DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penataan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam satu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, beberapa pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan serta pembentukan struktur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jaringan www.peraturan.go.id 2020, No.943 Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); www.peraturan.go.id 2020, No.943
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. www.peraturan.go.id 2020, No.943

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah www.peraturan.go.id 2020, No.943 hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7.Informasi Hukum adalah data atau keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9.JDIH Bawaslu adalah wadah pendayagunaan bersama Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
10.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

Pasal 2

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu.
(2)JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman resmi dengan domain https://jdih.bawaslu.go.id dan terintegrasi dengan sistem JDIH Nasional.
(3)JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. b.menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; www.peraturan.go.id 2020, No.943
3. c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antarsesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

DOKUMEN HUKUM DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu;
b.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi; dan
c.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.peraturan Bawaslu;
2. b.putusan pelanggaran administrasi, meliputi:
  1. 1.putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  2. 2.putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
3. c.putusan penyelesaian sengketa;
4. d.surat keputusan;
5. e.surat edaran; www.peraturan.go.id 2020, No.943
6. f.nota kesepahaman;
7. g.perjanjian kerja sama;
8. h.standar operasional prosedur;
9. i.kajian hukum; dan
10. j.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu.
(2)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.putusan pelanggaran administrasi, meliputi:
  1. 1.putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  2. 2.putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur sistematis, dan masif;
2. b.putusan penyelesaian sengketa;
3. c.surat keputusan;
4. d.surat edaran;
5. e.nota kesepahaman;
6. f.perjanjian kerja sama;
7. g.kajian hukum; dan
8. h.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Provinsi.
(3)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu;
2. b.putusan penyelesaian sengketa;
3. c.surat keputusan;
4. d.surat edaran;
5. e.nota kesepahaman;
6. f.perjanjian kerja sama;
7. g.kajian hukum; dan www.peraturan.go.id 2020, No.943
8. h.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB III

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk organisasi JDIH Bawaslu.
(2)Organisasi JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Bawaslu; dan
2. b.anggota JDIH Bawaslu.
(3)Pusat JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a merupakan biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(4)Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas:
1. a.anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu:
  1. 1.biro, meliputi: a) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan dan organisasi; b) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang keuangan dan barang milik negara; c) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hubungan masyarakat; d) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia dan umum; e) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang fasilitasi pengawasan; www.peraturan.go.id 2020, No.943 f) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang fasilitasi penanganan pelanggaran; dan g) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang fasilitasi penyelesaian sengketa proses;
  2. 2.pusat yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi;
  3. 3.pusat yang menyelenggarakan fungsi di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan; dan
  4. 4.inspektorat, di Sekretariat Jenderal Bawaslu;
2. b.anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Provinsi; dan
3. c.anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Pusat JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengumpulan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan www.peraturan.go.id 2020, No.943 fungsi:
1. a.inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(3)Dalam melaksanakan tugas pengolahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi:
1. a.digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(4)Dalam melaksanakan tugas penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam laman resmi JDIH Bawaslu; dan
2. b.penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik.
(5)Dalam melaksanakan tugas pelestarian Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
(6)Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum. www.peraturan.go.id 2020, No.943

Pasal 7

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan JDIH Bawaslu;
b.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu;
c.peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi JDIH Bawaslu;
d.pengembangan teknologi dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
e.koordinasi dan kerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai pusat JDIH Nasional;
f.sosialisasi kebijakan dan teknis pengelolaan JDIH Bawaslu;
g.pemantauan terhadap organisasi, teknologi, dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
h.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a menyelenggarakan fungsi:
1. a.inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan www.peraturan.go.id 2020, No.943
2. b.pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a menyelenggarakan fungsi:
1. a.digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(3)Dalam melaksanakan tugas penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
2. b.penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik.
(4)Dalam melaksanakan tugas pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
(5)Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id 2020, No.943
1. a.inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b menyelenggarakan fungsi:
1. a.digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(3)Dalam melaksanakan tugas penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
2. b.penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik.
(4)Dalam melaksanakan tugas pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
(5)Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum. www.peraturan.go.id 2020, No.943

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penataan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam satu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, beberapa pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan serta pembentukan struktur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jaringan www.peraturan.go.id 2020, No.943 Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); www.peraturan.go.id 2020, No.943
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. www.peraturan.go.id 2020, No.943

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah www.peraturan.go.id 2020, No.943 hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7.Informasi Hukum adalah data atau keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9.JDIH Bawaslu adalah wadah pendayagunaan bersama Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
10.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

Pasal 2

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu.
(2)JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman resmi dengan domain https://jdih.bawaslu.go.id dan terintegrasi dengan sistem JDIH Nasional.
(3)JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. b.menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; www.peraturan.go.id 2020, No.943
3. c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antarsesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

DOKUMEN HUKUM DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu;
b.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi; dan
c.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.peraturan Bawaslu;
2. b.putusan pelanggaran administrasi, meliputi:
  1. 1.putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  2. 2.putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
3. c.putusan penyelesaian sengketa;
4. d.surat keputusan;
5. e.surat edaran; www.peraturan.go.id 2020, No.943
6. f.nota kesepahaman;
7. g.perjanjian kerja sama;
8. h.standar operasional prosedur;
9. i.kajian hukum; dan
10. j.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu.
(2)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.putusan pelanggaran administrasi, meliputi:
  1. 1.putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  2. 2.putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur sistematis, dan masif;
2. b.putusan penyelesaian sengketa;
3. c.surat keputusan;
4. d.surat edaran;
5. e.nota kesepahaman;
6. f.perjanjian kerja sama;
7. g.kajian hukum; dan
8. h.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Provinsi.
(3)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu;
2. b.putusan penyelesaian sengketa;
3. c.surat keputusan;
4. d.surat edaran;
5. e.nota kesepahaman;
6. f.perjanjian kerja sama;
7. g.kajian hukum; dan www.peraturan.go.id 2020, No.943
8. h.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB III

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk organisasi JDIH Bawaslu.
(2)Organisasi JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Bawaslu; dan
2. b.anggota JDIH Bawaslu.
(3)Pusat JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a merupakan biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(4)Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas:
1. a.anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu:
  1. 1.biro, meliputi: a) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan dan organisasi; b) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang keuangan dan barang milik negara; c) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hubungan masyarakat; d) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia dan umum; e) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang fasilitasi pengawasan; www.peraturan.go.id 2020, No.943 f) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang fasilitasi penanganan pelanggaran; dan g) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang fasilitasi penyelesaian sengketa proses;
  2. 2.pusat yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi;
  3. 3.pusat yang menyelenggarakan fungsi di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan; dan
  4. 4.inspektorat, di Sekretariat Jenderal Bawaslu;
2. b.anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Provinsi; dan
3. c.anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Pusat JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengumpulan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan www.peraturan.go.id 2020, No.943 fungsi:
1. a.inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(3)Dalam melaksanakan tugas pengolahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi:
1. a.digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(4)Dalam melaksanakan tugas penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam laman resmi JDIH Bawaslu; dan
2. b.penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik.
(5)Dalam melaksanakan tugas pelestarian Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
(6)Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum. www.peraturan.go.id 2020, No.943

Pasal 7

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), pusat JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan JDIH Bawaslu;
b.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu;
c.peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi JDIH Bawaslu;
d.pengembangan teknologi dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
e.koordinasi dan kerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai pusat JDIH Nasional;
f.sosialisasi kebijakan dan teknis pengelolaan JDIH Bawaslu;
g.pemantauan terhadap organisasi, teknologi, dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
h.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a menyelenggarakan fungsi:
1. a.inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan www.peraturan.go.id 2020, No.943
2. b.pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a menyelenggarakan fungsi:
1. a.digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(3)Dalam melaksanakan tugas penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
2. b.penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik.
(4)Dalam melaksanakan tugas pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
(5)Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id 2020, No.943
1. a.inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b menyelenggarakan fungsi:
1. a.digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(3)Dalam melaksanakan tugas penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
2. b.penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik.
(4)Dalam melaksanakan tugas pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
(5)Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum. www.peraturan.go.id 2020, No.943

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

DOKUMEN HUKUM DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

DOKUMEN HUKUM DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017