Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018
- Nomor
- 82
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 94
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR82 TAHUN2018 TENTANG JAMINANKESEHATAN Menimbang
Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUAN UMUM JAMIN ANTENT ANG
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN KESEHATAN.
Menetapkan Mengingat
kesehatan lainnya.
pelayanandan/ataupengobatan,perawatan, kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
untukdibentukyanghukumbad an
Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
Bagian Kesatu Peserta Jaminan Kesehatan BAB II PESERTADAN KEPESERTAAN
PRE SI DEN dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
atau Upah.
istri/ suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang.
BAB II
pensiun;
Paragraf 1 Pendaftaran Peserta Bagian Kedua Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan
( 4) Dalam hal kondisi Peserta yang terdaftar di FKTP belum merata, BPJS Kesehatan dapat melakukan pemindahan Peserta ke FKTPlain.
PRE SI DEN Pasal 10 ... sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didaftarkan oleh Menteri sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PBI Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri Pasal 9
kecuali untuk bayi baru lahir. terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan, memuat nama dan nomor identitas Peserta yang Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta.
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
didaftarkan sebagai Peserta PPU oleh masing-masing Pemberi Kerja dan membayar Iuran. wajibkeduanyamakaPekerjamerupakan ( 1) Dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)