DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Organisasi BPKH yang terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Tata hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi organ BPKH dan koordinasi dan hubungan dengan lembaga lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji www.peraturan.go.id 2018, No.1245
3.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
4.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA HUBUNGAN ORGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
3.Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
4.Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
5.Kepala adalah Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. www.peraturan.go.id 2018, No.1245
6.Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di BPKH.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

BAB II

ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Pasal 2

Organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

Pasal 3

(1)Badan Pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari profesional.
(2)Badan Pelaksana dipimpin oleh Kepala.
(3)Badan Pelaksana melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, selain tanggungjawab bersama sebagai Badan Pelaksana, masing-masing anggota Badan Pelaksana bertanggungjawab atas bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
(2)Jumlah dan nomenklatur bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah keanggotaan badan pelaksana terpilih.
(3)Tugas dan tanggung jawab bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.kesekretariatan;
2. b.hukum;
3. c.kepatuhan; www.peraturan.go.id 2018, No.1245
4. d.perencanaan;
5. e.pengembangan;
6. f.keuangan;
7. g.akuntansi;
8. h.investasi;
9. i.sumber daya manusia;
10. j.kemaslahatan;
11. k.penempatan;
12. l.teknologi informasi
13. m.operasional;
14. n.pengadaan barang dan jasa;
15. o.manajemen risiko; dan
16. p.audit internal.
(4)Kewenangan dan tanggung jawab anggota dalam bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.kesekretariatan meliputi kesekretariatan badan, kehumasan, hubungan antar lembaga, instansi, dan mitra-mitra BPKH secara umum;
2. b.hukum meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan, dan kegiatan terkait fungsi hukum;
3. c.kepatuhan meliputi kepatuhan internal BPKH dan eksternal terkait kepatuhan instansi yang wajib diregulasi oleh BPKH sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. d.perencanaan meliputi perencanaan dan penganggaran BPKH;
5. e.pengembangan meliputi pengembangan organisasi BPKH, kajian, dan edukasi keuangan haji;
6. f.keuangan meliputi keuangan BPKH termasuk penerimaan dan pengeluaran;
7. g.akuntansi meliputi pembukuan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
8. h.investasi meliputi investasi surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya; www.peraturan.go.id 2018, No.1245
9. i.sumber daya manusia meliputi perencanaan, rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
10. j.kemaslahatan meliputi kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah;
11. k.penempatan meliputi penempatan keuangan haji dalam bentuk giro, tabungan dan deposito di bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji;
12. l.teknologi informasi meliputi teknologi informasi BPKH dan pengelolaan keuangan haji termasuk rekening virtual jemaah haji;
13. m.operasional meliputi administrasi BPKH termasuk operasional kantor dan penatausahaan aset BPKH;
14. n.pengadaan barang dan jasa meliputi pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan tugas BPKH baik di dalam maupun luar negeri;
15. o.manajemen Risiko meliputi manajemen risiko pengelolaan keuangan haji; dan
16. p.audit internal meliputi audit internal BPKH.

Pasal 5

(1)Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota.
(2)Badan Pengawas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pegawai BPKH terdiri atas:
1. a.pegawai tetap; dan
2. b.pegawai dengan perjanjian kerja.
(2)Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan penghasilan pegawai BPKH ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana. www.peraturan.go.id 2018, No.1245

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja, dan sistem kepegawaian BPKH diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB III

TATA HUBUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGAN BPKH

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang, Badan Pelaksana:

a.mengusulkan atau melaporkan kepada Presiden;
b.meminta penetapan, berkoordinasi dan memberi masukan kepada Menteri;
c.memberi laporan kepada Presiden melalui Menteri;
d.meminta persetujuan atau melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; dan
e.meminta persetujuan, melaporkan, atau melaksanakan rekomendasi Dewan Pengawas.

Pasal 9

(1)Badan Pelaksana memberikan usulan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam hal penetapan penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana.
(2)Badan Pelaksana memberikan laporan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam hal:
1. a.pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit dan sudah diaudit;
2. b.pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya ada akhir masa jabatan; dan
3. c.terjadi kekosongan jabatan di Badan Pelaksana sebelum masa jabatan berakhir. www.peraturan.go.id 2018, No.1245

Pasal 10

(1)Badan Pelaksana meminta penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dalam hal usulan besaran operasional BPKH telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Badan Pelaksana melakukan koordinasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dalam hal penetapan prioritas kegiatan kemaslahatan umat Islam.
(3)Badan Pelaksana memberi masukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dalam hal:
1. a.penyusunan perhitungan besaran kebutuhan BPIH sebesar 2 (dua) kali penyelenggaraan ibadah haji BPKH; dan
2. b.penyusunan perhitungan besaran pengeluaran penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Pasal 11

Badan pelaksana menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terkait pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…