DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER 1005/K/SU/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER www.peraturan.go.id 2022, No.94 1005/K/SU/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi organisasi saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6718);
4.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
5.Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi www.peraturan.go.id 2022, No.94 dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang meliputi PNS dan Calon PNS di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan Calon PNS di lingkungan Badan Pengawasan www.peraturan.go.id 2022, No.94 Keuangan dan Pembangunan yang melakukan pelanggaran disiplin.
5.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat setingkat Eselon I yang meliputi Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP.
6.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat setingkat Eselon II yang meliputi Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan BPKP.
7.Pejabat Administrator adalah Kepala Bagian di lingkungan BPKP.
8.Pejabat Pengawas adalah Kepala Subbagian di lingkungan BPKP.
9.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin; dan
b.Pejabat yang Berwenang menghukum.

Pasal 3

(1)Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.hukuman disiplin ringan;
2. b.hukuman disiplin sedang; atau
3. c.hukuman disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; www.peraturan.go.id 2022, No.94
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
3. c.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
3. c.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 4

Pejabat yang Berwenang menghukum di lingkungan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:

a.Presiden;
b.Kepala BPKP;
c.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
e.Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Koordinator; dan
f.Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Sub Koordinator.

Pasal 5

(1)Presiden menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Kepala BPKP untuk semua jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(2)Presiden menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. b.PNS di lingkungan BPKP yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama, untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c. www.peraturan.go.id 2022, No.94
(3)Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan usul Kepala BPKP.

Pasal 6

(1)Kepala BPKP berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang, dan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b.
(2)Kepala BPKP menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4);
2. b.Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
3. c.Pejabat Administator, Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Koordinator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Sub Koordinator untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
4. d.Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Jabatan Pelaksana di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 7

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: www.peraturan.go.id 2022, No.94

a.Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
b.Pejabat Administator dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Koordinator untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), di lingkungannya dan lingkungan binaannya.

Pasal 8

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

a.Pejabat Administator dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Koordinator di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
b.Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Sub Koordinator di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
c.Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Jabatan Pelaksana di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 9

Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional yang diperankan sebagai Koordinator berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi:

a.Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Subkoordinator di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
b.Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Jabatan Pelaksana di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman www.peraturan.go.id 2022, No.94 Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Subkoordinator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Jabatan Pelaksana di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER 1005/K/SU/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER www.peraturan.go.id 2022, No.94 1005/K/SU/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi organisasi saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6718);
4.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
5.Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi www.peraturan.go.id 2022, No.94 dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang meliputi PNS dan Calon PNS di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan Calon PNS di lingkungan Badan Pengawasan www.peraturan.go.id 2022, No.94 Keuangan dan Pembangunan yang melakukan pelanggaran disiplin.
5.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat setingkat Eselon I yang meliputi Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP.
6.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat setingkat Eselon II yang meliputi Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan BPKP.
7.Pejabat Administrator adalah Kepala Bagian di lingkungan BPKP.
8.Pejabat Pengawas adalah Kepala Subbagian di lingkungan BPKP.
9.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin; dan
b.Pejabat yang Berwenang menghukum.

Pasal 3

(1)Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.hukuman disiplin ringan;
2. b.hukuman disiplin sedang; atau
3. c.hukuman disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; www.peraturan.go.id 2022, No.94
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
3. c.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
3. c.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 4

Pejabat yang Berwenang menghukum di lingkungan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:

a.Presiden;
b.Kepala BPKP;
c.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
e.Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Koordinator; dan
f.Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Sub Koordinator.

Pasal 5

(1)Presiden menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Kepala BPKP untuk semua jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(2)Presiden menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. b.PNS di lingkungan BPKP yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama, untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c. www.peraturan.go.id 2022, No.94
(3)Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan usul Kepala BPKP.

Pasal 6

(1)Kepala BPKP berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang, dan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b.
(2)Kepala BPKP menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4);
2. b.Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
3. c.Pejabat Administator, Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Koordinator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Sub Koordinator untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
4. d.Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Jabatan Pelaksana di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 7

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: www.peraturan.go.id 2022, No.94

a.Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
b.Pejabat Administator dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Koordinator untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), di lingkungannya dan lingkungan binaannya.

Pasal 8

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

a.Pejabat Administator dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Koordinator di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
b.Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Sub Koordinator di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
c.Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Jabatan Pelaksana di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 9

Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional yang diperankan sebagai Koordinator berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi:

a.Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan peran sebagai Subkoordinator di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
b.Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Jabatan Pelaksana di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman www.peraturan.go.id 2022, No.94 Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2023