleh Anggota Bawaslu.
(2)Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Anggota Bawaslu.

Pasal 8

(1)Setiap Anggota Bawaslu wajib menghadiri Rapat Pleno.
(2)Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
(3)Rapat Pleno Bawaslu sah apabila diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota.
(4)Keputusan Rapat Pleno Bawaslu sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota.
(5)Dalam hal Rapat Pleno tidak dapat mengambil keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Pleno berikutnya.

Pasal 9

(1)Undangan dan agenda Rapat Pleno Bawaslu disampaikan secara tertulis paling lama 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
(2)Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Bawaslu.
(3)Apabila Ketua Bawaslu berhalangan, Rapat Pleno dipimpin oleh Anggota Bawaslu yang tertua usianya.
(4)Sekretariat Jenderal Bawaslu wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno.
(5)Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 10

Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 11

Rapat Pleno Bawaslu Povinsi diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:

a.pemilihan ketua Bawaslu Provinsi;
b.penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
c.tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
d.pengusulan calon Kepala Sekretariat;
e.pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau
f.kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Rapat Pleno diikuti oleh Anggota Bawaslu Provinsi.
(2)Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Anggota Bawaslu Provinsi.