DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: a. Besaran dan penggunaan nilai manfaat Dana Abadi Umat b. Penetapan priotitas kegiatan kemaslahatan umat Islam c. Proposal, evaluasi, penetapan dan pelaksanaan kegiatan kemaslahatan umat Islam d. Evaluasi, pemantauan dan pertanggung jawaban kegiatan kemaslahatan umat Islam

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182); www.peraturan.go.id 2018, No.1301
3.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2.Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Program Kemaslahatan adalah Program Kemaslahatan Umat Islam sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.
4.Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. www.peraturan.go.id 2018, No.1301
5.Badan Pelaksana adalah Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
6.Kepala adalah Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8.Mitra Kemaslahatan adalah institusi yang ditunjuk BPKH sebagai Mitra Kemaslahatan BPKH.
9.Penerima Manfaat adalah institusi dan/atau individu yang ditetapkan BPKH sebagai Penerima Manfaat secara langsung dari Program Kemaslahatan.
10.Pihak Internal adalah pejabat yang berwenang dan/atau mewakili BPKH atau institusi yang berada di dalam kendali dan kewenangan BPKH.
11.Pihak Eksternal adalah organisasi yang memiliki badan hukum yang terdaftar dan sesuai dengan peraturan perundangan Republik Indonesia di luar BPKH.
12.Rapat Anggota adalah rapat Badan Pelaksana yang memenuhi korum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13.Proposal adalah proposal atau usulan kegiatan kemaslahatan yang disampaikan kepada BPKH sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

BAB II

BESARAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT

Pasal 2

(1)BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU berdasarkan proporsi DAU di suatu penempatan dan/atau investasi.
(2)Dalam hal BPKH tidak menentukan penempatan dan/atau investasi tertentu untuk tujuan penempatan www.peraturan.go.id 2018, No.1301 dan/atau investasi DAU dan/atau penyertaan DAU di penempatan dan/atau investasi tertentu, BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji.

Pasal 3

(1)Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.
(3)Besaran nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya.
(4)Tata cara penggunaan nilai manfaat DAU untuk program kemaslahatan umat Islam dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan ini dan Program Kemaslahatan.
(5)Sisa dari Besaran nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak digunakan untuk kemaslahatan umat Islam di tahun berjalan dikembalikan ke DAU dan menjadi bagian dari DAU.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN UMAT ISLAM

Pasal 4

Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam yang pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, www.peraturan.go.id 2018, No.1301 kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Pasal 5

Kegiatan untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan:

a.prioritas kegiatan yang telah ditetapkan; dan/atau
b.proposal kegiatan kemaslahatan yang diajukan kepada BPKH sesuai dengan tata cara yang diatur di Program Kemaslahatan.

Pasal 6

BPKH memasukkan rencana prioritas kegiatan kemaslahatan umat Islam sebagai bagian Rencana Strategis BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

BPKH berkoordinasi dengan Menteri dalam menetapkan prioritas kegiatan kemaslahatan umat Islam.

Pasal 8

Prioritas kegiatan kemaslahatan umat Islam oleh BPKH yang merupakan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Rapat Anggota untuk dinilai dan disetujui.

Pasal 9

Prioritas kegiatan kemaslahatan umat islam yang telah dinilai dan disetujui oleh Badan Pelaksana di Rapat Anggota ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana. www.peraturan.go.id 2018, No.1301

Pasal 10

Prioritas kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

BAB IV

PROPOSAL, EVALUASI, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMASLAHATAN UMAT ISLAM

Pasal 11

Proposal kegiatan kemaslahatan Umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan oleh pihak internal maupun eksternal.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…