Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah yang bertugas menyediakan data statistik akurat, mutakhir, dan relevan, menjadi fondasi krusial bagi perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, serta evaluasi program nasional. Signifikansi BPS terletak pada perannya sebagai penyedia informasi yang mendasari pengambilan keputusan di berbagai sektor, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ruang lingkup operasional BPS meliputi regulasi standar statistik nasional, pelayanan informasi publik melalui Portal PPID, serta program pengumpulan data yang luas, mulai dari sensus hingga survei ekonomi. BPS juga aktif mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan aksesibilitas data, memastikan ketersediaan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat.
2 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki mandat krusial untuk menyediakan data statistik yang akurat, mutakhir, dan relevan bagi pemerintah serta masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena data yang dihasilkannya menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan evaluasi program. BPS bertanggung jawab penuh dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarluaskan data statistik di seluruh wilayah Indonesia.
Ruang lingkup BPS mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Secara regulasi, BPS menetapkan standar dan metodologi statistik nasional, sementara dalam aspek pelayanan, mereka menyediakan berbagai jenis informasi publik melalui Portal PPID. Program-program BPS meliputi sensus penduduk, survei ekonomi, hingga pengumpulan data sektoral, didukung oleh pengembangan sistem informasi dan teknologi mutakhir.
Salah satu program strategis BPS adalah peningkatan akurasi data permukiman kumuh di Jakarta melalui kalibrasi citra satelit dan verifikasi lapangan. Program ini bertujuan mengidentifikasi wilayah kumuh hingga level RT/RW menggunakan 11 indikator kekumuhan, serta mengembangkan dasbor digital untuk pemantauan. BPS juga berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk penguatan statistik lingkungan, khususnya pengukuran Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
BPS memainkan peran sentral dalam isu-isu nasional, terutama dalam penanganan masalah permukiman kumuh. Dengan data yang akurat mengenai lokasi dan tingkat kekumuhan, BPS memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penataan kota dan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Kontribusinya juga vital dalam penyediaan data untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, seperti pengukuran RTH, yang mendukung upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Warga negara dapat berinteraksi dengan BPS untuk berbagai keperluan, terutama dalam mengakses informasi publik. Permohonan informasi berkala, setiap saat, dan serta-merta dapat diajukan melalui E-Form online di Portal PPID BPS. Warga juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika permohonan informasinya tidak terpenuhi, serta dapat mengakses berbagai laporan dan regulasi yang disediakan secara publik.
Sebagai tulang punggung penyediaan data statistik di Indonesia, BPS adalah lembaga vital yang mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Melalui program strategisnya, BPS berkontribusi signifikan dalam mengatasi isu-isu nasional, seperti penataan permukiman kumuh dan penguatan statistik lingkungan. Ketersediaan layanan informasi publik yang mudah diakses menegaskan komitmen BPS terhadap transparansi dan akuntabilitas, memastikan data menjadi aset berharga untuk kemajuan bangsa.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan BPS ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis, susunan dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penanda tangan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan ketentuan penutup
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan akreditasi, tim akreditasi, unsur penilaian dan penilaian akreditasi, status akreditasi, hak dan kewajiban dan ketentuan penutup.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 7 Tahun 2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengangkatan dalam jabatan fungsional pranata komputer melalui penyesuaian/inpassing, ketentuan lain-lain,ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, penyusunan, penetapan dan pengundangan peraturan badan, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2014
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Badan Statistik ini mengubah Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik yaitu pada Lampiran III
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kepala dan wakil kepala, sekretariat utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Depuyi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, instansi vertikal, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, penataan organisasi, ketentuan peralhan dan ketentuan penutup.
Data Badan Pusat Statistik (BPS)Lihat semua
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Hasil SP2020 2021
Tabel Rasio Jenis Kelamin Penduduk Hasil SP2020 tahun 2021 dari WebAPI BPS domain 3404.
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman 2021
Tabel Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman tahun 2021 dari WebAPI BPS domain 3404.
Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan 2021
Tabel Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan tahun 2021 dari WebAPI BPS domain 3404.
Realisasi Penyelesaian Sertifikat Tanah menurut Hak 2021
Tabel Realisasi Penyelesaian Sertifikat Tanah menurut Hak tahun 2021 dari WebAPI BPS domain 3404.
Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman (Jiwa) 2025
Tabel Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman (Jiwa) tahun 2025 dari WebAPI BPS domain 3404.
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sleman 2023
Tabel Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sleman tahun 2023 dari WebAPI BPS domain 3404.
Produksi Ikan Darat menurut Jenis Budidaya dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta 2016
Tabel Produksi Ikan Darat menurut Jenis Budidaya dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta tahun 2016 dari WebAPI BPS domain 3400.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman 2021
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman tahun 2021 dari WebAPI BPS domain 3404.
