Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, beroperasi sejak 2017, dengan mandat utama mengelola keuangan haji secara profesional, transparan, dan akuntabel. Keberadaan BPKH sangat penting untuk memisahkan fungsi pengelolaan keuangan dari penyelenggaraan ibadah haji, memastikan dana jemaah dikelola dengan prinsip syariah dan kehati-hatian demi kemaslahatan umat. Ruang lingkup operasional BPKH meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan keuangan haji, termasuk pengelolaan dana setoran awal dan dana tunggu calon jemaah. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai prinsip syariah untuk mengoptimalkan nilai manfaat serta menjaga keberlanjutan dana tersebut.
1 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga negara yang krusial, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, untuk mengelola keuangan haji secara profesional dan akuntabel. Kehadirannya pada 26 Juli 2017 menandai pemisahan fungsi pengelolaan keuangan dari penyelenggaraan ibadah haji, memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana umat.
Ruang lingkup BPKH mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program, berlandaskan pada UU No. 34 Tahun 2014. Lembaga ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji.
Program strategis BPKH berfokus pada pengembangan investasi portofolio berbasis syariah untuk mengoptimalkan nilai manfaat dana haji. Misinya adalah menjaga keberlanjutan keuangan haji dengan tata kelola yang baik, sekaligus mengembangkan peran strategis dalam ekosistem layanan perhajian.
BPKH berkontribusi pada isu nasional melalui pengelolaan dana haji yang transparan dan akuntabel, yang dibuktikan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut. Ini menegaskan komitmen BPKH terhadap integritas keuangan publik dan tata kelola yang baik.
Warga negara berinteraksi dengan BPKH secara tidak langsung melalui setoran awal dan pelunasan biaya ibadah haji. Dana yang disetorkan oleh calon jemaah haji dikelola dan diinvestasikan oleh BPKH, yang hasilnya diharapkan dapat meringankan biaya haji dan memberikan nilai manfaat bagi jemaah.
Sebagai lembaga kunci dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji, BPKH memiliki mandat penting untuk mengelola keuangan haji secara profesional, transparan, dan syariah. Dengan komitmen kuat terhadap akuntabilitas dan pengembangan investasi, BPKH berupaya mengoptimalkan manfaat dana haji bagi jemaah dan berkontribusi pada kemaslahatan umat secara lebih luas.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pemilihan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, perubahan status badan hukum bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan rekening tabungan jemaah haji pada bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, jenis, format dan persyaratan akad wakalah, pembayaran nilain manfaat, tingkat kepatuhan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, laporan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019
Mengatur tentang: Ruang lingkup dan tujuan penempatan keuangan haji, mekanisme penempatan keuangan haji pada bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Mekanisme penempatan keuangan haji pada bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Penarikan penempatan keuangan haji. Nilai manfaat penempatan keuangan haji. akuntansi dan pelaporan
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas: 1. Peraturan Badan Pengelola Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji. 2. Peraturan Badan Pengelola Haji Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji 3. Peraturan Badan Pengelola Haji Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangundangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2021
Mengubah ketentuan Pasal 13, menambahkan ketentuan pasal 20 menjadi ayat (3), mengubah ketentuan Pasal 21, menambahkan ketentuan pasal 21A
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2021
Investasi Langsung dan Investasi Lainnya dilaksanakan oleh Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya berdasarkan persetujuan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Tujuannya untuk meningkatkan nilai manfaat dari Dana Haji yang dikelola BPKH dan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas dan dilakukan secara transparan serta dapat ipertanggungjawabkan. Investasi Langsung dan Investasi Lainnya dapat dilakukan dengan Mitra Investasi dalam negeri atau dilaksanakan sendiri oleh BPKH dan wajib mematuhi batasan Investasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan Pelaksana berwenang menetapkan sasaran Investasi Keuangan Haji. Investasi langsung dilakukan dengan cara memilki usaha sendiri; penyertaan modal, kerja sama investasi dan investasi langsung lainnya. Investasi lainnya dapat dilakukan dalam bentuk produk investasi yang diterbitkan oleh Bank Syariah berupa pembiayaan yang diterima, produk yang menggunakan akad mudharabah muqayyadah atau produk investasi lainnya; produk lembaga keuangan syariah yang diatur serta diawasi oleh Bank Sentral dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; pembiayaan syariah;Investasi bisnis penyediaan jasa; atau sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai dengan uang.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur: a. Tujuan penyusunan RKAT b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018
Pelaksanaan investasi haji dilaksanakan oleh BPKH dan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas dan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Investasi dan keuangan haji dapat berupa surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. BPKH berwenang menetapkan sasaran investasi keuangan haji. Hasil investasi dinyatakan dalam return of investment. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi wajib menyusun rencana investasi tahunan.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2021
Mengubah ketentuan Pasal 4 tentang penempatan keuangan haji; Mengubah ketentuan Pasal 8 tentang penempatan dana setoran awal Mengubah ketentuan Pasal 10 tentang penempatan dana di kas haji Mwngubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) tentang jangka waktu Mengubah ketentuan pasal 14 ayat (2) tentang penarikan atas penempatan keuangan haji mengubah ketentuan Pasal 15 Menyisipkan Bab VA tentang Pelaksanaan Monitoring Mengubah Lampiran I,II,III