DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Februari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 53

Indonesia, BPK RI

Ringkasan

Peraturan BPK ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Unit kerja di lingkungan BPK yang mengalami perubahan yaitu Sekretariat Jenderal berupa pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan nomenklatur Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu terdapat perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara menjadi Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Renvaja).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional bertugas antara lain melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang berbentuk struktural;
d.bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

2.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4/BPK); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan:

a.Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197); dan
b.Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4/BPK); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pelaksana BPK adalah unsur pelaksana yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan.
6.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Implementasi Renstra yang selanjutnya disingkat RIR adalah dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra.
8.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
9.Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Ditama Renvaja adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK.
10.Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Ditama Binbangkum adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK.
11.Auditorat Utama Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat AKN adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK.
12.Pemeriksa BPK adalah pegawai negeri sipil di lingkungan BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
13.Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang selanjutnya disingkat IHPS adalah dokumen yang disusun memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
14.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pelaksana BPK terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
3. c.Inspektorat Utama;
4. d.Ditama Renvaja;
5. e.Ditama Binbangkum;
6. f.AKN I;
7. g.AKN II;
8. h.AKN III;
9. i.AKN IV;
10. j.AKN V;
11. k.AKN VI;
12. l.AKN VII;
13. m.Auditorat Utama Investigasi;
14. n.BPK Perwakilan;
15. o.Staf Ahli; dan
16. p.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Pelaksana BPK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

3.Ketentuan Pasal 70 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran, serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Sekretariat Jenderal termasuk Museum BPK RI, Inspektorat Utama, Ditama Renvaja, Ditama Binbangkum, Staf Ahli, AKN I sampai dengan AKN VII, dan Auditorat Utama Investigasi.
(2)Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran, serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan BPK Perwakilan wilayah barat, serta melakukan kompilasi atas bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran tingkat lembaga.
(3)Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran, serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup BPK Perwakilan wilayah timur serta melakukan kompilasi atas pemantauan realisasi anggaran tingkat lembaga.

4.Ketentuan Pasal 78 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1)Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada lingkup Sekretariat Jenderal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
(2)Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada lingkup Inspektorat Utama, Ditama Binbangkum, Ditama Renvaja, Staf Ahli, AKN I sampai dengan AKN VII, dan Auditorat Utama Investigasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
(3)Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada lingkup BPK Perwakilan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Museum BPK RI dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK dan melakukan kompilasi atas laporan keuangan tingkat lembaga.

5.Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan pengadaan barang/jasa, urusan rumah tangga, pengelolaan dokumen, dan ketatausahaan pimpinan pelaksana di lingkungan BPK.

6.Pasal 97 huruf c dan huruf d diubah serta huruf e dihapus, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Umum dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
b.perumusan rencana kegiatan Biro Umum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Umum;
c.penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan pengadaan barang/jasa, urusan rumah tangga, pengelolaan dokumen, dan ketatausahaan pimpinan pelaksana;
d.pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan pengadaan barang/jasa, urusan rumah tangga, pengelolaan dokumen, dan ketatausahaan pimpinan pelaksana;
e.dihapus;
f.penyusunan bahan Laporan Keuangan BPK terkait pengelolaan barang milik negara;
g.pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Biro Umum;
h.penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum; dan
i.pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
1. 7.Ketentuan Pasal 98 huruf a diubah serta diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Biro Umum terdiri atas:

a.Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; a1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
b.Bagian Rumah Tangga;
c.Bagian Pengelolaan Dokumen;
d.Bagian Tata Usaha Pimpinan Pelaksana; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 8.Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

9.Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik negara yang meliputi analisis kebutuhan, penggunaan, penyimpanan, dan distribusi, serta penatausahaan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik negara yang meliputi analisis kebutuhan, penggunaan, penyimpanan, dan distribusi, serta penatausahaan;
c.pelaksanaan kegiatan penghapusan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.penyiapan data pengelolaan barang milik negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
e.penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum.
1. 10.Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

a.Subbagian Analisis Kebutuhan, Penggunaan, dan Penghapusan;
b.Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
c.Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.
1. 11.Ketentuan Pasal 102 ayat (2) dihapus serta ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 70

Pasal 78

Pasal 96

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 99

Pasal 100

Pasal 101

Dasar hukum (5)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 70

Pasal 78

Pasal 96

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 99

Pasal 100

Pasal 101

Dasar hukum (5)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2022