DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
5.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
6.Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyeleggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
7.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
10.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
11.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
12.Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
13.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
14.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Panwaslu kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
15.Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau sebutan lain/kelurahan.
16.Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
17.Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan untuk membantu PPL.
18.Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
19.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
20.Divisi adalah pembagian kerja diantara anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi utama pengawasan.
21.Koordinator wilayah selanjutnya disebut korwil adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, dan komunikasi sesuai pembagian wilayah kerjanya.
22.Kelompok Kerja, selanjutnya disebut Pokja, adalah unit kerja yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENGAWAS TPS

Pasal 2

(1)Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.
(2)Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan PPL kepada Panwaslu Kecamatan.
(3)Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk membantu PPL dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 3

(1)Tugas dan wewenang Pengawas TPS adalah:
1. a.mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
3. c.mengawasi persiapan penghitungan suara;
4. d.mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
5. e.menyampaikan keberatan kepada KPPS dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
6. f.menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS.
(2)Kewajiban Pengawas TPS adalah:
1. a.menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL;
2. b.menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL;
3. c.menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL; dan
4. d.melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengawas TPS dapat berkoordinasi dengan Pengawas TPS lainnya yang masih dalam satu desa atau sebutan lain/kelurahan.
(2)Dalam hal koordinasi dilakukan oleh antar Pengawas TPS di luar desa atau sebutan lain/kelurahan, koordinasi dilakukan melalui PPL.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Pengawas TPS berkonsultasi kepada PPL jika diperlukan.

BAB III

PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

Pasal 6

(1)PPL berjumlah 1 (satu) orang di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
(2)PPL dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan.

Pasal 7

(1)Tugas dan wewenang PPL adalah :
1. a.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.pelaksanaan kampanye;
  3. 3.perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
  4. 4.pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
  5. 5.pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  6. 6.pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
  7. 7.pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
  8. 8.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
2. b.menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
4. d.menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
5. e.memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
7. g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.
(2)PPL berkewajiban:
1. a.bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. b.menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
3. c.menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
4. d.menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
5. e.melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Pasal 8

(1)Dalam hal jumlah PPL pada 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan lebih dari 1 (satu) PPL, pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan koordinasi dengan PPL lainnya yang masih dalam satu desa atau sebutan lain/kelurahan.
(2)Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang memerlukan koordinasi dengan PPL lain di luar wilayah kerjanya tetapi masih dalam 1 (satu) kecamatan, PPL dapat berkoordinasi dengan PPL lainnya.
(3)Untuk pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang memerlukan koordinasi dengan PPL lain antar kecamatan, PPL dapat berkoordinasi dengan PPL lainnya melalui Panwaslu Kecamatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, PPL berkonsultasi kepada Panwaslu Kecamatan jika diperlukan.

Pasal 10

PPL dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menyelenggarakan fungsi:

a.pembinaan; dan
b.pengawasan; kepada Pengawas TPS.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
5.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
6.Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyeleggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
7.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
10.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
11.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
12.Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
13.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
14.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Panwaslu kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
15.Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau sebutan lain/kelurahan.
16.Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
17.Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan untuk membantu PPL.
18.Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
19.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
20.Divisi adalah pembagian kerja diantara anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi utama pengawasan.
21.Koordinator wilayah selanjutnya disebut korwil adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, dan komunikasi sesuai pembagian wilayah kerjanya.
22.Kelompok Kerja, selanjutnya disebut Pokja, adalah unit kerja yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENGAWAS TPS

Pasal 2

(1)Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.
(2)Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan PPL kepada Panwaslu Kecamatan.
(3)Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk membantu PPL dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 3

(1)Tugas dan wewenang Pengawas TPS adalah:
1. a.mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
3. c.mengawasi persiapan penghitungan suara;
4. d.mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
5. e.menyampaikan keberatan kepada KPPS dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
6. f.menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS.
(2)Kewajiban Pengawas TPS adalah:
1. a.menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL;
2. b.menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL;
3. c.menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL; dan
4. d.melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengawas TPS dapat berkoordinasi dengan Pengawas TPS lainnya yang masih dalam satu desa atau sebutan lain/kelurahan.
(2)Dalam hal koordinasi dilakukan oleh antar Pengawas TPS di luar desa atau sebutan lain/kelurahan, koordinasi dilakukan melalui PPL.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Pengawas TPS berkonsultasi kepada PPL jika diperlukan.

BAB III

PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

Pasal 6

(1)PPL berjumlah 1 (satu) orang di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
(2)PPL dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan.

Pasal 7

(1)Tugas dan wewenang PPL adalah :
1. a.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.pelaksanaan kampanye;
  3. 3.perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
  4. 4.pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
  5. 5.pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  6. 6.pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
  7. 7.pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
  8. 8.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
2. b.menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
4. d.menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
5. e.memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
7. g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.
(2)PPL berkewajiban:
1. a.bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. b.menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
3. c.menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
4. d.menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
5. e.melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Pasal 8

(1)Dalam hal jumlah PPL pada 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan lebih dari 1 (satu) PPL, pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan koordinasi dengan PPL lainnya yang masih dalam satu desa atau sebutan lain/kelurahan.
(2)Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang memerlukan koordinasi dengan PPL lain di luar wilayah kerjanya tetapi masih dalam 1 (satu) kecamatan, PPL dapat berkoordinasi dengan PPL lainnya.
(3)Untuk pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang memerlukan koordinasi dengan PPL lain antar kecamatan, PPL dapat berkoordinasi dengan PPL lainnya melalui Panwaslu Kecamatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, PPL berkonsultasi kepada Panwaslu Kecamatan jika diperlukan.

Pasal 10

PPL dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menyelenggarakan fungsi:

a.pembinaan; dan
b.pengawasan; kepada Pengawas TPS.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020