DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
8.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
9.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
11.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
12.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
13.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
14.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
15.KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
16.KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
17.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
18.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
19.Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
20.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
22.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
23.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
24.Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
25.Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
26.Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
27.Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
28.Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah Pemilihan anggota DPD.
29.Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon.
30.Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT DPR, DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut calon, nama calon serta dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap Dapil yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
31.Daftar Calon Tetap anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
32.Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta penetapan hasil Pemilu.
33.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan:

a.penetapan Pasangan Calon terpilih;
b.penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih;
c.penetapan calon anggota DPD terpilih; dan
d.pemberitahuan dan pengusulan pelantikan Pasangan Calon atau Calon terpilih.

Pasal 3

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

BAB II

MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan:

a.ketentuan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
c.perolehan suara sah Pasangan Calon, calon anggota DPD, Partai Politik Pemilu anggota DPR, dan calon anggota DPR untuk setiap Dapil, ditetapkan dengan Keputusan KPU;
d.perolehan suara sah Partai Politik Pemilu anggota DPRD Provinsi dan perolehan Suara Sah calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi; dan
e.perolehan suara sah Partai Politik Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menghadiri rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu sesuai tingkatannya.

Pasal 6

(1)Bawaslu mengawasi proses penetapan Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pasangan Calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bawaslu memastikan KPU menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari yang sama kepada:
1. a.Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. b.Dewan Perwakilan Rakyat;
3. c.Dewan Perwakilan Daerah;
4. d.Mahkamah Agung;
5. e.Mahkamah Konstitusi;
6. f.Presiden;
7. g.Bawaslu;
8. h.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; dan
9. i.Pasangan Calon terpilih.

Pasal 7

(1)Bawaslu mengawasi proses pelaksanaan penetapan ambang batas perolehan suara untuk Pemilu anggota DPR paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(2)Penentuan Partai Politik yang mendapatkan persentase 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap Partai Politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah Partai Politik secara nasional dikalikan 100% (seratus persen).
(3)Bawaslu memastikan KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi ambang batas dengan Keputusan KPU.
(4)Bawaslu memastikan seluruh Partai Politik diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(5)Bawaslu memastikan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak diikutsertakan pada masa penghitungan perolehan kursi DPR di setiap Dapil.
(6)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dan Bawaslu.

Pasal 8

Bawaslu memastikan penentuan perolehan jumlah kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik di Dapil yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi proses penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada masing- masing Dapil oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan memastikan:
1. a.penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;
2. b.pembagian suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai dengan alokasi kursi terbagi habis, diurutkan berdasarkan jumlah suara sah terbanyak;
3. c.pembagian suara sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dituangkan ke dalam berita acara; dan
5. e.penetapan perolehan kursi Partai Politik dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya berdasarkan berita acara.
(2)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya menyampaikan salinan berita acara dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e kepada:
1. a.Partai Politik; dan
2. b.Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai timgkatannya.

Pasal 10

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR dengan memastikan:

a.penetapan calon anggota DPR terpilih dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPR untuk setiap Dapil;
b.penetapan calon anggota DPR terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
c.penetapan calon anggota DPR terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota DPR terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU, dan Saksi serta dibubuhi cap;
d.KPU mengumumkan nama calon anggota DPR terpilih secara luas kepada masyarakat melalui Situng, papan pengumuman, laman KPU, dan/atau media cetak atau elektronik; dan
e.penetapan calon anggota DPR terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dengan memastikan:

a.penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil;
b.penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
c.penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan calon perolehan kursi partai politik dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi, dan Saksi serta dibubuhi cap;
d.penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam formulir daftar terpilih anggota DPRD Provinsi;
e.KPU Provinsi mengumumkan nama calon anggota DPRD Provinsi terplih secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Provinsi, dan/atau media cetak atau elektronik;
f.KPU Provinsi menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi yang berupa naskah asli elektronik kepada KPU melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU pada hari yang sama dengan penetapan calon terpilih;
g.KPU Provinsi menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi yang berupa naskah asli kepada KPU paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan calon tepilih; dan
h.penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
8.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
9.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
11.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
12.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
13.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
14.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
15.KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
16.KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
17.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
18.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
19.Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
20.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
22.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
23.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
24.Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
25.Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
26.Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
27.Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
28.Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah Pemilihan anggota DPD.
29.Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon.
30.Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT DPR, DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut calon, nama calon serta dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap Dapil yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
31.Daftar Calon Tetap anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
32.Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta penetapan hasil Pemilu.
33.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan:

a.penetapan Pasangan Calon terpilih;
b.penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih;
c.penetapan calon anggota DPD terpilih; dan
d.pemberitahuan dan pengusulan pelantikan Pasangan Calon atau Calon terpilih.

Pasal 3

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

BAB II

MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 4

a.ketentuan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
c.perolehan suara sah Pasangan Calon, calon anggota DPD, Partai Politik Pemilu anggota DPR, dan calon anggota DPR untuk setiap Dapil, ditetapkan dengan Keputusan KPU;
d.perolehan suara sah Partai Politik Pemilu anggota DPRD Provinsi dan perolehan Suara Sah calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi; dan
e.perolehan suara sah Partai Politik Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Bawaslu mengawasi proses penetapan Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pasangan Calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bawaslu memastikan KPU menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari yang sama kepada:
1. a.Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. b.Dewan Perwakilan Rakyat;
3. c.Dewan Perwakilan Daerah;
4. d.Mahkamah Agung;
5. e.Mahkamah Konstitusi;
6. f.Presiden;
7. g.Bawaslu;
8. h.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; dan
9. i.Pasangan Calon terpilih.

Pasal 7

(1)Bawaslu mengawasi proses pelaksanaan penetapan ambang batas perolehan suara untuk Pemilu anggota DPR paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(2)Penentuan Partai Politik yang mendapatkan persentase 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap Partai Politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah Partai Politik secara nasional dikalikan 100% (seratus persen).
(3)Bawaslu memastikan KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi ambang batas dengan Keputusan KPU.
(4)Bawaslu memastikan seluruh Partai Politik diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(5)Bawaslu memastikan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak diikutsertakan pada masa penghitungan perolehan kursi DPR di setiap Dapil.
(6)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dan Bawaslu.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi proses penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada masing- masing Dapil oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan memastikan:
1. a.penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;
2. b.pembagian suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai dengan alokasi kursi terbagi habis, diurutkan berdasarkan jumlah suara sah terbanyak;
3. c.pembagian suara sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dituangkan ke dalam berita acara; dan
5. e.penetapan perolehan kursi Partai Politik dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya berdasarkan berita acara.
(2)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya menyampaikan salinan berita acara dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e kepada:
1. a.Partai Politik; dan
2. b.Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai timgkatannya.

Pasal 10

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR dengan memastikan:

a.penetapan calon anggota DPR terpilih dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPR untuk setiap Dapil;
b.penetapan calon anggota DPR terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
c.penetapan calon anggota DPR terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota DPR terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU, dan Saksi serta dibubuhi cap;
d.KPU mengumumkan nama calon anggota DPR terpilih secara luas kepada masyarakat melalui Situng, papan pengumuman, laman KPU, dan/atau media cetak atau elektronik; dan
e.penetapan calon anggota DPR terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dengan memastikan:

a.penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil;
b.penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
c.penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan calon perolehan kursi partai politik dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi, dan Saksi serta dibubuhi cap;
d.penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam formulir daftar terpilih anggota DPRD Provinsi;
e.KPU Provinsi mengumumkan nama calon anggota DPRD Provinsi terplih secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Provinsi, dan/atau media cetak atau elektronik;
f.KPU Provinsi menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi yang berupa naskah asli elektronik kepada KPU melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU pada hari yang sama dengan penetapan calon terpilih;
g.KPU Provinsi menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi yang berupa naskah asli kepada KPU paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan calon tepilih; dan
h.penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.