DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan kebutuhan tugas belajar, pelaksanaan tugas belajar, kedudukan PNS tugas belajar, kewajiban dan hak, pembatalan dan penghentian, pemantauan dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum terkait dengan tugas belajar, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
4.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
5.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
6.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi.
5.Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS Selesai Tugas Belajar.
6.Badan adalah Badan Pusat Statistik.
7.Unit Pengelola Tugas Belajar yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tugas Belajar di lingkungan Badan.
8.Unit Pembina Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat UPSDM adalah unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat utama Badan yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Badan.
9.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10.Tugas Belajar Dibiayai adalah Tugas Belajar yang dibiayai oleh penyelenggara beasiswa.
11.Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas Belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang menjalankan Tugas Belajar.
12.Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan adalah Tugas Belajar Dibiayai yang dijalani PNS dengan diberhentikan dari jabatan sebelumnya.
13.Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan adalah Tugas Belajar Dibiayai yang dijalani PNS dengan tetap aktif bekerja pada jabatannya.
14.Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan adalah Tugas Belajar Mandiri yang dijalani PNS dengan diberhentikan dari jabatan sebelumnya.
15.Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan adalah Tugas Belajar Mandiri yang dijalani dengan tetap aktif bekerja pada jabatannya.
16.Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PyB di lingkungan Badan dan PNS Tugas Belajar sebelum dilaksanakannya Tugas Belajar.
17.PNS Selesai Tugas Belajar adalah PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar.

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk:

a.mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
b.memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
c.meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Pasal 3

Pengelolaan Tugas Belajar terdiri atas:

a.pengelolaan Tugas Belajar Dibiayai; dan
b.pengelolaan Tugas Belajar Mandiri.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

(1)Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan PNS.
(2)Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar; dan
2. b.penetapan kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 5

(1)Pimpinan unit organisasi menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan pada unit organisasi.
(2)Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
1. a.jenis kompetensi yang dibutuhkan;
2. b.program pendidikan yang direncanakan;
3. c.kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; dan
4. d.jangka waktu pendidikan.
(4)Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada kepala UPSDM dengan tembusan kepada PyB.

Pasal 6

(1)UPSDM melakukan analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar dari unit organisasi.
(2)Analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
(3)Hasil analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan menjadi kebutuhan Tugas Belajar.
(4)Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PyB untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, pimpinan unit organisasi dapat mengusulkan perubahan penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala UPSDM.

Pasal 7

Pimpinan unit organisasi mengusulkan kembali rencana kebutuhan Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berakhir.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

(1)PNS yang mengikuti Tugas Belajar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2. b.telah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak aktif bekerja setelah Tugas Belajar sebelumnya;
3. c.memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan;
4. d.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
5. e.memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh penyelenggara beasiswa dan/atau perguruan tinggi apabila pendanaan pendidikan menggunakan beasiswa;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.tidak sedang:
  1. 1.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  2. 2.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. 3.menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
8. h.tidak pernah:
  1. 1.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. 2.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  3. 3.dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
9. i.membuat pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar; dan
10. j.menandatangani Perjanjian Tugas Belajar.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat keputusan pengangkatan PNS;
2. b.surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. c.surat keputusan pengaktifan kembali ke unit kerja bagi PNS yang pernah menyelesaikan Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan atau Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan;
4. d.penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
6. f.surat pernyataan tentang:
  1. 1.tidak sedang menjalani Tugas Belajar;
  2. 2.tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  3. 3.tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
  4. 4.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  5. 5.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  6. 6.tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  7. 7.tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada kepala UPSDM.
(4)Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
3. c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
(4)Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

Pasal 10

(1)Tugas Belajar diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
(2)Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perguruan tinggi negeri;
2. b.perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
3. c.perguruan tinggi swasta.
(3)Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(5)Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
1. a.sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
2. b.penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, dan profesi;
3. c.memiliki akreditasi paling rendah C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan
4. d.diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…