DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Investasi Keuangan Haji bertujuan untuk: a. meningkatkan Nilai Manfaat dari pengelolaan Dana Haji; dan/atau b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Bentuk investasi yang diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi: a. investasi surat berharga; b. investasi emas; c. investasi langsung; dan d. investasi lainnya. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Investasi jangka menengah merupakan investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan Investasi jangka panjang merupakan investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Nilai Manfaat investasi diakui, diukur, disajikan, dan dibukukan sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan BPKH. Investasi surat berharga dilakukan terhadap jenis surat berharga yang meliputi: surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat; surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. BPKH dapat melakukan investasi emas dalam bentuk: emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri; dan rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Investasi langsung dilakukan dengan cara: memiliki usaha sendiri; penyertaan modal; kerjasama investasi dan investasi langsung. Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan fungsi investasi mengajukan usulan Divestasi kepada Badan Pelaksana. Divestasi dilakukan dengan cara yang dinilai paling menguntungkan sesuai dengan jenis dan karakteristik investasi tersebut. Biaya pelaksanaan Divestasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas. Perencanaan investasi dilakukan melalui penyusunan rencana investasi tahunan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Badan Pelaksana wajib melaksanakan investasi Keuangan Haji dengan mengacu pada rencana investasi tahunan yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Evaluasi atas investasi Keuangan Haji dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan/realisasi investasi terhadap rencana investasi tahunan pada tahun berjalan. Untuk memitigasi kerugian yang dapat timbul dari risiko bisnis, Badan Pelaksana dapat mengalokasikan dana untuk tujuan cadangan kerugian penurunan nilai Investasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI KEUANGAN HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
2.Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
3.Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
4.Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.
5.Divestasi adalah pelepasan atau penjualan sebagian atau seluruh kepemilikan aset BPKH atas suatu Investasi.

Pasal 2

Investasi Keuangan Haji bertujuan untuk:

a.meningkatkan Nilai Manfaat dari pengelolaan Dana Haji; dan/atau
b.meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

BAB II

RUANG LINGKUP, PELAKSANA, DAN PRINSIP

Pasal 3

Bentuk investasi yang diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi:

a.investasi surat berharga;
b.investasi emas;
c.investasi langsung; dan
d.investasi lainnya.

Pasal 4

(1)Investasi surat berharga, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya diusulkan berdasarkan kajian yang disusun dan disetujui oleh Badan Pelaksana.
(2)Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana mengajukan usulan investasi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Badan Pelaksana melakukan pembagian penanggungjawab dari masing-masing bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan organisasi dan tata kerja yang berlaku.

Pasal 5

(1)Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati- hatian, Nilai Manfaat, dan likuiditas.
(2)Prinsip syariah dalam pelaksanaan investasi dilakukan berdasarkan pertimbangan, opini/pendapat/fatwa syariah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
(3)Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari internal BPKH dan/atau pihak eksternal, baik bersifat individu yang mempunyai kompetensi di bidang syariah atau perwakilan dewan dan/atau institusi yang memiliki kompetensi di bidang syariah.
(4)Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga dilakukan dengan menyampaikan analisis struktur transaksi dan kepatuhan struktur yang dimaksud dengan prinsip syariah yang diatur dalam rujukan yang dapat diterima secara Internasional dan/atau Nasional.

BAB III

KEBIJAKAN INVESTASI

Pasal 6

(1)Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan investasi yang memiliki jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Investasi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
(4)Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Nilai Manfaat investasi diakui, diukur, disajikan, dan dibukukan sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan BPKH.

BAB IV

BENTUK DAN INSTRUMEN INVESTASI

Pasal 8

(1)Investasi surat berharga dilakukan terhadap jenis surat berharga yang meliputi:
1. a.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
2. b.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
3. c.efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Investasi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mempertimbangkan:
1. a.tingkat imbal hasil dan risiko yang dapat diterima; dan
2. b.kesesuaian profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH.
(3)Investasi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sertifikat Bank Indonesia Syariah;
2. b.sukuk Bank Indonesia; dan/atau
3. c.surat berharga syariah lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
(4)Investasi efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sukuk korporasi;
2. b.sukuk subordinasi;
3. c.reksadana syariah;
4. d.Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) tanpa melalui penawaran umum;
5. e.Efek Beragun Aset Syariah Surat Partisipasi (EBAS SP);
6. f.Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA) syariah;
7. g.Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estat (DIRE) syariah;
8. h.Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA);
9. i.Pengelolaan Dana Nasabah Individual (PDNI);
10. j.Repurchase Agreement (Repo) syariah Dan Reverse Repo Syariah;
11. k.saham syariah yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;
12. l.sukuk daerah;
13. m.surat berharga komersial syariah; atau
14. n.efek syariah lainnya.
(5)Pembelian surat berharga oleh BPKH dilakukan di pasar perdana dan/atau pasar sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Investasi Surat Berharga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 10

(1)BPKH dapat melakukan investasi emas dalam bentuk:
1. a.emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri; dan
2. b.rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Investasi emas dalam bentuk rekening emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang menjalankan prinsip syariah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman investasi emas diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 11

(1)Investasi langsung dilakukan dengan cara:
1. a.memiliki usaha sendiri;
2. b.penyertaan modal;
3. c.kerja sama investasi; dan
4. d.investasi langsung lainnya.
(2)Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara BPKH dengan badan usaha, dan/atau lembaga di dalam negeri dan atau di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…