DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu mengembangkan sistem pembayaran pelayanan kesehatan yang lebih berhasil www.peraturan.go.id 2020, No. 429 guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan;
c.bahwa untuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diperlukan pengaturan mengenai prosedur penjaminan operasi katarak dan rehabilitasi medik guna terwujudnya kepastian hukum bagi Peserta untuk mendapatkan penjaminan sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Prosedur Penjaminan Operasi Katarak dan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, www.peraturan.go.id 2020, No. 429 terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PROSEDUR PENJAMINAN OPERASI KATARAK DAN REHABILITASI MEDIK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan www.peraturan.go.id 2020, No. 429 hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
3.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
4.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
5.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
6.Pelayanan Operasi Katarak adalah pelayanan prosedur operasi katarak dimana terdapat kekeruhan lensa yang menyebabkan penurunan ketajaman visual dan/atau cacat fungsional, yang dilakukan oleh dokter spesialis atau subspesialis mata pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
7.Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterapian fisik, dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal yang dilakukan oleh dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik dan/atau subspesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik. www.peraturan.go.id 2020, No. 429
8.Program Terapi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, orthotik prosthetik, bimbingan sosial medis, bimbingan psikologis dan/atau tata laksana rehabilitasi medik lainnya sesuai dengan program yang direncanakan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabiltasi (Dokter SpKFR).

Pasal 2

Dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan mengatur prosedur penjaminan pelayanan kesehatan untuk:

a.operasi katarak; dan
b.rehabilitasi medik.

Pasal 3

(1)BPJS Kesehatan menjamin Pelayanan Operasi Katarak berdasarkan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan.
(2)Penjaminan Pelayanan Operasi Katarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta penderita penyakit katarak dengan indikasi medis berupa:
1. a.penurunan tajam penglihatan dengan visus kurang dari 6/18;
2. b.ditemukan adanya kondisi lain, seperti glaukoma fakomorfik, glaukoma fakolitik, dislokasi lensa dan anisometropia;
3. c.visualisasi fundus pada mata yang masih memiliki potensi penglihatan dibutuhkan, sementara katarak menyulitkan visualisasi tersebut;
4. d.katarak traumatika dan komplikata; dan/atau
5. e.katarak pada bayi dan anak.
(3)Pelayanan Operasi Katarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan:
1. a.Phacoemulsification;
2. b.Small Incision Cataract Surgery (SICS);
3. c.Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE); atau www.peraturan.go.id 2020, No. 429
4. d.Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE).

Pasal 4

(1)BPJS Kesehatan menjamin Pelayanan Rehabilitasi Medik berdasarkan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan.
(2)Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di FKRTL yang memiliki dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.
(3)Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas rujukan FKTP, FKRTL lain, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, dan instalasi rawat intensif sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku.
(5)Pelayanan Rehabilitasi Medik bagi Peserta diberikan penjaminan oleh BPJS Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelayanan didahului dengan konsultasi atau uji fungsi (assesment) oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
2. b.dilengkapi dengan lembar formulir rawat jalan yang memuat lembar atau tanpa lembar tindakan uji fungsi dan prosedur kedokteran fisik dan rehabilitasi yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
3. c.sesuai dengan rekomendasi Program Terapi dalam lembar formulir rawat jalan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi; dan
4. d.pelayanan yang telah direncanakan dalam lembar formulir rawat jalan serta telah dilakukan evaluasi oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. www.peraturan.go.id 2020, No. 429

Pasal 5

Dalam hal di suatu kabupaten/kota atau FKRTL belum memiliki dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi maka pelayanan rehabilitasi medik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelayanan Operasi Katarak dan Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan oleh dokter yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pelayanan Operasi Katarak dan Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu dan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan.
(2)Dalam rangka pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya, BPJS Kesehatan dapat meminta Organisasi Profesi untuk melakukan audit medis bersama dengan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No. 429 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2020 DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, ttd FACHMI IDRIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu mengembangkan sistem pembayaran pelayanan kesehatan yang lebih berhasil www.peraturan.go.id 2020, No. 429 guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan;
c.bahwa untuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diperlukan pengaturan mengenai prosedur penjaminan operasi katarak dan rehabilitasi medik guna terwujudnya kepastian hukum bagi Peserta untuk mendapatkan penjaminan sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, www.peraturan.go.id 2020, No. 429 terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PROSEDUR PENJAMINAN OPERASI KATARAK DAN REHABILITASI MEDIK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan www.peraturan.go.id 2020, No. 429 hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
3.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
4.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
5.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
6.Pelayanan Operasi Katarak adalah pelayanan prosedur operasi katarak dimana terdapat kekeruhan lensa yang menyebabkan penurunan ketajaman visual dan/atau cacat fungsional, yang dilakukan oleh dokter spesialis atau subspesialis mata pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
7.Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterapian fisik, dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal yang dilakukan oleh dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik dan/atau subspesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik. www.peraturan.go.id 2020, No. 429
8.Program Terapi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, orthotik prosthetik, bimbingan sosial medis, bimbingan psikologis dan/atau tata laksana rehabilitasi medik lainnya sesuai dengan program yang direncanakan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabiltasi (Dokter SpKFR).

Pasal 2

Dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan mengatur prosedur penjaminan pelayanan kesehatan untuk:

a.operasi katarak; dan
b.rehabilitasi medik.

Pasal 3

(1)BPJS Kesehatan menjamin Pelayanan Operasi Katarak berdasarkan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan.
(2)Penjaminan Pelayanan Operasi Katarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta penderita penyakit katarak dengan indikasi medis berupa:
1. a.penurunan tajam penglihatan dengan visus kurang dari 6/18;
2. b.ditemukan adanya kondisi lain, seperti glaukoma fakomorfik, glaukoma fakolitik, dislokasi lensa dan anisometropia;
3. c.visualisasi fundus pada mata yang masih memiliki potensi penglihatan dibutuhkan, sementara katarak menyulitkan visualisasi tersebut;
4. d.katarak traumatika dan komplikata; dan/atau
5. e.katarak pada bayi dan anak.
(3)Pelayanan Operasi Katarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan:
1. a.Phacoemulsification;
2. b.Small Incision Cataract Surgery (SICS);
3. c.Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE); atau www.peraturan.go.id 2020, No. 429
4. d.Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE).

Pasal 4

(1)BPJS Kesehatan menjamin Pelayanan Rehabilitasi Medik berdasarkan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan.
(2)Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di FKRTL yang memiliki dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.
(3)Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas rujukan FKTP, FKRTL lain, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, dan instalasi rawat intensif sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku.
(5)Pelayanan Rehabilitasi Medik bagi Peserta diberikan penjaminan oleh BPJS Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelayanan didahului dengan konsultasi atau uji fungsi (assesment) oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
2. b.dilengkapi dengan lembar formulir rawat jalan yang memuat lembar atau tanpa lembar tindakan uji fungsi dan prosedur kedokteran fisik dan rehabilitasi yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
3. c.sesuai dengan rekomendasi Program Terapi dalam lembar formulir rawat jalan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi; dan
4. d.pelayanan yang telah direncanakan dalam lembar formulir rawat jalan serta telah dilakukan evaluasi oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. www.peraturan.go.id 2020, No. 429

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pelayanan Operasi Katarak dan Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu dan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan.
(2)Dalam rangka pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya, BPJS Kesehatan dapat meminta Organisasi Profesi untuk melakukan audit medis bersama dengan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2019