DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Oktober 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 13, menambahkan ketentuan pasal 20 menjadi ayat (3), mengubah ketentuan Pasal 21, menambahkan ketentuan pasal 21A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji; 2021, No.1006 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8389);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Peraturan Menteri, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
7.Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Hubugan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga 2021, No.1006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1245); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 15), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Usul pembentukan Peraturan Badan yang berasal dari Dewan Pengawas hanya terkait dengan:

a.penyusunan pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;
b.penyusunan tata cara pemberian penilaian dan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, serta penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; dan
c.penyusunan peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dewas Pengawas. 2021, No.1006
1. 2.Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, menjadi ayat (3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Hasil Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana untuk dibahas dalam forum legal reviu.
(2)Forum legal reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Badan Pelaksana.
(3)Forum legal reviu Peraturan Badan yang terkait dengan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Anggota Badan Pelaksana dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas.

3.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Rancangan Peraturan Badan yang telah disetujui dalam forum legal reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibubuhi paraf persetujuan oleh seluruh Anggota Badan Pelaksana yang hadir dalam forum legal reviu.
(2)Rancangan Peraturan Badan yang telah disetujui dalam forum legal reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibubuhi paraf persetujuan oleh seluruh Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas yang hadir dalam forum legal reviu.
(3)Rancangan Peraturan Badan yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan pengharmonisasian. 2021, No.1006

4.Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22, ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)Rancangan Peraturan Badan yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang mengatur mengenai:
1. a.rencana strategis;
2. b.rencana kerja anggaran tahunan;
3. c.penempatan;
4. d.investasi; dan
5. e.Peraturan Badan lainnya yang mengatur pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas disampaikan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pertimbangan secara tertulis.
(2)Dewan Pengawas menyampaikan pertimbangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(3)Dalam hal Dewan Pengawas tidak menyampaikan pertimbangan secara tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pelaksana menetapkan rancangan Peraturan Badan tersebut menjadi rancangan Peraturan Badan. Pasal II Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.1006 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, ttd ANGGITO ABIMANYU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…