Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5316);
1080); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.
BAB I
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
3
Pengawasan proses penetapan hasil Pemilu bertujuan untuk:
BAB II LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN Bagian Kesatu Lingkup Pengawasan
BAB II
Lingkup pengawasan proses penetapan hasil Pemilu dilakukan terhadap: 4
Bagian Kedua Fokus Pengawasan
Fokus pengawasan proses penetapan hasil Pemilu, meliputi:
Bagian Ketiga Strategi Pengawasan
Strategi pengawasan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan:
BAB III PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SERTA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
BAB III
5
Pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta perolehan suara untuk calon anggota DPD selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, juga dengan membandingkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil perolehan suara. BAB IV PENGAWASAN PROSES PENETAPAN BPP Bagian Kesatu Penetapan BPP DPR
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan